NERACA

Kotabaru - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP), Suseno Sukoyono mengatakan untuk bisa mengelola kelautan nasional dibutuhkan SDM yang handal. Anak Buah Kapal (ABK) atau nelayan nasional sebenarnya sudah mempunyai kapabilitas yang mumpuni. Hanya saja, kata dia, butuh sedikit polesan agar mampu bersaing dengan ABK negara lain. Untuk itu BPSDM KP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memberikan pelatihan kemampuan kepada mereka.

"Paradigma yang dibangun kalau ABK/nelayan kita secara kemampuan tidak bisa bersaing dengan ABK luar itu salah. ABK kita itu mampu, tinggal dipoles sedikit saja sudah siap bersaing," kata Suseno saat menghadiri acara Temu Koordinasi Kelembagaan Penyuluhan Perikanan, di Aula Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Saijaan, Kotabaru, Kalimantan Selatan, Minggu (14/12).

Suseno yang tengah menghadiri acara Hari Nusantara itu menuturkan, setelah mendapat keterampilan tentu agar diakui oleh dunia maka pihaknya memberikan sertifikasi, gunanya agar daya saing ABK meningkat tapi secara internasional juga diakui karena memiliki sertifikat. "Kelemahannya biasanya meski ABK kita mempunyai kemampuan tapi secara tertulis tidak ada, makanya kami berikan sertifikat sehingga kemampuan mumpuni secara kelembagaan mereka diakui bukan hanya nasional, tapi juga internasional," tegasnya.

Adapun saat ini ABK nasional yang sudah memiliki sertifikat ada sekitar 2400 orang, dan kami menargetkan ada sekitar 20 ribu ABK yang tersertifikat. Adapun kebutuhan ABK kita untuk kapal di atas 30 Gross Tonnage (GT) sekitar 7200 oleh karenanya kami optimis pada akhir tahun 2015 target terlampaui untuk bisa mengisi kebutuhan ABK dalam negeri. "Pasti target itu terlampaui di akhir 2015 nanti," ucapnya.

Karena apa, setelah moratorium kapal dan akan dibuka pada April 2015 nanti diharapkan kapal-kapal yang kembali berlayar menangkap ikan di Indonesia bisa menggunakan ABK lokal. Karena sesuai dengan aturan untuk kapal 30 GT saja dari 17 ABK, minimal 4 ABK sudah tersertifikasi. "Harapannya setelah moratorium, semua kapal yang menangkap ikan di Indonesia menggunakan ABK, maupun tenaga ahli lokal," ujarnya.

Sambut MEA 2015

Selain untuk mengisi tenaga ABK pada setelah moratorium sertifikasi ini juga dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015, dimana pada pasar bebas ASEAN nanti ABK kita sudah siap secara kemampuan, dan sudah bersertifikasi. "MEA berlangsung pada akhir tahun 2015, jadi ABK lokal sudah sangat siap di pagelaran pasar bebas ASEAN nanti," tegasnya.

Oleh karenaya, kami untuk bersaing dengan SDM luar negeri pada MEA 2015, BPSDM KP tidak henti-hentinya membekali SDM kelautan dan perikanan dengan sertifikasi keahlian. Salah satu contohnya,  pada 8-13 Desember 2014 diselenggarakan pelatihan penangkapan lkan berupa upgrading sertifikasi Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) lll bagi 30 nelayan Kotabaru oleh salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPSDM KP, Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Banyuwangi.

Pelatihan ini dilengkapi dengan Kapal Latih KM Marlin 01 untuk pelaksanaan praktek di atas kapal. Penyerahan sertifikat Ankapin III secara simbolis dilakukan Kepala BPSDM KP bagi 87 nelayan Kotabaru, dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat penetapan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) Lidya. Hasil pelatihan ditampilkan pada pameran dan unjuk kerja hasil pelatihan pada puncak peringatan Hari Nusantara bersama dengan kegiatan lainnya seperti panen raya dan gelar teknologi budidaya udang galah.

Selain itu, guna mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan antara KKP dengan Pemerintah Daerah, BPSDM KP menyelenggarakan , yang dihadiri oleh perwakilan Badan Koordinasi Penyuluhan dan Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten/Kota sebanyak 200 orang.

Menurut Kepala Pusat pelatihan Kelautan dan Perikanan, Rina, tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dan sinergi kelembagaan penyuluhan perikanan; tersosialisasikan Peraturan Presiden Nomor: 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; serta terkoordinasikannya kebijakan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Masih di bidang penyuluhan, pada hari yang sama digelar pula temu karya penyuluh perikanan dan pelaku utama kelautan dan perikanan di Desa Gunung Sari, Kotabaru, yang dihadiri oleh penyuluh perikanan PNS Kalsel sebanyak 130 orang dan Kalimantan tengah sebanyak 70 orang serta penyuluh swadaya dan pelaku utama kelautan dan perikanan sebanyak 100 orang.

Kualitas Penyuluh

Sedangkan menurut H. Midhan Ketua Tim Penyuluh Swadaya untuk Kalimantan Selatan menilai, guna meningkatkan peningkatan produksi sektor perikanan di Kalimantan Selatan langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan kualitas penyuluh perikanan di Kalimantan Selatan. "Di Kalimantan Sendiri masih defisit penyuluh perikanan, disamping itu penyuluh yang ada secara kemampuan belum sesuai harapan," katanya.

Mengingat, penyuluh disini lebih banyak di kantor dari dilapangan, padahal ilmu disektor perikanan harusnya lebih banyak dilapangan terjun langsung dengan melihat kondisi riil lapangan. "Memang, penyuluh kaya dengan ilmu perikanan secara teori. Tapi disektor perikanan beda wilayah beda kondisi, beda ilmu juga maknya pentingnya penyuluh lebih berperan aktif dilapangan guna meningkatkan kemampuannyan" tagasnya.

Selain itu, dari sisi pendapatan yang rendah menjadikan para penyuluh perikanan etos kerjanya tidak maksimal. Untuk itu, saya menghimbau agar pemerintah pusat maupun daerah dapat meningkatkan taraf kesejahteraan penyuluh. "Realistis aja, bagaimana mereka (Penyuluh) mau bekerja maksimal secara pendapatan saja tidak mencukupi. Makanya pemerintah agar segera memikirkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka," tandasnya.