PTS dan MEA 2015

Oleh: A Ilyas Ismail, Dosen UIN Syarif Hidayatullah, Dekan FAI UIA Jakarta

Rabu, 17/12/2014
Sejak tahun 2008, ASEAN telah menjadi organisasi regional yang membentuk legal personality dengan motonya yang terkenal: "One vision, one identity, one caring and sharing." Masyarakat Ekonomi ASEAN yang popular dengan sebutan MEA, sebagai pasar tunggal (single market) yang akan segera berlaku Desember tahun depan, tak hanya berdampak pada sektor ekonomi dan bisnis (perdagangan), tetapi sekaligus memberi pengaruh besar terhadap sektor pendidikan, khususnya pendidikan tinggi.

Beberapa prinsip yang ingin dicapai dalam MEA 2015, antara lain, adalah aliran barang dan jasa secara bebas, investasi, serta tenaga kerja profesional dan terdidik (free flow of professional and skilled labors). Semua ini tentu berkaitan secara langsung maupun tak langsung dengan dunia pendidikan tinggi.

Dengan MEA 2015, perguruan tinggi kita tak hanya bersaing secara nasional, tetapi harus berkompetisi secara regional dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi lain di kawasan Asia Tenggara, yang pada saat ini harus diakui lebih unggul, baik dalam permodalan, SDM, riset, publikasi ilmiah, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Sekarang mari kita tengok keberadaan dan kesiapan perguruan tinggi kita, khususnya perguruan tinggi swasta (PTS). Dalam direktori Asosiasi Pengelola Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), disebutkan data terakhir tahun 2014 bahwa jumlah perguruan tinggi (PT) sudah mencapai 3.485 buah, dengan perguruan tinggi negeri (PTN) berjumlah 100 buah (3 persen) yang menampung sekitar 35 persen atau 1.541.261 mahasiswa, dan sebanyak 3.385 atau 97 persen merupakan perguruan tinggi swasta (PTS) dengan mahasiswa yang ditampung sebanyak 2.825.466 orang atau sekitar 65 persen.

Dari jumlah 3.385 PTS tersebut kondisinya sangatlah beragam, mulai dari PTS besar dan kuat hingga PTS yang masih kecil dan memprihatinkan (lemah). Berdasarkan data dari Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP PTSI), dalam satu kopertis dengan sekitar 340 PTS, ternyata hanya 20,83 persen sehat murni, 2,38 sehat, dan 4,17 persen hampir sehat, dan 64,88 persen belum sehat alias sakit.

Dengan kondisi semacam ini, apakah PTS dapat bersaing dan bertanding di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)? Adakah MEA bakal menjadi laknat (ancaman) atau sebaliknya menjadi berkah (peluang) yang menguntungkan bagi PTS?

Jawabannya relatif beragam. Banyak pihak merasa pesimistis dan merasa belum siap menghadapi MEA 2015. Eddy Suandi Hamid, ketua APTISI, menyadari betul kelemahan-kelemahan PTS, dan menyarankan agar PTS melakukan akselerasi penguatan, baik kualitas maupun kuantitas, melalui penguatan SDM, governance, jaminan mutu (quality assurance), dan program akreditasi nasional dan internasional.

Pendapat senada dikemukakan oleh Profesor Thomas Suyatno, ketua ABP PTSI, yang menyinyalir bahwa separuh lebih PTS (64,88 persen) dalam keadaan tidak sehat alias sakit. Ia mengusulkan agar dilakukan langkah-langkah strategis dan sistematis untuk menyehatkan PTS menghadapi MEA 2015. Sebab, kalau tidak, dipastikan banyak PTS yang gulung tikar.

Menghadapi MEA 2015 dan persaingan global, PTS memang harus disehatkan. Secara umum, hemat penulis, ada dua caranya.

Pertama, politik pendidikan dari pemerintah mesti jelas. Artinya, ada pemihakan yang nyata dari pemerintah untuk memajukan PTS. Selama ini fokus pemerintah hanya pada PTN. Di luar soal regulasi, perhatian pemerintah pada PTS boleh dibilang sangat kurang, bahkan PTS hanya dilihat dengan sebelah mata. Sikap demikian dinilai kurang adil, bahkan diskriminatif, serta kurang sesuai dengan semangat dan amanat konstitusi, Pasal 31 UUD '45.

Kedua, selain soal politik pendidikan, PTS mesti bersikap kreatif dan inovatif untuk mendapatkan nilai tambah (added value). Kishore Mahbubani, dekan dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, asal Singapura, berulang kali mengutarakan hal ini. Menurut penulis buku Can Asians Think ini, "Agar tidak terus mengekor Barat, universitas di Asia harus berani berkreasi dan giat melakukan inovasi."

Inovasi dalam rangka penyehatan PTS, seperti direkomendasikan Daniel Rodas (Resource Allocation in Private University: 2014), bisa dilakukan terkait empat hal seperti berikut.

Pertama, dalam capacity building, PTS disarankan membuat lebih banyak program undergraduate, yakni program nonakademik semacam program vokasi. Program ini dinilai memberikan manfaat yang besar bagi PTS dan masyarakat.

Kedua, dalam bidang riset, selain riset dasar untuk pengembangan teori dan keilmuan (pure research), PTS diminta melakukan riset terapan (applied research) dengan pendekatan interdisipliner dan high societal relevance. Dalam pelaksanaannya, PTS bisa menggandeng pemerintah dan dunia usaha (industri), sehingga lebih produktif dan sinergetik. Di sini, riset dipandang sebagai value enhancement, dengan prinsip more value and less cost, dan bukan sebaliknya seperti dalam paradigma lama, low value and high cost.

Ketiga, PTS hendaklah menjadikan local region sebagai laboratorium sosial yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan praktik pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendekatan ini akan mendorong lahirnya pengembangkan ilmu yang bersifat scientific indigenous base seperti sudah dilakukan di banyak negara. Cara ini akan mengangkat local wisdom kita menjadi global wisdom.

Keempat, internasionalisasi pendidikan tinggi. PTS diminta melakukan koneksi dan kerja sama internasional dengan berbagai lembaga luar negeri, baik universitas, NGO, komunitas, alumni, dan lain-lain. Program ini menjadi mudah karena pada masa kita sekarang setiap orang sebagai pribadi maupun institusi pasti merasa perlu menginternasionalisasikan dirinya masing-masing.

Inilah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyehatkan PTS. Di luar itu, PTS memang diminta lebih cekatan dalam pengembangan ilmu dan merespons persoalan-persoalan sosial budaya dengan menerapkan prinsip putting theories into practice dan prinsip seeing result. Dengan demikian, PTS tidak hanya menjadi rumah produksi ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi pusat pengembangan ekonomi kreatif (knowledge based economy) dan pengembangan masyarakat madani (civilized society).

Namun, untuk bisa melakukan semua itu, PTS harus menggenjot penguatan SDM yang dimiliki. Ini harus menjadi agenda prioritas utama semua PTS. Sebab, research capacity atau unggul dalam riset (excellence in research) yang dipakai sebagai dasar penetapan peringkat versi Shanghai Ranking, semuanya kembali dan berujung pada kualitas SDM, khususnya tenaga dosen dan mahasiswa.

Sampai saat ini, problem terbesar PTS, hemat penulis, terletak pada penyediaan dosen yang berkualitas. Persyaratan minimal enam orang dosen berpendidikan S-2 untuk setiap prodi, belum semua PTS bisa memenuhinya. Setelah diberlakukan PDPT, diketahui banyak dosen PTS di daerah-daerah yang merangkap sebagai guru atau PNS yang "nyambi" sebagai dosen dengan kualifikasi dan kualitas akademik ala kadarnya.

Tentu, ini merupakan persoalan serius yang tidak boleh diserahkan hanya kepada PTS, APTISI, atau ABP PTSI. Pemerintah harus juga ikut bertanggung jawab. Dengan anggaran pendidikan 20 persen dari total APBN, pemerintah bisa memberikan dukungan lebih besar untuk keberdayaan PTS. Rencana pemerintah menegerikan PTS unggul, menurut saya, justru kontraproduktif dan mereduksi peranan pemerintah.

Hal yang bisa dilakukan pemerintah dalam waktu dekat, menurut saya, adalah memberikan bantuan beasiswa unggulan secara lebih besar bagi dosen-dosen PTS untuk program studi lanjut S-2 dan S-3 di dalam dan luar negeri. Program lain adalah memperbanyak bantuan dosen PNS (dikenal dengan dosen DPK) kepada PTS. Lalu, program yang lain lagi adalah memberikan dukungan pendanaan lebih besar untuk memperkuat sarana dan prasarana PTS, seperti yang selama ini diberikan pemerintah kepada PTN.

Dengan politik pendidikan yang lebih jelas dari pemerintah, ditambah inovasi dan kreativitas yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan dari PTS sendiri, penulis merasa optimistis, PTS akan lebih siap menghadapi MEA 2015. Wallahu a'lam. (haluankepri.com)