NERACA

Jakarta - Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) mendesak pemerintah mengambil langkah konkrit pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Seperti, pengetatatan standar emisi kendaraan bermotor, efisiensi BBM, peningkatan pemanfaatan bahan bakar gas dan bahan bakar nabati.

"Opsi kebijakan di atas harus diterapkan secara paralel agar menurunkan emisi, mendongkrak daya saing industri otomotif dan BBM nasional di pasar subregional Asia Tenggara," ujar Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin saat acara "Program Pengendalian beban Pemerintah dalam penyediaan BBM Bersubsidi untuk sektor transportasi", Jakarta, Selasa (16/12).

Dia menyebut sejumlah dampak positif dari diversifikasi kebijakan pengendalian konsumsi BBM subsidi. Diantaranya, penurunan tingkat sulfur dari 2000 ppm menjadi 500 ppm (2007), 350 ppm (2013), 50 ppm (2016), dan 10 ppm (2019). "Dimana hal ini akan menghasilkan economic benefit (manfaat ekonomi)." terangnya.

Opsi kebijakan lain seperti mobil hibrida, lanjutnya, juga bisa menghasilkan manfaat ekonomi tinggi. Berupa penghematan BBM, pengurangan biaya kesehatan, dan peningkatan produktivitas terbesar Rp 6.780,63 triliun hingga 2030.  "Sekalipun hal ini memerlukan biaya investasi relatif tinggi, baik untuk refinery maupun pengembangan teknologi kendaraan," jelas dia.

Selain itu, manfaat lainnya adalah pengembangan angkutan umum yang aman, nyaman dan terjadwal mencapai Rp 3.027 triliun hingga 2030. Adapun opsi kebijakan standar emisi kendaraan bermotor dapat menurunkan biaya kesehatan dan peningkatan produktivitas sebesar Rp 3.974 triliun akumulatif 2030.

Sebelumnya, PT Pertamina (persero) menyatakan over kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi 2014 berkurang 300 ribu kilo liter (KL) lantaran ada penambahan jatah BBM subsidi dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan perkiraan perseroan over kuota BBM subsidi tahun ini mencapai 1,3 juta KL. Sebelum kenaikan harga BBM subsidi, perkiraan over kuota BBM subsidi hingga akhir tahun sekitar 1,9 juta KL. "Kami mendapat tambahan 300 ribu KL sehingga perkiraan hingga Desember nanti ada kelebihan sebesar 1 juta KL," kata Dwi.

Di tempat yang sama Direktur Pertamina Ahmad Bambang menambahkan kuota BBM subsidi yang disalurkan perseroan menjadi 45,655 juta KL dengan adanya penambahan 300 ribu KL. Pertamina sebelumnya mendapatkan jatah penyaluran BBM subsidi di tahun ini sebesar 45,355 juta KL. Dia menyebut penambahan kuota tersebut membuat kebutuhan BBM subsidi jenis Premium cukup hingga akhir tahun. "Untuk Premium cukuplah sampai akhir tahun. Kalau Solar kurang sedikit saja," ujarnya.

BPH Migas menyerahkan 300 ribu KL BBM subsidi kepada Pertamina pada pekan ini. 300 ribu KL itu merupakan bagian dari kuota BBM subsidi yang tidak diserap PT AKR Corporindo Tbk hingga akhir tahun ini. AKR mendapatkan jatah penyaluran BBM subsidi sebesar 640 ribu KL pada 2014. [agus]