Tingkatkan Sinergi Program Pembiayaan UMKM

NERACA

Jakarta - Kementerian Keuangan menyatakan koordinasi dan sinergi antarberbagai pihak dalam pelaksanaan program pembiayaan UMKM perlu ditingkatkan, sehingga dana pemerintah dalam APBN yang nilainya terbatas dapat disalurkan secara tepat sasaran dan berhasil guna.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Yudi Pramadi dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (16/12), menyebutkan Kemenkeu menggelar lokakarya pada Selasa ini yang diharapkan menjadi salah satu sarana untuk mencari solusi mengatasi masalah-masalah pembiayaan sektor produktif dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam rangka mengangkat ekonomi rakyat.

Berbagai program pembiayaan UMKM baik melalui dana pemerintah maupun perbankan telah mampu meningkatkan akses UMKM terhadap kebutuhan pembiayaan usaha.

Tujuan dukungan pembiayaan UMKM adalah agar dapat meningkatkan jumlah masyarakat yang dapat mengakses pembiayaan sehingga terjadi "snowballing effects" (efek bola salju) yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi penerimanya.

Nilai dana bergulir yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Pengelola Dana (dana APBN) sampai dengan tahun 2014 mencapai Rp26,23 triliun.

Sedangkan untuk kredit skema subsidi bunga, pemerintah melalui APBN sejak tahun 2008 hingga Oktober 2014 telah mengeluarkan anggaran subsidi sebesar Rp1,4 triliun (dengan nilai pembiayaan oleh Lembaga Keuangan Pelaksana sekitar Rp23 triliun).

Sementara itu untuk kredit skema penjaminan (Kredit Usaha Rakyat/KUR), sejak tahun 2007 hingga Oktober 2014, pemerintah telah menyalurkan belanja subsidi imbal jasa penjaminan sebesar Rp6 triliun dan penyertaan modal negara (PMN) kepada Perum Jamkrindo dan PT Askrindo Rp11,75 triliun dengan nilai pembiayaan yang disalurkan ke UMKM melalui KUR mencapai sekitar Rp172 triliun.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terjadi tumpang tindih program pembiayaan di satu lembaga atau instansi pemerintah dengan program pembiayaan di lembaga atau instansi lainnya.

Untuk itu dirasakan penting untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi yang baik antar berbagai pihak, sehingga dana pemerintah dalam APBN yang nilainya terbatas dapat disalurkan secara tepat sasaran dan berhasil guna.

Menurut Yudi, Menteri Keuangan mengundang para menteri yang memiliki program pembiayaan dengan sasaran UMKM di semua sektor usaha, untuk bersinergi dan berkomitmen bersama dalam rangka pemberdayaan UMKM, melalui penandatanganan kesepakatan bersama.

Pada kesempatan itu, Menteri Koperasi dan UKM selaku Pembina UMKM juga menegaskan perlunya sinergi antarlembaga dan antarprogram. [ardi]

BERITA TERKAIT

Infrastruktur Berkualitas Rendah - Oleh ; EdyMulyadi, Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Proyek infrastruktur di Indonesia ternyata berkualitas rendah dan tidak memiliki kesiapan. Bukan itu saja, proyek yang jadi kebanggaan Presiden JokoWidodo itu…

Bupati Serang Minta Program OPD Tepat Sasaran

Bupati Serang Minta Program OPD Tepat Sasaran NERACA Serang - Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah meminta kepada seluruh Kepala Organisasi…

Hanya 46% Perusahaan Pembiayaan Yang Dapat Manfaatkan DP0%

NERACA Jakarta - Sebanyak 102 perusahaan pembiayaan (multifinance) dinyatakan tidak dapat memanfaatkan pelonggaran uang muka (down payment/DP) menjadi nol persen…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Pertahankan Suku Bunga

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar enam persen…

OJK Sebut DP 0% Gairahkan Sektor Produktif

      NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim kebijakan penghapusan uang muka kendaraan bermotor pada perusahaan…

SMF Kerjasama Operasional dengan Bank Penyalur KPR FLPP

    NERACA   Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama operasional dengan bank penyalur…