Kuota BBM Subsidi Diklaim Tidak Jebol

NERACA

Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjelang akhir tahun tidak akan jebol.

Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng mengungkapkan, ada beberapa alasan mengapa kuota tersebut diprediksi tidak jebol. Baik dari internal maupun eksternal. “Kemarin  ada kenaikan harga, jadi kuotanya aman," katanya di Jakarta, Rabu (17/12).

Andy menambahkan, alasan kuota BBM tidak akan jebol lainnya adalah karena harga minyak dunia yang terus merosot di level USD55 per barel. Tidak hanya itu, pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk nelayan di atas 30 GT juga menjadi alasan lainnya. "Ada harga minyak turun, ada nelayan di atas 30 GT juga sudah enggak boleh," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, berdasar kalkulasi awal Desember ini, realisasi konsumsi BBM subsidi memang akan melampaui 46 juta kiloliter.”Tapi, lebihnya tidak akan banyak dan kita pastikan akan dicukupi,” ujarnya.

Sebelum adanya kenaikan harga BBM subsidi pada pertengahan November lalu, Pertamina sudah memproyeksi kuota premium akan habis pada 20 Desember dan solar habis pada 5 Desember ini.

Namun, karena harga premium dan solar dinaikkan Rp 2 ribu per liter, maka konsumsi melambat sehingga jatah BBM subsidi diperkirakan bisa lebih lama. Menurut Sofyan, pemerintah terus mematangkan skema agar BBM subsidi cukup di salurkan sampai akhir tahun.

Sedangkan menurut, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya memperkirakan kenaikan harga bakal menurunkan volume konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Walhasil, ancaman jebolnya kuota BBM bersubsidi bisa ditekan dari 1,9 juta menjadi 1,7 juta kiloliter.  “Minimal bisa turun 250 ribu kiloliter,” ujar Hanung 

Ia menjelaskan, kenaikan harga tidak berarti kuota BBM bersubsidi tak jebol. “Meski ada kenaikan tapi masih tetap defisit.” Imbuhnya.

Hanung menanggapi kebijakan kenaikan harga bahan BBM sebesar Rp 2.000 per liter yang berlaku mulai Selasa, 18 November 2014. Harga Premium menjadi Rp 8.500 per liter dan solar Rp 7.500 per liter. Kenaikan harga bertujuan meningkatkan pemanfaatan anggaran belanja dengan mengalihkan subsidi dari sektor konsumsi ke produksi.

Pertamina sebelumnya memperkirakan kuota BBM bersubsidi sebesar 46 juta kiloliter tahun ini akan jebol. Kekurangannya, sebanyak 1,9 juta kiloliter, meliputi Premium 1,2 juta kiloliter dan solar 500 ribu kiloliter. Perusahaan pelat merah itu pun menambah pasokan BBM nonsubsidi. “Ini untuk mengantisipasi perpindahan konsumsi Premium ke Pertamax," tuturnya. 

Skenario lain, Pertamina menyiapkan Premium dengan harga keekonomian sebesar Rp 9.200 per liter. Harga itu berdasarkan acuan Mean of Platts Singapore pada Oktober 2014 sebesar US$ 96 per barel. "Itu aksi korporasi," kata Hanung.

Dalam APBN Perubahan 2014, pemerintah dan DPR sepakat memotong kuota BBM bersubsidi dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter. Berdasarkan perhitungan Pertamina, kuota subsidi itu akan habis pada Desember atau sebelum akhir tahun. Untuk mengatasinya, Pertamina sudah menyiapkan Premium dengan harga keekonomian dan menambah pasokan Pertamax serta solar nonsubsidi. [agus]

BERITA TERKAIT

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…

Pentingnya Bermitra dengan Perusahaan Teknologi di Bidang SDM

  NERACA Jakarta – Pengamat komunikasi digital dari Universitas Indonesia (UI) Firman Kurniawan menekankan pentingnya Indonesia memperkuat kemitraan dengan perusahaan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…

Pentingnya Bermitra dengan Perusahaan Teknologi di Bidang SDM

  NERACA Jakarta – Pengamat komunikasi digital dari Universitas Indonesia (UI) Firman Kurniawan menekankan pentingnya Indonesia memperkuat kemitraan dengan perusahaan…