KIARA: Tiga Alasan Karbon Biru Bukan Solusi

Dampak Perubahan Iklim

Rabu, 17/12/2014

NERACA

Jakarta – Negosiasi perubahan iklim ke-20 yang berlangsung di Lima, Peru, sejak tanggal 1 dan berakhir Jumat, 12 Desember 2014, berjalan tanpa hasil yang berarti untuk menyelamatkan penduduk dunia dari ancaman bencana. Delegasi Pemerintah Indonesia turut hadir dalam konvensi tersebut.

Informasi ini didapat dari keterangan pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), yang dikutip Neraca, Selasa. Menurut rilis tersebut, disebutkan bahwa, sebagaimana diketahui, perdebatan antara negara berkembang dengan negara maju mengenai langkah bersama yang harus dilakukan untuk mengatasi dampak perubahan iklim berjalan di tempat. Sementara dampak perubahan iklim, di antaranya naiknya permukaan air laut dan banjir rob di kampung-kampung pesisir terus meluas hingga menenggelamkan rumah tinggal nelayan, seperti terjadi di pesisir Semarang (Jawa Tengah) dan Probolinggo (Jawa Timur).

Sementara itu, IUCN dan IOC-UNESCO malah mendorong The Blue Carbon Initiative (Inisiatif Karbon Biru), program global di luar mekanisme PBB untuk mitigasi dampak perubahan iklim melalui restorasi dan pemanfaatan ekosistem laut dan pesisir yang berkelanjutan. Inisiatif ini fokus kepada mangrove dan padang lamun. Padahal, laju restorasi atau konservasi ekosistem pesisir, khususnya mangrove, tidak dapat mengimbangi laju emisi yang diproduksi oleh negara-negara maju.

KIARA menegaskan bahwa Inisiatif Karbon Biru merupakan wahana mentransformasikan ekosistem pesisir dan laut menjadi barang dagangan. Sedikitnya terdapat 3 alasan menyebut Inisiatif Karbon Biru bukan solusi atasi dampak perubahan iklim. Pertama, kalkulasi karbon yang dikampanyekan semata-mata untuk mengeruk keuntungan bagi sebagian individu/kelompok. Sementara peran dan keberadaan masyarakat pesisir dalam melestarikan dan memanfaatkan mangrove sebagai bahan utama membuat makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik di hutan mangrove seluas 3,2 juta hektar (ha) atau 22 persen dari seluruh ekosistem sejenis di dunia (Badan Informasi Geospasial) diabaikan.

Kedua, dikatakan bahwa salah satu penyebab perubahan iklim adalah rusaknya mangrove akibat pengelolaan yang buruk. Di Indonesia, Guatemala, Kenya dan Brasil, kerusakan mangrove disebabkan oleh: reklamasi pantai untuk pembangunan hotel, apartemen dan kawasan rekreasi berbayar, tambak budidaya, dan perluasan kebun kelapa sawit. Padahal, menghancurkan 1 hektare (ha) hutan mangrove, emisinya setara dengan menebang 3-5 ha hutan tropis (Ocean and Coastal Policy Program Duke University, Amerika Serikat). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaku perusakan hutan mangrove adalah buah kolaborasi antara oknum pemerintah dan pengusaha.

Ketiga, Inisiatif Karbon Biru tidak mampu mengubah perilaku perusahaan dalam pengelolaan emisi karbonnya. Sebaliknya hanya menjadi sarana tukar guling karbon (carbon offset). Praktek ini sudah berlangsung di Senegal, India dan Indonesia. Di Tanah Air, proyek tukar guling karbon ini berlangsung sejak tahun 2011 melalui investasi yang dinamai Livelihoods Fund. Program ini didanai oleh Danone, Schneider Electric, Credit Agricole, Hermès International, Voyageurs du Monde, La Poste Group, CDC Climat and SAP-Germany. Program ini berlangsung selama 20 tahun dan investor (pelaku industri) akan menerima kredit karbon dari mangrove yang ditanam oleh masyarakat pesisir di negara berkembang. Dengan jalan ini, mereka mengklaim telah berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon dunia.

Ekosistem pesisir memiliki karakteristik yang unik dan sangat rentan. Pesisir merupakan wilayah transisi antara daratan dan lautan. Tekanan, baik dari alam maupun manusia, sangat nyata terjadi di wilayah pesisir. Inisiatif Karbon Biru membuka peluang bagi elite pemerintah untuk menggadaikan dan menerima keuntungan atas nama perubahan iklim. Sementara karena kerentanannya, ekosistem pesisir akan terus rusak akibat pembangunan yang bias daratan dan dampak perubahan iklim. Pada akhirnya, masyarakat pesisir di negara berkembang tetap menjadi korban karbon.