Rupiah Lesu, BI Klaim Tak Perlu Khawatir

NERACA

Jakarta - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara, menilai gejolak perekonomian global yang mengakibatkan pelemahan rupiah tidak perlu terlalu dikhawatirkan selama fundamental ekonomi Indonesia dalam kondisi baik.

"Sentimen di negara "emerging market" memang sedang buruk, namun itu sifatnya temporer. Nanti begitu orang lihat fundamentalnya baik, rupiah akan lebih stabil," ujar Mirza, di Jakarta, Rabu (17/12).

Dia menegaskan, saat ini yang terjadi ialah penguatan nilai tukar dolar AS seiring membaiknya perekonomian Amerika Serikat, yang kemudian berimbas pada melemahnya mata uang negara kawasan.

"Memang akan ada volatilitas di pasar internasional seperti ini. Namun pemerintah dan Bank Indonesia juga sudah melakukan kebijakan moneter dan fiskal yang prudent, investasi dengan satu pintu, ekspor hasil perikanan. Itu semua positif," terangnya.

Mirza mengatakan, kondisi gejolak ekonomi saat ini masih jauh bila dibandingkan dengan krisis ekonomi 1997-1998. Dia menegaskan, Bank Indonesia akan terus berada di pasar dan siap melakukan intervensi apabila diperlukan.

"Memang kita tidak bisa lepas dari turbulensi, tapi habis itu membaik. Selama fundamentalnya membaik situasinya akan cepat pulih. Jadi jangan terlalu khawatir," ujar Mirza. Kendati rupiah mengalami depresiasi akibat menguatnya dolar AS, lanjut Mirza, hal itu juga tidak perlu disoroti secara berlebihan karena hampir di semua negara mata uangya mengalami pelemahan dan rupiah relatif lebih baik karena tidak terdepresiasi secara mendalam.

"Apa yang terjadi di “emerging market” satu, terjadi di “emerging market” lainnya memang tidak bisa dibantah. Tapi yang fundamentalnya bagus akan mendapat poin. Namun tentunya tidak bisa lepas dari fluktuasi karena kita masih defisit kan," ujar Mirza.

Selain itu, Mirza menyatakan aliran masuk dana asing ke Indonesia harus tetap dijaga mengingat pembangunan di dalam negeri masih memerlukan pembiayaan yang besar.

"Kita ini negara yang perlu modal dari luar negeri. Uang dari pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang direalokasikan untuk sektor-sektor produktif tetap saja tidak cukup karena masih ada defisit di APBN, yang menambal defisit adalah aliran modal dari luar negeri," ujarnya.

Mirza menuturkan aliran masuk modal asing tidak bisa diabaikan karena pemerintah tetap memerlukan pendanaan untuk pembangunan, terutama infrastruktur yang memerlukan biaya tidak sedikit.

Pengalaman Turki

Industri perbankan, lanjut Mirza, juga memerlukan dana dari luar negeri untuk memenuhi likuiditasnya. Rasio pinjaman terhadap simpanan (loan to deposit ratio/LDR) relatif tinggi di mana 90% dana pihak ketiga (DPK) telah terpakai untuk penyaluran kredit.

"Kita perlu jaga agar dana dari luar negeri tetap masuk ke Indonesia. Selain itu, dana yang sudah ada jangan sampai keluar. Karena jika kalau keluar akan terjadi pengurangan pendanaan di dalam negeri," kata Mirza.

Untuk menjaga agar tidak terjadi arus modal keluar (capital outflow), BI merespon dengan kebijakan "ahead the curve" pascakenaikan harga BBM sejak 18 November 2014 lalu. Mirza mengatakan, pihaknya ingin menunjukkan kepada investor bahwa bank sentral responsif dan menjangkar inflasi agar tetap terkendali.

Dia juga mengapresiasi kebijakan penyesuaian harga BBM yang diperkirakan akan membuat defisit transaksi berjalan bergerak membaik. Mirza mencontohkan keterlambatan Turki dalam merespon tekanan ekstrem yang menyebabkan negara tersebut harus menaikkan suku bunga ekstrem sebesar 450 basis poin (bps) pada Januari 2014.

"Ini cntoh negara yang defisit tapi mau melawan pasar. Turki nurunin suku bunga, tapi nilai tukarnya melemah, akhirnya menaikkan lagi. Kami tidak mau seperti itu," tandasnya. Berdasarkan kurs referensi Jisdor Bank Indonesia Rabu (17/12) rupiah menguat menjadi Rp12.720, meningkat bila dibandingkan Selasa (16/12) yang berada di level Rp12.900 per US$. ardhi

BERITA TERKAIT

KUALITAS SDM INDONESIA PERLU DITINGKATKAN - Daya Saing Turun Akibat Biaya Logistik Tinggi

Jakarta-Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Prof. Dr. Bambang PS Brodjonegoro menegaskan, tingginya biaya logistik di Indonesia berdampak pada…

Implementasi Kebijakan Cukai Rokok Harus Cermat

NERACA Jakarta – Pemerintah diminta menutup celah pada kebijakan cukai rokok yang membedakan besaran tarif cukai berdasarkan jumlah produksi perusahaan,…

PENILAIAN KETUA UMUM APINDO - Defisit Akibat Daya Beli Masyarakat Menurun

Jakarta-Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengungkapkan, defisit perdagangan Indonesia pada September 2019 sebesar US$160 juta terjadi akibat…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

KARENA TIDAK BERDASARKAN SURVEI KHL - KSPI Tolak Kenaikan UMP 2020 Sebesar 8,51%

Jakarta-Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2020 yang ditetapkan pemerintah sebesar 8,51%.…

Idealnya, Kabinet Kerja Jilid II Diisi Figur Berkualitas

  NERACA Jakarta - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB), Roni Tabroni mengharapkan tim Kabinet Kerja II idealnya diisi…

KUALITAS SDM INDONESIA PERLU DITINGKATKAN - Daya Saing Turun Akibat Biaya Logistik Tinggi

Jakarta-Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Prof. Dr. Bambang PS Brodjonegoro menegaskan, tingginya biaya logistik di Indonesia berdampak pada…