72% Masyarakat Setuju Pembangunan PLTN - Industri Listrik

NERACA

Jakarta - Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh lembaga survei independen menyatakan sebanyak 72 persen masyarakat di Tanah Air setuju dengan adanya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. “Secara nasional, masyarakat yang menerima PLTN mencapai angka 72 persen. Sedangkan fokus untuk wilayah Jawa Madura Bali yang menerima sebanyak 74 persen,” ujar Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Djarot Wisnubroto, seperti dikutip Antara, Selasa (16/12).

Sedangkan untuk wilayah Bangka Belitung yang menerima 57 persen. Jumlah responden yang dijadikan sampel secara nasional 3.000 responden, Jawa, Madura, Bali sebanyak 1.000 responden dan Bangka Belitung 1.000 responden. Metode yang digunakan adalah sampel acak dengan tingkat kesalahan 1,8 persen.

Survei itu dilakukan lembaga survei PT Media Cipta Pesona periode Oktober dan November. Hasil itu meningkat jika dibandingkan pada 2012 sebanyak 52,9 persen dan 2013 sebanyak 60,4 persen. “Pada 2011 terjadi penurunan persentase penerimaan publik dari 2010 yakni dari 59,7 persen ke 49,5 persen seiring terjadinya gempa bumi dan kecelakaan PLTN di Fukushima,” jelasnya.

Djarot menjelaskan hasil jajak pendapat tersebut akan disampaikan kepada kementerian dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jajak pendapat tersebut sudah dilakukan sejak 2010. Hal itu merupakan instruksi presiden untuk mengetahui respon masyarakat. "Kemungkinan besar tahun depan tidak lagi dilakukan survei. Mungkin metode lainnya," jelas dia. Batan mengaku siap membangun PLTN, hanya saja pemerintah belum memberi lampu hijau. Pembangunan PLTN membutuhkan waktu paling tidak delapan tahun. Hal itu perlu dilakukan secepatnya karena tenaga nuklir Batan mempunyai umur rata-rata 51,4 tahun.

Atasi Krisis Listrik

Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Taswanda Taryo menyatakan bahwa Indonesia perlu segera membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai alternatif dalam mengentaskan krisis listrik 2024.

Ia mengakui, dalam kurun waktu sepuluh tahun kedepan pemerintah harus membangun PLTN, karena berdasarkan prediksi lembaganya pada tahun 2024 akan terjadi defisit tenaga listrik mencapai 50 ribu megawatt. “Pada tahun 2024 Indonesia akan mengalami defisiti listrik sebesar 50 ribu megawatt. Saat itu kebutuhan listrik sebesar 115 gigawatt, sementara dari jumlah itu baru dipenuhi 65 gigawatt," ujar Taswanda.

Dia menjelaskan, BATAN sejak lama telah mempersiapkan rancangan pembangunan PLTN yang mengutamakan keselamatan sebagai prioritas utama. Namun, hingga saat ini pemerintah belum dapat menerima ide terkait pembangunan tenaga listrik nuklir. “Sejak tahun 1972, Indonesia ‘bermimpi’ memiliki PLTN. Dan kita sudah menyiapkan science pembangunan PLTN. Prinsip dari pembangunan PLTN itu adalah keselamatan, keselamatan, dan keselamatan," jelasnya.

Tak hanya itu, lembaganya juga telah menyiapkan beberapa tempat yang direkomendasikan sebagai tempat pembangunan PLTN yang layak. “Telah disiapkan lokasi Ujung Lemahabang, semenanjung Muria, Jawa Tengah, dan Bangka Belitung,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawasan Nuklir (Bapeten) Jazi Eko Istiyanto menegaskan, pembangunan PLTN harus mengutamakan keselamatan dan keamanan, karena bila terjadi kecelakaan maka tenaga nuklir tidak akan bisa dipercaya untuk dibangun di Indonesia. “Sekali terjadi kecelakaan PLTN di Indonesia, masa depan energi nuklir di Indonesia akan habis,” ucapnya.

Dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan pemerintah Indonesia telah membuat berbagai kebijakan terkait pembangunan PLTN. Sehingga jangan ragu untuk membangun PLTN sebagai alternatif sumber listrik di Tanah Air. “Banyak perangkat agar tercipta keamanan dan keselamatan PLTN, seperti perizinan, undang-undang, teknologi nukulir, dan persyaratan lainnya. Tapi sampai sekarang belum ada yang mengajukan perizinan ke Bappeten,” tukasnya.

Kepala Bidang Perencanaan Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Agus Sugiyono mengatakan kebutuhan listrik per kapita pada tahun 2025 sebesar 2.500 kilowatt jam (kWh). Kebutuhan ini akan terus meningkat menjadi 7.000 kWh pada tahun 2050. Dia pun meragukan jika kebutuhan ini bisa dicukupi dengan membangun pembangkit lain, selain nuklir. "Hanya tenaga nuklir yang besar dan cepat dibangkitkan," ujarnya.

Agus mengakui bahwa sampai saat ini masih banyak kendala dalam pembangunan PLTN. Salah satunya, masih banyak masyarakat yang belum memahami nuklir secara utuh. Banyak juga yang belum menyadari pentingnya tenaga nuklir dan dampak dari pembangunan PLTN. Makanya, hingga saat ini banyak masyarakat yang menolak lokasi pembangunan PLTN.

Direktur Eksekutif Center for Energy and Strategic Resources Indonesia (CESRI),Prima Mulyasari Agustini juga berpendapat sama. Dia meminta agar pemerintah terus mensosialisasikan teknologi nuklir untuk pembangkit ini kepada masyarakat. “Selama ini ada ketakutan (dari masyarakat) yang enggak beralasan seperti hantu tapi hantunya enggak pernah liat,” katanya. Pembangunan PLTN ini seharusnya bisa menjadi program prioritas pemerintah. Bahkan, dia menilai dana penghematan dari kenaikan harga BBM bisa dialokasikan untuk pembangunan PLTN.

Related posts