NERACA

Universitas Indonesia (UI) meraih peringkat pertama sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terbaik pada Anugerah Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik 2014. Penghargaan ini sekaligus sebagai acuan UI untuk terus terbuka bagi publik untuk memeroleh informasi.

"Komisi Informasi Pusat selaku penyelenggara menilai UI berhasil mengimplementasikan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan total nilai sebesar 77,8," kata Kepala Kantor Komunikasi, Farida Haryoko di Depok belum lama ini.

Lebih lanjut dia mengatakan, ada pun peringkat kedua diduduki oleh Universitas Brawijaya dan peringkat ketiga adalah Institur Pertanian Bogor (IPB). Menurut dia, penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik dapat menjadi acuan bagi Perguruan Tinggi untuk terus meningkatkan budaya keterbukaan informasi publik yang ditujukan bagi kepentingan publik, khususnya sivitas akademika untuk mencapai masyarakat informasi.

"Penganugerahan ini menunjukkan kepatuhan UI sebagai Badan Publik dalam menjalankan kewajiban mengumumkan dan menyediakan informasi publik serta melayani permohonan informasi sesuai Undang-undang KIP," kata dia. 

Penganugerahan tersebut diserahkan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla kepada Rektor UI Muhammad Anis, di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Pemeringkatan badan publik dilaksanakan sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014. Penilaian dilakukan oleh tim dari Komisi Informasi Pusat yang terdiri dari Komisoner Komisi Informasi Pusat sebagai pengarah, Tenaga Ahli, Asisten Ahli, dan Staf Administrasi sebagai pelaksana teknis lapangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan Komisi Informasi merupakan lembaga independen yang juga memberikan laporan mengenai tugasnya dalam melaksanakan UU KIP kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Anugerah Pemeringkatan Informasi Publik tahun 2014 dibagi menjadi 6 kategori, yakni kategori Badan Publik Kementerian (34 kementerian), Kategori Badan Publik Badan/Lembaga (135 Badan/Lembaga), Kategori Badan Publik Provinsi (34 Provinsi), Kategori Badan Publik BUMN (138 BUMN), Kategori Badan Publik Partai Politik (12 Parpol), Kategori Badan Publik PTN (61 PTN).

Proses penilaian dilakukan secara dua tahap yaitu penyebaran Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questioner) terhadap UI dan Verifikasi Website Badan Publik dan pada tahap kedua adalah Visitasi ke UI dan menjalankan proses wawancara dan pembuktian secara langsung dokumen-dokumen atau informasi dalam berbagai format/kemasan. 

Pemeringkatan keterbukaan informasi pada badan publik ini telah dilakukan oleh Komisi Informasi sejak tahun 2011 namun pada kategori PTN baru dilaksanakan pada tahun 2014 ini.