Presiden Diminta Berantas Mafia Zirconium

NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera memberantas mafia mineral yang membuat ketidakpastian, termasuk zirconium. Dalam pengukuran kadar mineral zirconium, belakangan ini terjadi campur-aduk metoda Gravimetry dengan XRF, membuat investor menjadi bingung.

Sesuai Peraturan Menteri (Permen) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 20 Tahun 2013, batas minimum zirconium yang bisa diekspor adalah ZrO2 minimum 65,5%, atau minimum 95% lolos saringan Mesh 60. Sekarang, de facto menjadi berubah.

"Sejak Permen dikeluarkan 1 Agustus 2013, hingga Oktober 2014 tidak ada masalah, ekspor berjalan lancar sesuai ketentuan kadar. Tetapi sejak November, ada 'pembelokan' metoda yang menyulitkan investor," ungkap Sihol Manullang, Sekjen Asosiasi Pertambangan Zirconium Indonesia (APZI) di Jakarta, Rabu (17/12).

Hingga Oktober 2014, pengukuran kadar konsisten dengan menggunakan Gravimetry, di mana ZrOr (zirconium) memang tidak bisa dipisahkan dengan hafnium (Hf). Keduanya menyatu. Pengalaman, untuk zirconium asal Kalimantan dengan peralatan standar, diperoleh kadar ZrO2 rata-rata 66%.

"Masalah muncul ketika sejak November 2014, Bea Cukai secara sepihak menerapkan metoda X-Ray Fluorescence (XRF), pengukuran dengan menembakkan sinar X. Hasilnya. Dengan Gravimetry ZrO2 bisa 66%, namun dengan XRF bisa ZrO2 sebesar 64,5% dan Hafnium 1,5%. Karena batas minimum 65,5%, jadinya tidak lolos ekspor," ujarnya.

Menurut Sihol, pantas ditengarai ada mafia yang berperan, karena sebelumnya tidak ada masalah dengan penggunaan metoda Gravimetry, yang dilaksanakan PT Surveyor Indonesia (SI). Belakangan, Bea Cukai meragukan hasil analisis PT SI, dan minta agar SI meminta Balitbang Mineral ESDM (Tekmira) untuk mengukur kadar.

"Apa motif Bea Cukai meminta SI 'melempar' analisis kepada Tekmira, padahal lembaga yang menguji kadar di pelabuhan mestilah surveyor independen. Lalu apa pula motif penggunaan metoda XRF, bukannya metoda Gravimetry seperti yang sebelumnya dilaksanakan," tuturnya.

Supaya masalah ini clear, jangan sampai mempermalukan Indonesia di mata internasional karena penggunaan metoda yang tidak relevan, Jokowi hendaknya segera memberantas mafia di zirconium. Mineral ini, 95% adalah hasil kerja rakyat, sehingga berkaitan langsung dengan kesejahteraan pekerja. Ini diduga terjadi upaya sistematis agar zirconium jangan sampai diekspor, supaya diperoleh bahan baku murah, bagi pabrik yang mengolah hingga lolos saringan Mesh 325.

BERITA TERKAIT

Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial di Jabar - Menteri LHK: Perhutanan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi dan Mengurangi Angka Kemiskinan

Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial di Jabar Menteri LHK: Perhutanan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi dan Mengurangi Angka Kemiskinan NERACA Jakarta…

Anugerah Pinisepuh Paguyuban Pasundan untuk Presiden

Bandung-Presiden Jokowi menerima penghargaan sebagai Pinisepuh Paguyuban Pasundan dari masyarakat Jawa Barat. Acara penganugerahan digelar di Kantor Pusat Pengurus Besar…

Wakil Presiden - Makna Hari Pahlawan untuk Majukan Bangsa

Jusuf Kalla Wakil Presiden Makna Hari Pahlawan untuk Majukan Bangsa Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan makna peringatan Hari…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

CIPS Sebut Pengembangan Vokasi Masih Temui Hambatan

NERACA Jakarta – Pengembangan pendidikan vokasi masih menemui banyak hambatan. Di antaranya adalah mengenai kurangnya fasilitas penunjang, tempat praktik dan…

Perang Dagang Disebut Memperparah Ketidakpastian Global

NERACA Jakarta – Penguatan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat terus terjadi dalam beberapa hari belakangan. Rupiah menguat hingga…

Duta Ayam-Telur Diharapkan Dorong Konsumsi Protein Hewani

NERACA Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) mengharapkan Duta Ayam dan Telur…