Cegah Krisis Lebih Parah

Jumat, 19/12/2014

Struktur perekonomian Indonesia memang rentan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi selalu diikuti dengan impor barang modal yang juga tinggi. Kondisi ini tentu terkadang membuat rawan ekonomi domestik. Sedikit saja terjadi gejolak rupiah, maka akan menimbulkan guncangan yang besar. Apalagi, sekarang ini posisi neraca perdagangan Indonesia juga sedang minus—nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor.

Pengaruh kenaikan suku bunga Rubel yang signifikan dan rencana The Fed menaikkan suku bunga acuannya pada awal 2015 juga membuat kepanikan ekonomi di dalam negeri. Ini menggambarkan struktur fundamental ekonomi domestik memang rapuh. Celakanya lagi, Bank Indonesia selaku penanggung jawab otoritas moneter hanya mencari mudahnya saja yaitu menaikkan suku bunga acuannya.

Kenaikan BI Rate yang relatif cepat ini mengundang banyak spekulasi di kalangan ekonom dan kalangan pengusaha. Apakah mujarab dengan menaikkan suku bunga, inflasi dan nilai tukar rupiah bisa luruh? Apakah kenaikan suku bunga ini menjadi sinyal bahwa kita akan memasuki rezim suku bunga tinggi lagi setelah krisis 2008?

Kebijakan suku bunga tinggi ini ternyata belum mampu meredakan pelemahan rupiah akibat menguatnya dolar AS dan ancaman inflasi tinggi juga di depan mata. Sejarah membuktikan, BI senantiasa menggunakan strategi suku bunga tinggi untuk mengerem pertumbuhan ekonomi yang memanas. Padahal, kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak kepanasan (overheating).

Selain itu, turunnya harga minyak dunia hingga di bawah US$60 dolar per barel juga menjadi indikasi ekonomi global sedang memasuki fase awal krisis. Ini berarti secara langsung perusahaan Indonesia yang tujuan ekspor utamanya negara berkembang termasuk ke Rusia, diprediksi akan mengalami penurunan pendapatan secara tajam.

Berbeda dengan awal mula krisis pada 1998 yang dimulai dari sektor finansial kemudian merambah ke sektor manufaktur, gagal bayar di perusahaan swasta justru memiliki dampak yang jauh lebih besar. Jika krisis dimulai dari sektor keuangan, Pemerintah dapat melakukan bailout secara cepat dengan berbagai skema untuk memperkecil dampak sistemik yang dihasilkan terutama ke sektor riil.

Lain halnya bila perusahaan yang mengalami gagal bayar (default), pengangguran akan langsung meningkat signifikan. Misalnya perusahaan mobil Inggris, MG Rover Group, yang mengalami default dengan dampak terbesar, yaitu memecat lebih dari 30.000 orang karyawannya pada 2005 sesaat setelah dinyatakan gagal bayar. Ini juga berdampak besar stabilitas ekonomi Inggris saat itu, dimana pemerintah Inggris juga mengucurkan 6,5 juta pounds untuk membantu perusahaan itu memenuhi kewajiban utangnya.

Selain itu, dampak pelemahan rupiah dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap country risk di negeri ini. Pada 2013 Zurich Risk Room mencantumkan Indonesia masuk ke dalam 15 negara paling berisiko di dunia dan berada di urutan ke 14. Skor risiko Indonesia cukup buruk yaitu 55,5. Kontribusi terbesar datang dari risiko kredit yang membuat investor maupun bank memilih untuk menginvestasikan uangnya ke negara berkembang lainnya.

Karena itu, ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk menghindari risiko gagal bayar perusahaan swasta. Selain mewajibkan semua perusahaan swasta maupun BUMN melakukan hedging (lindung nilai) bagi yang memiliki utang luar negeri di atas 50% dari total utang. Bank Indonesia saatnya mewajibkan eksportir Indonesia mengendapkan devisa hasil ekspor (DHE) nya minimal 6 bulan di dalam negeri. Tindakan ini sangat efektif menghadapi gejolak nilai tukar rupiah yang datangnya sering tak terduga. Semoga!