NERACA

Melemahnya kurs rupiah yang hampir menembus Rp 13.000/US$ membuat kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) khawatir. Sebab pelemahan rupiah kali ini dinilai berlangsung cepat.

"Pelemahan ini cukup cepat yah. Jadi memang kita (pengusaha-red) cukup khawatir kalau Bank Indonesia tidak secara intensif mengelola pelemahan rupiah ini dengan baik," kata Hariyadi Sukamdani, Ketua Apindo, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/14).

Meski mengakui bahwa naik turunnya nilai rupiah merupakan sebuah siklus yang selalu terjadi setiap Desember dan akhir Juni. Namun bila nilai rupiah menembus di angka Rp13.000/US$, maka pemerintah diminta sigap melakukan operasi moneter guna menstabilkan nilai rupiah.

"Pasalnya saat ini banyak perusahaan yang memiliki jatuh tempo utang valas pada akhir tahun. Walaupun sebagian sudah melakukan hedging untuk melindungi utang valasnya," papar Hariyadi yang meyakini fundamental ekonomi Indonesia saat ini cukup baik.

Menurut dia nilai rupiah yang tidak stabil ini akan memberatkan perusahaan yang masih melakukan impor bahan baku. Namun, sebaliknya menguntungkan perusahaan yang melakukan eksport, karena pendapatannya dalam mata uang dolar AS.

Tidak hanya berdampak pada sektor usaha, namun penurunan ini tentunya akan berdampak luas terhadap masyarakat, juga pemerintah, karena saat ini pemerintah sedang menanggung beban utang luar negeri yang harus dibayar dengan dolar AS, bukan rupiah. Apa upaya kongkret pemerintah menggenjot ekspor barang jadi hingga neraca perdagangan positif dan cadangan devisa terus menggelembung.

Jika pemerintah acap menyembunyikan setiap progres kebijakannya, dikhawatirkan ketidakpercayaan masyarakat akan menurun. Kini saatnya pemerintah bergerak menuruti hati nurani rakyat, bukan hati nurani kaum mafia atau spekulan, atau hati nurani tukang suap. Bukan pula berlomba mencari kambing hitam atau si biang kerok.

Sedangkan komisi VI Hafizs Tohir mengatakan, Statemen Wapres yang mengatakan kenaikan kurs USD terhadap rupiah justru menguntungkan export Indonesia tidak sepenuhnya benar, justru industri kita saat ini sedang lesu akibat naikknya bbm yang kemudian efek berantai menaikkan ongkos-ongkos produksi sehingga industri kita menjadi hi cost sehingga tidak dapat bersaing bahkan dengan Vietnam sklipun.

Produk export itukan terdiri dari 20% bahan baku import dan 20% tenaga kerja dan 10-20% biaya ijin, sdgkan sisanya adalah biaya biaya produksi yaitu transportasi serta bahan bakar gas/listrik/bbm yang mana kini sudah dinaikkan pemerintah sebesar 30%.

Jadi darimana lagi kita akan bisa export dengan ongkos produksi yang sudah menggunung. Saat ini sektor industri sangat terpukul dan segitu mengurangi volume perdagangan nasional dan export. Sehingga lebih banyak import (karena lebih murah) daripada export.

“Saya segitu skeptis dengan pendapat Wapres, semestinya JK memberi pemahaman yang benar kepada kawan-kawan industri domestik yang kini sedang menanti insentif dari pemerintah. Jangan justru menina bobokan rakyat,” cetusnya.

Kini neraca perdagangan kita defisit. Itu juga sebagai salah satu pemicu turunnya kurs rupiah terhadap USD. Untuk export itu bahan baku harus lebih  banyak domestik produk. Juga kini cost of money kita saat ini segitu tinggi. Ini yang membuat export kita tidak mungkin bersaing. Kecuali kita mau set back yaitu dengan menjual bahan row material seperti bijih besi, nikel mentah dan bauksit. Tapi ini malah mundur kembali ke jaman batu namanya.

Pemerintah harus memperbaiki birokrasi yang terkait dengan perijinan yang sangat hi cost hampir 10-20% dari total produksi ini akan mematikan industri dan perdagangan domestik. Kesalahan terbesar rezim jokowi JK adalah menaikkan BBM pada saat ekonomi dunia sedang heating dan harga Crued Oil sedang  menurun tajam? Ini adalah blunder terbesar kabinet ini. Sehingga pasar bereaksi negatif terhadap kabinet, pemerintah tidak diterima pasar. Indikasinya adalah kurs naik terus sejak Presiden dan Wapres dilantik kemarin.  

Harus diakui bahwa keunggulan jangka pendek industri kita saat ini adalah murahnya ongkos tenaga kerja dan subsidi bbm untuk industri kecil. Namun sedikit kemewahan rakyat itu kini sudah dirampas rezim Jokowi/JK dengan  menaikkan BBM subsidi dan Gas terakhir Listrik pun akan dicabut kemewahannya.