NERACA

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyiapkan anggaran Rp1 triliun untuk biaya pembelian dan distribusi pembangkit listrik tenaga diesel berskala kecil yang dayanya akan didistribusikan ke 47 daerah perbatasan dan pulau terluar Indonesia.

"Rp1 triliun untuk beli pembangkit bersama distribusinya, di 47 lokasi perbatasan dan pulau terluar Indonesia," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, seusai sidang anggota Dewan Energi Nasional (DEN), dikutip dari kantor berita Antara, di Jakarta, Kamis.

Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) berskala kecil yang akan disediakan untuk 47 daerah perbatasan dan pulau terluar Indonesia itu berkapasitas total 60 megawatt. "Nantinya setiap daerah akan dapat kapasitas yang berbeda-beda, ada yang setengah megawatt, ada juga yang 1 megawatt," ujarnya.

Menurut Jarman, proyek tersebut segera dikerjakan dan diharapkan bisa selesai tahun 2015. Ia juga mengatakan proyek tersebut tidak akan menambah beban perusahaan listrik (PT PLN) atas penggunaan bahan bakar minyaknya. Pasalnya, penggunaan BBM untuk daerah terpencil dan terluar Indonesia itu akan diatur melalui surat keputusan menteri. "Menteri ESDM nanti akan menerbitkan surat bahwa untuk daerah terluar bisa pakai BBM, tapi tentu harus di-'upgrade' dengan energi setempat," katanya.

Jarman mengatakan pihaknya memberikan solusi jangka pendek untuk mengatasi kurangnya pasokan di daerah krisis listrik, yaitu dengan menyewa pembangkit bertenaga gas. "Dalam hal ini untuk program jangka pendek, kita akan mendorong supaya dilakukan sewa-sewa pembangkit listrik," kata Jarman. Jarman menuturkan, berdasarkan data Kementerian ESDM, ada sembilan dari 22 sistem besar berdasarkan lokasi yang mengalami krisis listrik.

Sembilan sistem tersebut adalah: 1. Bangka pasokan listrik 130 MW namun masih defisit -10,8 persen; 2. Sumatera-Aceh pasokan listrik 1.788 MW, defisit -9 persen; 3. Kalimantan Barat pasokan listrik 406 MW,defisit -8,4 persen; 4. NTB pasokan listrik 260 MW namun defisit -7,7 persen; 5. Sulawesi Utara, Tenggara dan Gorontalo pasokan listrik 520 MW, defisit -6,8 persen; 6. Maluku pasokan listrik 140 MW, defisit -3,8 persen; 7. Sumatera Bagian Selatan pasokan listrik 1.493 MW, defisit -4,1 persen; 8. Sumatera Barat-Riau pasokan listrik 1.194 MW, defisit -2,7 persen; 9. Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah pasokan listrik 543 MW dan defisit listrik mencapai -0,2 persen.

"Ini yang harus segera kita percepat penanggulangannya. Kita siapkan dua program jangka panjang dan jangka pendek itu," katanya.

Dengan menyewa pembangkit listrik tenaga gas, ia mengklaim volume penggunaan bahan bakar minyak bisa menurun secara berkala sekaligus mengatasi krisis listrik. "Makanya kalau ada gas, diusahakan sewa pakai gas. Kalau pun pakai BBM, penggunaan BBMnya harus turun. Porsi BBMnya turun setiap tahun sesuai dengan target," katanya.

Ia mencontohkan skema itu sama seperti yang terjadi di Belawan, Sumatera Utara. Di sana, pembangkit listriknya yang telah mendapatkan pasokan gas sebanyak 140 juta kaki kubik bisa menghemat penggunaan BBM hingga 2 juta kiloliter setiap tahunnya. Kemudian, dari penghematan 2 juta kiloliter itu, dikurangi lagi jadi hanya setengahnya yang bisa digunakan. "Jadi meski pun mereka pakai BBM dengan menyewa, volume BBMnya bisa menurun dari tahun ke tahun," katanya.

Menteri ESDM Sudirman Said, dalam kesempatan yang sama, mengatakan upaya pihaknya menyalurkan listrik ke 47 daerah perbatasan dan pulau terluar Indonesia sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

"Presiden Jokowi bilang saat perayaan hari kemerdekaan Indonesia ke 70, pada Agustus nanti, dia tidak mau ada satu daerah pun yang gelap. Negara lain di sebelah mereka terang, tapi rumah mereka gelap tidak akan terjadi," katanya.

Selain dihadiri oleh jajaran Kementerian ESDM dan anggota DEN yang mewakili akademisi, hadir pula Dirut PT PLN (Persero) Nur Pamudji dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Sidang anggota DEN kali ini, kata Sudirman, memang khusus membahas pasokan listrik yang masih kurang di sejumlah daerah. Sidang tersebut membahas langkah bersama untuk mengantisipasi kekurangan pasokan listrik, termasuk mendorong penggunaan energi campuran.