Swasta Tak Keberatan 15 Pelabuhan Digarap BUMN

Kamis, 18/12/2014

NERACA

Jakarta – Perhimpunan Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) mengaku tak keberatan 15 pelabuhan dikembangkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara asalkan kembali pada orientasinya, yakni pelayanan publik bukan berorientasi pada keuntungan (profit oriented). "Kalau jadi 'profit oriented' nanti mahal semua, jadinya pelabuhan komersil," kata Wakil Ketua INSA Lolok Sudjatmiko, Selasa, dikutip dari Antara di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, jika menjadi pelabuhan komersil, maka tarif yang dikenakan di pelabuhan tersebut akan mengalami kenaikan. "Sekarang saja, kita minta penurunan tarif secara terus menerus," katanya.

Ia mengemukakan, saat ini Pelindo dinilai komersil karena terlihat dari balik modal atau "break even point" yang sangat cepat tercapai. "Misalnya investasi Rp10 triliun, 'bep'-nya hanya dua tahun, kalau enggak komersil tidak mungkin secepat itu," katanya.

Lolok menampik jika pihaknya merasa tersaingi dengan perusahaan pelat merah, karena menurut dia sekarang ini era persaingan bebas. "Sekarang eranya persaingan bebas, kalau pemerintah bisa membangun (pelabuhan) dengan cepat dan murah ya bagus," katanya.

Kementerian Perhubungan melimpahkan proyek 15 Pelabuhan ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan atau memiliki nilai komersial, bukan pelabuhan untuk kawasan terpencil.

Pelabuhan tersebut, di antaranya Pelabuhan Gunung Sitoli, Sumatera Utara, Pelabuhan Bagan Siapi-api, Riau yang diserahkan kepada Pelindo I, sementara itu pelabuhan yang diserahkan kelanjutan pengembangannya Pelindo II, di antaranya Pelabuhan Sintete, Kalimantan Barat, Pelabuhan Bima, Nusa Tenggara Timur, Pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat, Pelabuhan Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur, Pelabuhan Lorens Say, Maumere, Nusa Tenggara Timur dan Pelabuhan Ippi, Nusa Tenggara Timur.

Pelindo IV, di antaranya, Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Pantoloan, Sulawesi Tengah, Pelabuhan Makassar New Port, Sulawesi Selatan, Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon, Pelabuhan Jayapura, Papua dan Pelabuhan Sorong, Papua Barat. Pengembangan pelabuhan tersebut menelan dana sebesar Rp492,571 miliar dan telah dianggarkan pada APBN 2015.

Pelimpahan tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas, mempercepat pemerataan infrastruktur transportasi, membuka keterisolasian dan meningkatkan infrastruktur kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar.

Hapus Pajak

INSA meminta pemerintah menghapus pajak pertambahan nilai bahan bakar minyak untuk kapal niaga nasional. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto saat konferensi pers di Jakarta, Selasa mengatakan jika dibandingkan dengan di luar negeri, maka harga BBM di Indonesia sangat mahal yang salah satunya disumbang dari PPn sebesar 10 persen. "Harga BBM di Indonesia sangat mahal dibandingkan di luar negeri karena struktur harga yang banyak, salah satunya PPN 10 persen," kata Carmelita, dikutip dari laman yang sama.

Dia menjelaskan struktur harga BBM di Indonesia terdiri atas MOPS+PPN 10 persen, PPH, iuran migas, delta Pertamina dan pajak kendaraan bermotor antara lima hingga 10 persen dibandingkan dengan kelaziman dunia seperti Singapura, Malaysia yang terdiri dari MOPS+biaya hundling. Dia juga merekomendasikan menghilangkan alokasi BBM untuk angkutan laut perintis yang dijalankan oleh anggota INSA serta menggantinya dengan memberikan insentif pajak dan lainnya.

Carmelita juga mendesak pemerintah menghapus BBM Subsidi kepada pelayaran perintis karena menurut dia, pelayaran nasional lebih membutuhkan penghapusan PPN atas pembelian BBM kapal dibandingkan dengan harga pemerintah mengalokasikan BBM bersubsidi. "Dengan demikian, alokasi BBM bersubsidi bisa dimanfaatkan percepatan infrastruktur," katanya.

Dia menambahkan usulan penghapusan PPN atas pembelian BBM kapal telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan beberapa tahun lalu, bahkan Kemenkau sudah membahas dan menyiapkan rencana peraturan pemerintah (RPP).

Selain itu, berdasarkan hasil Rakernas INSA 2014, pihaknya juga menolak adanya penambahan armada niaga tanpa melalui DPP INSA sebagai induk organisasi perusahaan pelayaran niaga nasional. Kemudian, desakan kepada pemerintah untuk membangun infrastruktur yang memadai, penyesuaian tarif, meninjau kembali Pelindo dari berorientasi pada keuntungan atau "profit oriented" kepada pelayanan publik, rencana pola trayek.

Terkait regulasi, menurut dia, Rencana Pola Trayek (RPT) untuk kapal tramper dalam negeri tidak diperlukan lagi adanya pencantuman nama pelabuhan singgah. "Dan masa berlaku yang selama ini tiga bulan menjadi satu tahun tanpa PNBP (penerimaan negara bukan pajak), demikian juga untuk kapal liner RPT berlaku untuk satu tahun tanpa PNBP," katanya.

Selain itu, pemeriksaan kapal oleh Marine Inspektur dinilai tidak diperlukan lagi karena sudah ada acuan dari sertifikat kelaikan kapal, proses perpanjangan sertifikat NTR (keselamatan dan radio) tidak diperlukan lagi dan cukup mengajukan kepada pihak Syahbandar setempat, meninjau kembali sertifikat izin komunikasi radio dari Kemenkominfo yang saat ini proses penerbitannya terlalu lama menjadi maksimal satu minggu.

Carmelita juga meminta penerbitan sertifikat lambung Timbul dikembalikan kepada syahbandar setempat, sertifikat keselamatan untuk kapal 'high speed craft' diubah dari tiga bulan menjadi satu tahun masa berlakunya.