Presiden Diminta Berantas Mafia Zirconium

NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera memberantas mafia mineral yang membuat ketidakpastian, termasuk zirconium. Dalam pengukuran kadar mineral zirconium, belakangan ini terjadi campur-aduk metoda Gravimetry dengan XRF, membuat investor menjadi bingung.

Sesuai Peraturan Menteri (Permen) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 20 Tahun 2013, batas minimum zirconium yang bisa diekspor adalah ZrO2 minimum 65,5%, atau minimum 95% lolos saringan Mesh 60. Sekarang, de facto menjadi berubah.

"Sejak Permen dikeluarkan 1 Agustus 2013, hingga Oktober 2014 tidak ada masalah, ekspor berjalan lancar sesuai ketentuan kadar. Tetapi sejak November, ada 'pembelokan' metoda yang menyulitkan investor," ungkap Sihol Manullang, Sekjen Asosiasi Pertambangan Zirconium Indonesia (APZI) di Jakarta, Rabu (17/12).

Hingga Oktober 2014, pengukuran kadar konsisten dengan menggunakan Gravimetry, di mana ZrOr (zirconium) memang tidak bisa dipisahkan dengan hafnium (Hf). Keduanya menyatu. Pengalaman, untuk zirconium asal Kalimantan dengan peralatan standar, diperoleh kadar ZrO2 rata-rata 66%.

"Masalah muncul ketika sejak November 2014, Bea Cukai secara sepihak menerapkan metoda X-Ray Fluorescence (XRF), pengukuran dengan menembakkan sinar X. Hasilnya. Dengan Gravimetry ZrO2 bisa 66%, namun dengan XRF bisa ZrO2 sebesar 64,5% dan Hafnium 1,5%. Karena batas minimum 65,5%, jadinya tidak lolos ekspor," ujarnya.

Menurut Sihol, pantas ditengarai ada mafia yang berperan, karena sebelumnya tidak ada masalah dengan penggunaan metoda Gravimetry, yang dilaksanakan PT Surveyor Indonesia (SI). Belakangan, Bea Cukai meragukan hasil analisis PT SI, dan minta agar SI meminta Balitbang Mineral ESDM (Tekmira) untuk mengukur kadar.

"Apa motif Bea Cukai meminta SI 'melempar' analisis kepada Tekmira, padahal lembaga yang menguji kadar di pelabuhan mestilah surveyor independen. Lalu apa pula motif penggunaan metoda XRF, bukannya metoda Gravimetry seperti yang sebelumnya dilaksanakan," tuturnya.

Supaya masalah ini clear, jangan sampai mempermalukan Indonesia di mata internasional karena penggunaan metoda yang tidak relevan, Jokowi hendaknya segera memberantas mafia di zirconium. Mineral ini, 95% adalah hasil kerja rakyat, sehingga berkaitan langsung dengan kesejahteraan pekerja. Ini diduga terjadi upaya sistematis agar zirconium jangan sampai diekspor, supaya diperoleh bahan baku murah, bagi pabrik yang mengolah hingga lolos saringan Mesh 325.

BERITA TERKAIT

Presiden Teken Perpres Defisit BPJS Kesehatan Ditutupi dari Cukai Rokok

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penggunaan cukai…

Ekonom UI : Investor Diminta Tidak Panik

NERACA Jakarta – Jeli dan cermat berinvestasi terhadap mengkonsumsi kondisi informasi disekitar, mutlak diperlukan bagi seorang investor agar tidak salah…

Pemprov Banten Diminta Berhati-hati Keluarkan Izin Reklamasi

Pemprov Banten Diminta Berhati-hati Keluarkan Izin Reklamasi NERACA Serang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Niaga Online - Regulator Terus Dorong Usaha Mikro Terapkan Usaha E-Commerce

NERACA Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) turut membangun dan menggerakkan…

RI-Ceko Incar Peningkatan Investasi dan Ekspor di Sektor Industri

NERACA Jakarta – Indonesia dan Ceko tengah menjajaki peluang kerja sama ekonomi khususnya di sektor industri. Potensi kolaborasi kedua negara…

CIPS: Lindungi Petani, Waktu Impor Beras Harus Tepat

NERACA Jakarta – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan waktu impor beras…