Wujudkan Konservasi Terumbu Karang Berkelanjutan - COREMAP II Dinilai Berhasil Sadarkan Masyarakat Pesisir

NERACA

Sikka - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil (KP3K) bersama dengan Bank Dunia dinilai berhasil dalam menjalankan program COREMAP II tahun 2014. Melihat keberhasilan itu, KP3K KKP tengah gencar melakukan sosialisasi program The Coral Reef Rehabilitation and Management Program–Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) yang bakal dilakukan di 8 provinsi, 14 kabupaten, 7 wilayah barat, dan 7 wilayah timur. Upaya ini digenjot untuk mewujudkan pengelolaan terumbu karang berkelanjutan diwilayah kawasan-kawasan konservasi. Program ini bakal diimplemtasikan pada 2015 yang merupakan lanjutan dari COREMAP II.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Lukman, menuturkan wilayah kabupaten Sikka merupakan daerah yang mempunyai wilayah konservasi terumbu karang 42.250 hektar. Namun demikian kesadaran masyarakat di sini masih sangat minim terhadap pengelolaan terumbu karang. Oleh karenanya dengan adanya program COREMAP II memberikan pemahaman kepada mereka.

"Tahun 2014 banyak kegiatan untuk melakukan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pengelolaan konservasi baik dari pusat maupun daerah salah satunya program COREMAP II, yang sedikit demi sedikit mampu menyadarkan masyarakat daerah sini," kata Lukman saat ditemui di kantornya di Sikka, Maumere, NTT, Kamis, (18/12).

Adapun program ini, lanjut Lukman, sudah diimplementasikan di 44 Desa dengan melakukan penyuluhan langsung kepada masyarakat agar tidak lagi melakukan pengerusakan wilayah konservasi. "Hasilnya sangat menggembirakan, meski belum 100 persen, tapi setidaknya sedikit banyak masyarakat sudah sadar akan keinginan untuk menjaga wilayah konservasi," ujarnya.

Mengingat, sambung Lukman, penyakit masyarakat Kabupaten Sikka adalah melakukan pengeboman atau menebar racun dalam menangkap ikan, yang dampaknya sangat merusak terumbu karang wilayah konservasi. Karena, di Sikka masyarakatnya lebih banyak mengandalkan dari alam. "Mata pencaharian nelayan disini pure mengandalkan dari alam, karena budidaya belum bisa berjalan," imbuhnya.

Untuk itu, dirinya berjanji tidak henti-hentinya melakukan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya pengelolaan kawasan konservasi terumbu karang. "Kegiatan penyadaran adalah hal yang paling mendasar, disamping itu membutuhkan waktu yang lama. Selama ini kami sudah bekerja keras bersama pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan penyadaran itu kepada masyarakat secara langsung," lanjut dia lagi.

Namun begitu, Lukman juga menyadari faktor ekonomi menjadi permasalahan utama kenapa masyarakat sekitar masih melakukan pencarian ikan dengan bom atau meracuni ikan. Karena mind set mereka masih ingin menangkap dengan hasil banyak tapi dengan cara yang instan. "Kebanyakan nelayan disini masih tradisional, cara pengeboman dan menebar rajun dinilai paling efektif untuk bisa mendapatkan ikan banyak," ucapnya.

Adapun untuk tahun ini, setidaknya ada 2 temuan penangkapan ikan yang menggunakan bom, dan sudah ditangani bahkan mereka mendapatkan sanksi pidana untuk membuat efek jera bagi mereka dan masyarakat nelayan lain. "Ada aturan dan sanksinya, jika memang ketahuan kami pidana, biar ada efek jera buat mereka," tuturnya.

Untuk itu, dirinya berharap ada sinkronisasi dan sinergi antar pusat dan daerah, disamping itu ada penanganan khusus lintas sektoral baik KKP, Kementrian Pariwisata, TNI, Polri dan tentunya Pemda harus terus melakukan pengawasan. Meski tidak dipungkiri disini TNI, Polair, dari Perhubungan juga melakukan pengawasan intens. Untuk itu, dirinya juga sangat mendukung jika pemerintah akan melanjutkan program COREMAP CTI yang bakal dicanangkan tahun depan. "Untuk menjaga kekayaan laut perlu dukungan antar sektoral, makanya pusat dalam hal ini kementrian terkait harus berjalan bersama untuk menangani ini," tandasnya.

Tingkatkan Kesejahteraan

Sementara itu, dalam keteranganya, Direktur Jenderal KP3K Sudirman Saad menuturkan COREMAP-CTI merupakan program lanjutan COREMAP II yang secara umum bertujuan untuk memperkuat kapasitas lembaga dalam konservasi dan pengelolaan ekosistem terumbu karang dan sumber dayanya.

Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pesisir untuk mengelola terumbu karang dan ekosistem terkait secara berkelanjutan, dan melalui upaya-upaya tersebut, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkait. "Utamanya program ini disamping pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan tentu peningakatan kesejahteraan masyarakat pesisir," katanya.

Setidaknya, ada empat komponen utama dari program ini yaitu Penguatan Kelembagaan untuk Pengelolaan Terumbu Karang, Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Ekosistem, Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Kelautan, dan Manajemen Proyek, Koordinasi dan Pembelajaran.

Disamping itu, Kerangka Kerja Perlindungan Sosial dan Lingkungan (KKPSL) ini disiapkan untuk memberikan prosedur yang diperlukan COREMAP-CTI dalam meminimalkan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin terjadi akibat pelaksanaan proyek ini dan setiap sub-proyeknya. KKPSL ini juga mempertimbangkan Kerangka. Pengelolaan Dampak Lingkungan dan. Sosial dari COREMAP-2.

Implementasi COREMAP-CTI nantinya memicu Kebijakan Operasional Bank Dunia tentang Kebijakan Perlindungan Sosial dan Lingkungan berupa: OP4.01 Penialian Lingkungan(Environmental Assessment), OP4.04 Habitat Alam (Natural Habitats), OP4.10 Masyarakat Adat(Indigenous People), OP4.12 Pemindahan Kembali (Involuntary Resettlement) karena pembebasan lahandan terbatasnya akses terhadap sumber daya alam.

"Pada dasarnya program COREMAP-CTI seyogianya tidak mentoleransi kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, menyebabkan terjadinya kehilangan dan kerusakan habitat alami, berdampak negatif pada keberadaan masyarakat adat/penduduk asli yang rentan, serta kegiatan-kegiatan yang menyebabkan terjadinya pemindahan penduduk (involuntary resettlement) akibat pengadaan tanah dan pembatasan akses terhadap sumberdaya. Jika ada dampak, maka dampak itu harus bisa diidentifikasi, dikelola secara baik dengan upaya-upaya mitigasi yang dapat dipertanggungjawabkan," tukasnya.

BERITA TERKAIT

Jokowi: Ada 42 Ribu Aturan Hambat Investasi - KEBIJAKAN DESENTRALISASI DINILAI BERMASALAH

Jakarta-Presiden Jokowi mengungkapkan, masih ada peraturan di tingkat pusat hingga daerah yang menghambat investasi, bahkan jumlahnya mencapai 42.000 aturan. Sementara…

Tiga Tahun Jokowi Diklaim Berhasil Turunkan Inflasi

      NERACA   Padang - Pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) memaparkan dalam tiga tahun perjalanan pemerintahan Presiden Jokowi…

Putusan Mahkamah yang Dinilai Aneh

Oleh: Maria Rosari Beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi (MK) memutus tiga perkara permohonan uji materi atas pasal 79 ayat (3)…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Sektor Riil - Menperin Nilai Indonesia Siap ke Arah Industri Berbasis Digital

NERACA Jakarta – Pelaku industri nasional perlu memanfaatkan perkembangan bisnis dan teknologi dari era ekonomi digital saat ini, seperti yang…

KKP Bikin Percontohan Teknologi RAS Pada Unit Pembenihan Rakyat

NERACA Yogyakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melakukan tinjauan langsung ke Unit Pembenihan Rakyat (UPR) di desa wisata…

Dunia Usaha - Penerapan Industry 4.0 Buka Peluang Kerja Baru Lebih Spesifik

NERACA Jakarta – Penerapan sistem Industry 4.0 dinilai dapat menghasilkan peluang pekerjaan baru yang lebih spesifik, terutama yang membutuhkan kompetensi…