Menurut dia, seorang menteri mesti berpikir kreatif mencari cara dalam rangka penghematan, bukan sebaliknya menjual aset negara. Ia khawatir jika aset BUMN dijual, akan terulang kasus Indosat, yang di jual di era Presiden Megawati Sukarno Putri pada 2003.
 
Usaha negara dalam bentuk badan usaha merupakan pengejawantahan Pasal 33 UUD 1945, yakni aset negara dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat.“Jadi BUMN itu sangat penting dan bisa sangat menguntungkan. Lihat saja Singapura, Rusia, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, itu sangat efisien,” ujar Fadli.
 
Politisi Partai Gerindra itu berpendapat, rencana penjualan aset berupa Gedung Kementerian BUMN tidak serta merta dapat dilakukan sepihak. Pemerintah sebaiknya menyampaikan rencana itu terlebih dahulu kepada DPR. Namun, dia juga menegaskan pemerintah diminta tak melakukan penjualan aset negara, sekalipun gedung kementerian dengan alasan efisiensi.
 
“Kalau dari kami, kita akan mempertahankan jangan sampai ada penjualan BUMN. Kan  janji presiden buy back Indosat, nanti kita akan tagih janji itu,” ungkap Fadli.
 
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan saat ini jumlah sumber daya manusia (SDM) Kementerian BUMN hanya 250 orang, sementara jumlah lantai Gedung Kementerian BUMN mencapai 22 lantai. Dia mencontohkan, saat Sekretaris Menteri mengadakan rapat hari Sabtu, dimana Air Conditioner (AC) tidak dinyalakan. Sebab jika AC ingin dinyalakan maka AC satu gedung juga harus dinyalakan. Rencananya gedung Kementerian BUMN akan dijual kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Rini mengaku sudah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro. Tanggapan dari Menteri Bambang, menurut Rini tidak masalah untuk menjual gedung Kementerian BUMN.

"Menurut saya memanage gedung ini lebih berat. Jadi kemarin saya bilang, agar gedung Kementerian BUMN dijual saja kepada Pak Ahok," kata Rini di Kementerian BUMN, Jakarta, kemarin.

Rini mengatakan jika kelak gedung Kementerian BUMN dijual, seluruh jajaran Kementerian BUMN akan menyewa gedung milik perusahaan BUMN. Menurut dia kriteria gedung yang akan dipilih adalah gedung berukuran kecil agar masing-masing deputi bisa berkoordinasi.

Menurut dia, dengan menyewa gedung, biaya yang akan dikeluarkan lebih murah, dibandingkan harus memiliki gedung sendiri seperti saat ini. Disatu sisi, dia menilai, Kementerian BUMN juga harus bersikap adil karena Kementerian BUMN selalu menginstruksikan kepada perusahaan BUMN untuk melakukan efisiensi.

"Jadi kita akan menawarkan kepada Pak Ahok karena area jalan Merdeka tidak boleh diisi oleh perusahaan swasta," ujar Rini. [mohar]