Langkah Jual Aset Gedung Tidak Tepat

NERACA

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menyatakan akan menjual Gedung Kementerian BUMN. Alasan menjual Gedung Kementerian BUMN untuk melakukan efisiensi, sebab untuk perawatan biaya pemeliharaan Gedung Kementerian BUMN memakan biaya yang besar.

Pengamat BUMN Watch Naldy Nazar Haroen menilai tidak tepat jika Rini Soemarno menjual gedung Kementerian BUMN dengan alasan efisiensi. Seharusnya Rini melakukan efisiensi kepada perusahaan BUMN, sebab banyak sekali perusahaan BUMN yang melakukan inefisiensi.

Dia mengungkapkan saat ini jumlah aset perusahaan BUMN sebesar Rp4600 triliun. Namun dalam prakteknya jumlah biaya produksi perusahaan BUMN masih saja melakukan inefisiensi. Menurutnya seharusnya Rini meningkatkan kinerja perusahaan BUMN dengan melacak dan memonitor aset perusahaan BUMN."Jadi jangan bicara gedungnya. Ini lho efisiensi dengan meningkatkan efisiensi, menurunkan harga produksi agar tidak membebankan subsidi," kata Nazar di Jakarta, Selasa (16/12).

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan Jika alasan penjualan lantaran efisiensi, gedung BUMN dapat disewakan ke pihak lain, bukan sebaliknya di jual ke pihak non pemerintah.“Jadinya kami sangat tidak setuju apabila itu (gedung, red) dijual, apalagi ke pihak non pemerintah. Tapi sebaiknya jangan sampai ada aset bumn yang dijual,” kata dia.

Menurut dia, seorang menteri mesti berpikir kreatif mencari cara dalam rangka penghematan, bukan sebaliknya menjual aset negara. Ia khawatir jika aset BUMN dijual, akan terulang kasus Indosat, yang di jual di era Presiden Megawati Sukarno Putri pada 2003.

Usaha negara dalam bentuk badan usaha merupakan pengejawantahan Pasal 33 UUD 1945, yakni aset negara dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat.“Jadi BUMN itu sangat penting dan bisa sangat menguntungkan. Lihat saja Singapura, Rusia, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, itu sangat efisien,” ujar Fadli.

Politisi Partai Gerindra itu berpendapat, rencana penjualan aset berupa Gedung Kementerian BUMN tidak serta merta dapat dilakukan sepihak. Pemerintah sebaiknya menyampaikan rencana itu terlebih dahulu kepada DPR. Namun, dia juga menegaskan pemerintah diminta tak melakukan penjualan aset negara, sekalipun gedung kementerian dengan alasan efisiensi.

“Kalau dari kami, kita akan mempertahankan jangan sampai ada penjualan BUMN. Kan janji presiden buy back Indosat, nanti kita akan tagih janji itu,” ungkap Fadli.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan saat ini jumlah sumber daya manusia (SDM) Kementerian BUMN hanya 250 orang, sementara jumlah lantai Gedung Kementerian BUMN mencapai 22 lantai. Dia mencontohkan, saat Sekretaris Menteri mengadakan rapat hari Sabtu, dimana Air Conditioner (AC) tidak dinyalakan. Sebab jika AC ingin dinyalakan maka AC satu gedung juga harus dinyalakan. Rencananya gedung Kementerian BUMN akan dijual kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Rini mengaku sudah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro. Tanggapan dari Menteri Bambang, menurut Rini tidak masalah untuk menjual gedung Kementerian BUMN.

"Menurut saya memanage gedung ini lebih berat. Jadi kemarin saya bilang, agar gedung Kementerian BUMN dijual saja kepada Pak Ahok," kata Rini di Kementerian BUMN, Jakarta, kemarin.

Rini mengatakan jika kelak gedung Kementerian BUMN dijual, seluruh jajaran Kementerian BUMN akan menyewa gedung milik perusahaan BUMN. Menurut dia kriteria gedung yang akan dipilih adalah gedung berukuran kecil agar masing-masing deputi bisa berkoordinasi.

Menurut dia, dengan menyewa gedung, biaya yang akan dikeluarkan lebih murah, dibandingkan harus memiliki gedung sendiri seperti saat ini. Disatu sisi, dia menilai, Kementerian BUMN juga harus bersikap adil karena Kementerian BUMN selalu menginstruksikan kepada perusahaan BUMN untuk melakukan efisiensi.

"Jadi kita akan menawarkan kepada Pak Ahok karena area jalan Merdeka tidak boleh diisi oleh perusahaan swasta," ujar Rini. [mohar]

BERITA TERKAIT

Komisi VI DPR Nilai Langkah LPDB KUMKM Menyimpang

Komisi VI DPR Nilai Langkah LPDB KUMKM Menyimpang NERACA Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN Nasril…

Targetkan Proyek Berjalan Tepat Waktu - Pollux Properti Realisasikan Belanja Modal 50%

NERACA Jakarta – Meskipun kondisi pasar properti tengah lesu, hal tersebut tidak membuat surut ekspansi bisnis emiten properti PT Pollux…

Masih Rugi, Citra Putra Tidak Bagi Dividen

Mempertimbangkan kondisi perusahaan yang masih mencatatkan rugi sepanjang tahun 2018 kemarin, menjadi alasan bagi PT Citra Putra Realty Tbk (CLAY)…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Kapan Bunga Turun? BI : Masalah “Timing”

    NERACA   Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menekankan pihaknya membuka lebar peluang penurunan suku bunga acuan…

Peluang Mata Uang Digital Libra Di Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta - Ketua Indonesia Blockchain Society, Ery Punta H, menjelaskan mata uang digital (cryptocurrency) "Libra" besutan Facebook memiliki peluang untuk digunakan…

OJK Cabut Izin BPR Legian

  NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Legian melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor: KEP-103/D.03/2019…