Menyoal Program Pangan Nasional

Oleh: Ngadi, Peneliti bidang ketenagakerjaan, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Jakarta

Kamis, 18/12/2014

Tanggap dan responsif itulah kesan pertama yang muncul dari berbagai kebijakan Kementerian Pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Seolah ingin berpacu dengan waktu, berbagai program peningkatan produksi pangan telah tersusun.

Sebut saja program akselerasi perbaikan irigasi, distribusi bibit, distribusi pupuk dan pengadaan alat pertanian. Secara eksplisit, dalam lima bulan ke depan pemerintah berencana membangun 460 ribu ha lahan beririgasi di Indonesia.

Tidak menampik fakta bahwa keseluruhan program pangan pemerintah adalah dasar bagi peningkatan produktivitas lahan. Namun program tersebut seolah melupakan dua aspek penting dalam pangan: (1) partisipasi dan swadaya petani serta (2) harga produk usaha tani. Kedua aspek tersebut masih kurang mendapat perhatian pemerintah padahal menjadi kunci keberhasilan program pangan.

Partisipasi dan Swadaya Petani

Sebagian besar program pangan saat ini masih mengarah pada pemenuhan sarana dan prasarana pertanian yang melibatkan kekuatan modal cukup besar. Dominannya kekuatan modal terlihat dari program yang sebagian besar berupa prasarana fisik. Jika tidak hati-hati, kekuatan ini justru dapat berdampak pada pemerdilan peran petani.

Di sinilah roh peningkatan kesejahteraan petani selaku wong cilik menjadi hilang. Petani masih berada pada posisi pasif yang harus menerima input pertanian dari luar. Padahal petani memiliki kekuatan yang bersumber dari pengalaman dan fakta riil di lapangan.

Banyak kelompok tani di Indonesia yang sukses membuat pertanian yang maju dan berdikari. Sebut saja kelompok tani Subak Guama di Tabanan Bali yang berhasil meningkatan pendapatan petani dengan berbagai program nyata di daerah (Ngadi, 2013). Ada pula kelompok tani di Desa Sukorejo, Kabupaten Sragen yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani melalui program pertanian organik (Widodo, dkk. 2011).

Petani di Gunung Kidul juga berswadaya membuat sumur ladang untuk mengairi tanaman. Kegiatan ini dapat meningkatkan produktivitas lahan secara nyata. Kegiatan masyarakat ini menjadi lebih bermanfaat karena salah satu sumur menembus sungai bawah tanah. Sumur tersebut akhirnya berfungsi ganda : mengairi lahan pertanian dan memenuhi kebutuhan air bersih.

Masih banyak potensi petani lain yang dapat mendukung program swasembada pangan. Optimalisasi partisipasi dan swadaya petani akan menjadi kekuatan besar bahkan lebih besar dibanding pengaruh sarana dan prasarana fisik yang terkadang salah sasaran dan kurang bermanfaat.

Gerakan partisipasi dan swadaya petani mengingatkan kita pada gerakan Saemaul Undong di Korea Selatan tahun 1970. Suatu gerakan perubahan dan reformasi perdesaan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam gerakan tersebut penduduk desa merencanakan dan melaksanakan sendiri program sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Jiwanya adalah ketekunan, swadaya dan kerjasama.

Melalui gerakan tersebut perekonomian di Korea Selatan meningkat dari tahun ke tahun sampai presiden terbunuh tahun 1979. Jiwa gerakan sudah melekat di masyarakat sehingga berkelanjutan dan menjadi negara maju.

Belajar dari gerakan tersebut, partisipasi dan swadaya petani semestinya mendapat tempat istimewa dalam program swasembada pangan. Hanya saja partisipasi dan swadaya memerlukan role model kepemimpinan yang mampu memberikan keyakinan dan semangat bagi petani.

Role model kepemimpinan nasional untuk ketahanan pangan sebenarnya sudah melekat pada Jokowi. Kehidupan yang sederhana dan mau turun ke masyarakat menjadikannya mudah membaur ke masyarakat. Akan tetapi role model di tingkat pusat saja tidaklah cukup. Pembangunan pertanian memerlukan pelaku-pelaku lapangan yang mau bekerja keras, tekun dan membaur dengan masyarakat. Di sinilah tenaga lapangan seperti penyuluh memiliki peran yang sangat vital.

Kekurangan penyuluh dapat teratasi melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan di daerah. Sebagaimana Saemaul Undong menggunakan relawan-relawan tanpa gaji dalam gerakan membangun desa. Pemerintah dapat memberikan peran pada generasi muda di pedesaan utamanya mahasiswa pertanian menjadi relawan pembangunan pertanian.

Presiden telah berpengalaman mendapat dukungan dari relawan-relawan politik, maka saatnya membangun relawan-relawan untuk pembangunan pertanian. Pemerintah dapat memberikan suntikan semangat dengan pemberian beasiswa maupun bantuan modal kerja berdasar output kerja bagi para relawan.

Relawan-relawan dapat bergerak secara serentak dan menyeluruh dengan bekal pendidikan dan pelatihan dari pemerintah. Relawan juga harus berasal dari orang dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat. Sebab mereka akan bekerja sama dengan petani dan pemerintah desa untuk memastikan keberhasilan program. Pemerintah secara intensif berperan untuk memantau dan mengontrol keberlangsungan program.

Hargai Produk Usaha Tani

Produksi pangan yang tinggi menjadi salah satu impian bagi petani. Namun produksi tinggi saja tidaklah cukup. Petani membutuhkan pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh sebab itu harga jual produk pertanian harus kompetitif.

Fakta empirik menunjukkan harga produk pertanian di tingkat konsumen cukup tinggi namun rendah di tingkat petani. Keuntungan yang besar menjadi milik pedagang sementara petani harus gigit jari. Sebagai contoh, harga kelapa muda di tingkat petani sebesar dua ribu rupiah sementara di tingkat pedagang mencapai delapan ribu rupiah. Harga di hotel lebih tak terkendali lagi yaitu 25 ribu rupiah per kelapa. Harga jual produk pertanian yang rendah menyebabkan petani sulit untuk hidup secara layak.

Sudah semestinya kita memberikan harga yang dapat menutup biaya produksi dan mencukupi kebutuhan hidup petani. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan perlindungan harga bagi produk hasil usaha tani. Apresiasi yang pantas ini akan mendongkrak semangat petani untuk bekerja dan memberikan produksi yang tinggi.

Perlindungan harga tingkat petani secara otomatis akan meningkatkan daya tarik sektor pertanian terhadap tenaga kerja. Orang menjadi ingin bekerja sebagai petani sehingga persoalan regenerasi dapat teratasi dan produksi pangan meningkat.

Sebaliknya pemberian harga yang tidak layak terhadap produk pertanian membuat petani tidak termotivasi. Mereka secara berlahan namun pasti akan berusaha meninggalkan sektor pertanian.

Akhirnya sudah sepantasnya swasembada pangan terjadi di negeri yang kaya sumber daya alam ini. Perlu kerja keras dan sungguh-sungguh dari semua stakeholders agar swasembada pangan dapat terwujud. Selain pembangunan sarana dan prasana pertanian, program pangan harus mendapat dukungan berupa partisipasi dan swadaya petani serta harga yang kompetitif pada hasil usaha tani. (analisadaily.com)