Pemerintah Dinilai Tidak Serius - Konversi BBM ke BBG

NERACA

Ciawi - Sekretaris Umum Gabungan Kendaraan Bermotor Indonesia, Noegardito menegaskan, upaya konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas bukanlah suatu hal yang baru. Pasalnya, hal ini sudah digaungkan sudah lebih dari 20 tahun silam. Akan tetapi implementasinya tidak pernah berjalan karena selama ini pemerintah tidak pernah tegas dalam menjalankan program ini. Mengingat belum ada aturan satu pun yang dikeluarkan dari pemerintah, baik Instruksi Presiden maupun Keputusan Menteri, yang mengharuskan kendaraan bermotor menggunakan BBG.

"Pemerintah memang tidak pernah serius menjalankan program konversi BBM - BBG. Bisa jadi jika aturannya sudah dibuat bisa berjalan, buktinya setelah pemerintah dulu mengeluarkan aturan konversi minyak ke gas sampai saat ini berjalan," tegas Noegardito, kepada Neraca, saatacara Workshop dan Family Gathering Forum Wartawan Industri (Forwin) di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/12), pekan lalu.

Menurutnya, ini butuh ada kordinasi Kementrian/Lembaga (K/L) terkait disini yaitu Kementrian Industri, Kementrian ESDM, sama Kementrian Perhubungan guna membuat keputusan aturan kebijakan konversi BBM - BBG. "Masalahnya bukan di Industri otomotive, PGN sebagai perusahaan yang menyediakan gas atau yang lain. Tapi memang belum ada aturan tegas dari pemerintah, jika aturannya sudah dibuat, pasti semuanya bisa mengikuti," tegas dia lagi.

Karena apa, pengusaha Indonesia sudah siap memproduksi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan BBG. Dan saya yakin jika aturannya sudah berlaku maka yang lain mengkuiti seperti dukungan dan kesiapan dan ketersediaan infrastruktur BBG. Makanya dirinya menghimbau setidaknya dalam jangka pendek ini pemerintah minimal membuat tim untuk menelaah yang kemudian mampu menyusun kemudian menjadi sebuah kebijakan atau aturan terkait konversi BBM - BBG. "Minimal sekarang buat saja tim untuk mengkaji apa saja yang diperlukan kemudian dengan segera bikin aturannya," paparnya.

Mengingat selama ini yang menjadi permasalahan belum ada kewajiban dari pemerintah sehingga banyak kendaraan bermotor yang belum menggunakan BBG. Gaikindo siap melaksanakan kewajiban itu jika pemerintah sudah mewajibkan kendartaan bermotor menggunakan BBG yang harganya lebih murah dan tidak menimbulkan polusi dibanding BBM. "Intinya aturannya saja dulu, yang lain mengikuti," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Toyota, I Made Nana Tangkas mengungkapkan hal yang sama. Kami dari pengusaha mobil siap menjalankan dan menyediakan mobil yang keluar langsung menggunakan BBG, tapi dengan catatan pemerintah mengeluarkan aturannya dulu. Untuk itu dirinya mendesak jika pemerintah ingin serius menjalankan program konversi BBM - BBG maka pemerintah harus segera mengeluarkan aturan yang mewajibkan warga masyarakat menggunakan kendaraan bermotor dengan BBG. “Kalau ada aturan wajib saya pikir pengusaha dan masyarakat siap. Pengusaha juga siap memproduksi kendaraan bermotor yang menggunakan BBG,” katanya.

Sementara itu, Kepala Humas Perusahaan Gas Nasional (PGN) Riza Ababil juga siap membangun infrastruktur untuk gas dalam 1 tahun jika memang aturan dari pemerintah sudah dikeluarkan. "Untuk membangun infrastruktur pendukung program ini dibutuhkan waktu 2 tahun membangun infrastruktur gas. Tapi jika aturannya sudah dibuat bisa kami percepat menjadi 1 tahun," katanya.

Mengingat, untuk saat ini impor minyak nasional sudah sangat tinggi. Dan energi alternative yang dianggap paling siap adalah gas. Makanya diharapkan pemerintah segera membuat aturan secepatnya. "Cadangan gas kita bisa untuk 50 tahun ke depan, dari pada terus terusan di ekspor lebih baik dikonsumsi sendiri dari pada kita harus impor dan gas bisa lebih murah," ucapnya.

Sedangkan Direktur Alat Angkut, Direktorat Jenderal Industri Unggulan dan Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian, Soerjono mengatakan pemerintah sudah lama memprogramkan konversi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) ke BBG dengan memasang konverter kit di kendaraan bermotor.

Pasang konverter kit dimulai dari sejumlah taksi. Namun, kenyatannya banyak warga masyarakat yang takut menumpang taksi menggunakan BBG. “Masyarakat masih punya ketakutan menggunakan gas pada kendaraan bermotor, takut gasnya meledak” kata Soerjono.

Selain itu, banyak pengusahana angkot yang tidak bersedia pasang konverter kit karena takut meledak, untuk itu dirinya menyebutkan saat pemerintah ingin membuat "image" dulu kepada masyarakat bahwa menggunakan BBG itu aman. "Yang terpenting sekarang adalah bagaimana membangun image kepada masyarakat akan keamanan menggunakan gas," ujarnya.Karena, menurut dia program tidak akan berjalan jika masyarakat juga tidak mendukung program ini. [agus]

BERITA TERKAIT

TARIF CUKAI ROKOK TIDAK NAIK

Pekerja melinting rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) dengan alat linting di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (15/1). Pemerintah memutuskan tidak menaikkan…

Komitmen Pemerintah Melindungi KPK

  Oleh : Aldia Putra, Penggiat Antikorupsi   Serangan di rumah Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua Laode Muhammad…

Mengandalkan Proyek Pemerintah - WIKA Gedung Bidik Kontrak Rp 22,78 Triliun

NERACA Jakarta – Sepanjang tahun 2019, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) menargetkan perolehan kontrak sebesar Rp 22,78 triliun…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Proyek KPBU Tak Terganggu Tahun Politik

  NERACA   Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai dengan skema…

BPS Sebut Angka Kemiskinan Terus Turun

      NERACA   Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka penduduk miskin pada September 2018 terus mengalami…

Apkasi Dukung Program P3K 2019

NERACA Jakarta - Jika tidak ada aral melintang, penerimaan tenaga honorer melalui program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau…