400 Ribu Produk Ditargetkan Masuk Katalog Elektronik

Tahun Depan

Selasa, 16/12/2014

NERACA

Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menargetkan sekitar 400 ribu produk masuk ke sistem elektronik melalui e-katalog pada 2015. "Target kita kurang lebih sama seperti Korea. Di sana 500 ribu (produk yang masuk ke sistem e-katalog)," kata Kepala LKPP, Agus Rahardjo bersama Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, di Jakarta, Senin (15/12).

Hingga 15 Desember 2014, telah ada hampir 8.000 produk dalam sistem e-katalog yang pembeliannya dapat dilakukan secara langsung (e-purchasing). Agus juga menjelaskan, produk-produk yang akan masuk sistem e-katalog adalah produk-produk yang dijual di toko dan tidak memerlukan proses seperti infrastruktur.

"Seperti kendaraan bermotor, alat-alat kesehatan dan alat-alat pertanian itu masuk e-katalog. Kalau lelang, barang-barang yang di toko tidak dijual dan perlu proses panjang, antara lain pembangunan jembatan, pelabuhan dan pembangkit listrik tenaga uap. Dengan e-purchasing pengadaan barang atau jasa dapat berlangsung secara lebih cepat dan efisien,” jelasnya.

Agus menuturkan, pihaknya akan mempermudah negosiasi dengan penyedia barang/jasa, serta mempermudah persyaratan dan tata caranya, sebagai strategi untuk mencapai target produk yang masuk dalam sistem e-katalog tersebut.

Kegiatan pengadaan barang atau jasa pemerintah berbasis berbasis informasi dan teknologi (IT) sendiri sepenuhnya akan dilakukan di tahun depan. Pengadaan barang/jasa secara elektronik tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Kebijakan itu menjadi pokok revisi Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang akan diterbitkan bulan depan.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, Presiden Joko Widodo juga menekankan agar pengadaan dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran. "Hal ini penting dilakukan agar kementerian/lembaga/daerah/instansi dapat mempercepat pelaksanaan pengadaan supaya kinerja atau penyerapan anggaran dapat dilakukan lebih awal," terangnya.

Inovasi berbasis IT lainnya, sambung Agus, adalah mulai diperkenalkannya vendor management system (VMS) untuk memangkas waktu prakualifikasi penyedia barang/jasa yang seringkali membutuhkan waktu relatif lama.

Sangat penting

Pada kesempatan yang sama, Ahok, sapaan akrab Basuki, mengatakan adanya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sangat penting untuk memfasilitasi belanja negara. "LKPP adalah lembaga yang sangat penting," tegasnya.

Dia mengatakan, proses belanja barang atau jasa akan lebih cepat jika melalui LKPP. Terlebih, lembaga tersebut disertai dengan sistem pembelian elektronik dengan ribuan daftar barang dan jasa atau yang disebut e-katalog.

Menurut Ahok, pemerintah dapat menghemat anggaran dan bisa berbelanja barang atau jasa yang lebih efisien bila melalui LKPP. Dia pun mencontohkan proses belanja kendaraan melalui LKPP dapat langsung melakukan pembelian ke agen tunggal pemegang merek (ATPM) dengan harga sesuai dengan harga yang ada di pasaran.

"Kalau membeli melalui tender dan tidak membeli langsung di showroom, selisihnya bisa 10%," paparnya. Ahok mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah membeli mobil dinas merek Toyota Land Cruiser seharga Rp2 miliar. Padahal, lanjut Ahok, ketika di cek harga mobil tersebut hanya Rp1,6 miliar.

Selain itu, Ahok menuturkan bahwa pembelian melalui LKPP prosesnya bisa lebih cepat daripada melalui lelang tender. Dia mengatakan, pembelian melalui transaksi elektronik tersebut juga dapat meminimalisasi dan bahkan meniadakan tindak korupsi dalam pengadaan barang atau jasa. [ardi]