Pemerintah Dinilai Tidak Serius - Konversi BBM ke BBG

NERACA

Ciawi - Sekretaris Umum Gabungan Kendaraan Bermotor Indonesia, Noegardito menegaskan, upaya konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas bukanlah suatu hal yang baru. Pasalnya, hal ini sudah digaungkan sudah lebih dari 20 tahun silam. Akan tetapi implementasinya tidak pernah berjalan karena selama ini pemerintah tidak pernah tegas dalam menjalankan program ini. Mengingat belum ada aturan satu pun yang dikeluarkan dari pemerintah, baik Instruksi Presiden maupun Keputusan Menteri, yang mengharuskan kendaraan bermotor menggunakan BBG.

"Pemerintah memang tidak pernah serius menjalankan program konversi BBM - BBG. Bisa jadi jika aturannya sudah dibuat bisa berjalan, buktinya setelah pemerintah dulu mengeluarkan aturan konversi minyak ke gas sampai saat ini berjalan," tegas Noegardito, kepada Neraca, saatacara Workshop dan Family Gathering Forum Wartawan Industri (Forwin) di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/12), pekan lalu.

Menurutnya, ini butuh ada kordinasi Kementrian/Lembaga (K/L) terkait disini yaitu Kementrian Industri, Kementrian ESDM, sama Kementrian Perhubungan guna membuat keputusan aturan kebijakan konversi BBM - BBG. "Masalahnya bukan di Industri otomotive, PGN sebagai perusahaan yang menyediakan gas atau yang lain. Tapi memang belum ada aturan tegas dari pemerintah, jika aturannya sudah dibuat, pasti semuanya bisa mengikuti," tegas dia lagi.

Karena apa, pengusaha Indonesia sudah siap memproduksi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan BBG. Dan saya yakin jika aturannya sudah berlaku maka yang lain mengkuiti seperti dukungan dan kesiapan dan ketersediaan infrastruktur BBG. Makanya dirinya menghimbau setidaknya dalam jangka pendek ini pemerintah minimal membuat tim untuk menelaah yang kemudian mampu menyusun kemudian menjadi sebuah kebijakan atau aturan terkait konversi BBM - BBG. "Minimal sekarang buat saja tim untuk mengkaji apa saja yang diperlukan kemudian dengan segera bikin aturannya," paparnya.

Mengingat selama ini yang menjadi permasalahan belum ada kewajiban dari pemerintah sehingga banyak kendaraan bermotor yang belum menggunakan BBG. Gaikindo siap melaksanakan kewajiban itu jika pemerintah sudah mewajibkan kendartaan bermotor menggunakan BBG yang harganya lebih murah dan tidak menimbulkan polusi dibanding BBM. "Intinya aturannya saja dulu, yang lain mengikuti," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Toyota, I Made Nana Tangkas mengungkapkan hal yang sama. Kami dari pengusaha mobil siap menjalankan dan menyediakan mobil yang keluar langsung menggunakan BBG, tapi dengan catatan pemerintah mengeluarkan aturannya dulu. Untuk itu dirinya mendesak jika pemerintah ingin serius menjalankan program konversi BBM - BBG maka pemerintah harus segera mengeluarkan aturan yang mewajibkan warga masyarakat menggunakan kendaraan bermotor dengan BBG. “Kalau ada aturan wajib saya pikir pengusaha dan masyarakat siap. Pengusaha juga siap memproduksi kendaraan bermotor yang menggunakan BBG,” katanya.

Sementara itu, Kepala Humas Perusahaan Gas Nasional (PGN) Riza Ababil juga siap membangun infrastruktur untuk gas dalam 1 tahun jika memang aturan dari pemerintah sudah dikeluarkan. "Untuk membangun infrastruktur pendukung program ini dibutuhkan waktu 2 tahun membangun infrastruktur gas. Tapi jika aturannya sudah dibuat bisa kami percepat menjadi 1 tahun," katanya.

Mengingat, untuk saat ini impor minyak nasional sudah sangat tinggi. Dan energi alternative yang dianggap paling siap adalah gas. Makanya diharapkan pemerintah segera membuat aturan secepatnya. "Cadangan gas kita bisa untuk 50 tahun ke depan, dari pada terus terusan di ekspor lebih baik dikonsumsi sendiri dari pada kita harus impor dan gas bisa lebih murah," ucapnya.

Sedangkan Direktur Alat Angkut, Direktorat Jenderal Industri Unggulan dan Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian, Soerjono mengatakan pemerintah sudah lama memprogramkan konversi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) ke BBG dengan memasang konverter kit di kendaraan bermotor.

Pasang konverter kit dimulai dari sejumlah taksi. Namun, kenyatannya banyak warga masyarakat yang takut menumpang taksi menggunakan BBG. “Masyarakat masih punya ketakutan menggunakan gas pada kendaraan bermotor, takut gasnya meledak” kata Soerjono.

Selain itu, banyak pengusahana angkot yang tidak bersedia pasang konverter kit karena takut meledak, untuk itu dirinya menyebutkan saat pemerintah ingin membuat "image" dulu kepada masyarakat bahwa menggunakan BBG itu aman. "Yang terpenting sekarang adalah bagaimana membangun image kepada masyarakat akan keamanan menggunakan gas," ujarnya.Karena, menurut dia program tidak akan berjalan jika masyarakat juga tidak mendukung program ini. [agus]

BERITA TERKAIT

Haris Azhar Bakal Laporkan Majelis Hakim PT Jakarta ke KY dan Bawas - Diduga Tak Periksa Berkas Banding

      NERACA   Jakarta - Jaksa berprestasi Chuck Suryosumpeno tidak pernah lelah untuk menuntut keadilan hukum di Indonesia.…

ITDC Fokus Kembangkan The Mandalika - Katalisator Pembangunan Ekonomi NTB

    NERACA   Jakarta - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN pengembang dan…

UMP 2020 Disebut Masih Mengacu PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

    NERACA   Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan besaran upah minimum provinsi (UMP) untuk 2020 diperkirakan masih…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Ayam Geprek Nusantara Tawarkan Sistem Waralaba

  NERACA Jakarta - Menu makanan ayam dari dulu sampai sekarang sangat banyak digemari di semua kalangan masyarakat. Mulai dari…

Mobvista Ungkap Peluang Besar dalam Konten Video

  NERACA Jakarta - Platform teknologi penyedia jasa mobile advertising dan analytic, Mobvista mengungkap bagaimana brand dan marketer di Indonesia dapat…

Pindahkan Ibukota, Bappenas Minta Saran Tokoh Dayak

      NERACA   Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta saran dari para…