Pemerintah Akui Indonesia Alami Mini Krisis

Rabu, 17/12/2014

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan posisi Indonesia saat ini tengah mengalami krisis kecil seperti pada pertengahan 2013 yaitu saat Amerika Serikat melakukan penarikan stimulus fiskal atau tappering off. Selain itu, negara emerging market seperti Rusia mengarah ke kolaps, sehingga menaikkan suku bunga hampir mencapai 17 persen.

"Ini terjadi akibat global memang. Ini yang akan kita susun langkahnya. Jadi akan ada antisipasi dari moneter," katanya di Jakarta, Selasa (16/12).

Saat ini, menurutnya pemerintah masih melihat pergerakan Rupiah terlebih dahulu. Selain itu, Kemenkeu bakal melakukan rapat koordinasi dengan Bank Indonesia dan OJK. "Intervensi kan hanya bisa di BI. BI melihat bagaimana ke depan," ujarnya.

Seperi diketahui, Nilai tukar Rupiah kembali melemah terhadap Dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini. Rupiah melemah hingga mencapai Rp 12.900 dari penutupan perdagangan sebelumnya Rp 12.714 per USD. Pelemahan tersebut dinilai paling rendah sejak 1998 lalu. Pelemahan tersebut lantaran adanya perbaikan perekonomian AS dan kenaikan suku bunga The Fed.

Sementara itu, pada kesempatan berbeda, Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti. Menurut dia, nilai tukar rupiah terhadap US$ tengah mengalami tekanan. Defisit transaksi berjalan (curent account) yang masih terus menggerogoti Indonesia menjadi masalah struktural. Perlu ada penyelesaian yang tidak hanya berasal dari kebijakan moneter semata. “Untuk itu, perlu adanya kebijakan yang komperehensif dalam rangka menekan curent account deficit dan mengembalikan rupiah pada level yang aman agar mampu mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia,” ujarnya.

Bila pada 2005 dan 2006 Indonesia mengalami defisit transaksi erjalan, lanjut Destry, dan dampaknya pada tekanan rupiah, tapi dalam waktu sebentar rupiah kembali normal. Begitu juga pada 2008-2009. Defisit yang terjadi bersifat sementara. Sedangkan defisit yang terjadi sekarang relatif berjangka waktu lama. “Kebijakan moneter saja tidak cukup. Kalau dulu ada defisit, BI Rate naik, lalu cepat normal. Kalau sekarang tidak, karena persoalannya struktural. Karenanya, tidak hanya kebijakan moneter, tapi juga harus ada kebijakan sektor riil”, katanya.

Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listyanto menilai, jika nilai tukar rupiah terhadap US$ mencapai lebih dari Rp12.500, maka itu sudah masuk dalam kategori lampu kuning. “Jika dibilang lampu kuning, ya memang harus masuk dalam tahap kehati-hatian. Karena nilai tukar rupiah sangat terdepresiasi,” ujarnya.

Yang lebih memprihatinkan, kata dia, hingga saat ini pemerintah belum melakukan ancang-ancang terhadap pelemahan rupiah. “Pemerintah belum terlihat antisipasinya. Jika sudah punya rencana, seharusnya segera dipublikasikan agar pasar tidak melakukan aksi spekulatif yang justru bisa mengancam stabilitas nilai tukar rupiah, yang akibatnya depresiasi lebih tajam,” kata Eko.

Menurut dia, yang perlu dilakukan pemerintah adalah dengan memperkuat fundamental ekonomi. Pasalnya, fundamental ekonomi Indonesia terlalu lemah lantaran banyaknya produk impor di pasar Indonesia. “Sudah umum diketahui bahwa secara fundamental salah satu penyebab utama pelemahan rupiah adalah menurunnya neraca perdagangan, seiring dengan itu nilai tukar rupiah juga terdepresiasi,” jelas Eko. [agus]