NERACA

Jakarta - Sebulan pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan. Namun baik dalam visi misi, program Nawa Cita, maupun rencana kebijakan yang sudah dicanangkan kementerian perindustrian, belum ada kebijakan yang akan mengubah situasi industri manufaktur Indonesia yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja.

“Persoalannya, struktur industri manufaktur Indonesia yang telah berjalan selama ini pada dasarnya sangat bermasalah. Kebijakan Jokowi-JK masih menormalkan kondisi tersebut,” tegas Peneliti dari Purusha Research Cooperatives, Dodi Mantra dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (15/12).

Pada tahun 1996-2012, subsektor industri dengan pendapatan terbesar adalah industri dengan tenaga kerja tidak terampil. Bobotnya sebesar 37 persen dari keseluruhan pendapatan industri besar dan sedang yang tercatat dalam BPS. Sementara 42 persen dari produk ekspor industri manufaktur Indonesia pada 2007-2011 berasal dari subsektor yang padat faktor sumber daya alam.

Dalam industri dengan tenaga kerja yang tak terampil, kedudukan buruh lemah. Akibatnya, eksploitasi terhadap buruh melalui penetapan tingkat upah yang rendah pun menjadi hal yang mudah dijumpai di Indonesia. Ditambah lagi, aktivitas produksi yang mensyaratkan eksploitasi sumber daya alam hampir dapat dipastikan punya ekses bagi lingkungan hidup di Indonesia.

Corak utama industri manufaktur ini bukan saja telah bertahan sepanjang puluhan tahun. Industri manufaktur menyokong nyaris seperempat PDB Indonesia dan merupakan salah satu indikator utama dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Tentu saja, bukan hal yang mudah mengubah pola produksi yang sudah demikian diandalkan sejak waktu yang lama ini. “Permasalahan eksploitasi ini membutuhkan perhatian yang serius. Selama belum ada itikad untuk menyelesaikannya, jangan harap ia akan selesai dengan sendirinya,” imbuh Dodi.

Belum lagi, rata-rata industri manufaktur masih dikuasai oleh segelintir perusahaan dan membentuk sistem yang oligopolistik. Tujuh puluh persen dari seluruh subsektor industri manufaktur Indonesia pada rentang 1996-2012 mengalami kondisi di mana empat perusahaan teratas menguasai lebih dari lima puluh persen pasarnya.

Mengingat Menteri Keuangan menyatakan kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK ditujukan untuk mendongkrak porsi output sektor industri manufaktur terhadap PDB menjadi 30 persen, kondisi ini urgen untuk diperhatikan agar pemerintah tidak terjatuh melanjutkan rezim oligopolistik eksploitatif yang telah lama bergulir.

Menurut Dodi, penguasaan modal yang besar oleh segelintir pihak, investasi asing, upah buruh murah, dan eksploitasi sumber daya alam yang melimpah memang resep mudah dan menggoda mendorong pembangunan. Namun dengan memintas melalui kebijakan yang demikian, pemerintahan Jokowi-JK secara terang-terangan akan mengorbankan kepentingan rakyat demi pertumbuhan.

“Kecuali pemerintahan yang baru ini memang produk dari kekuatan oligopoli yang sudah-sudah, seharusnya transformasi mendasar sektor industri manufaktur ini diletakkan sebagai agenda utama dan dinyatakan dengan jelas dalam arah kebijakan industri pemerintahan Jokowi-JK,” pungkas Dodi.

Beban Demografi

Sementara itu, Senior Advisor Transformasi Bidang Kebijakan Publik Sarwono Kusumaatmadja mengatakan pemerintahan baru harus menyiapkan jalan keluar mengingat sektor manufaktur sangat krusial dalam penyerapan tenaga kerja. “Dengan komposisi penduduk 70% usia kerja, dibutuhkan lapangan kerja baru yang sangat besar. Jika tidak, bonus demografi akan menjadi beban demografi,” katanya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dan sejumlah jabatan menteri ini berpendapat manufaktur sangat penting bagi Pemerintahan Jokowi-JK. Tidak hanya menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, sektor ini penting untuk memperkuat basis legitimasi politik Jokowi-JK karena ekspektasi publik yang sangat tinggi.

Dalam kajian, sejak 1995 hingga 2013, sektor manufaktur Indonesia relatif tumbuh 0%. Performa itu sangat berbeda dengan pencapaian beberapa negara di Asia, seperti India yang tumbuh 169%, Tiongkok 446%, dan Vietnam 1.397%. Bahkan, Bangladesh yang selama ini lekat dengan citra sebagai negara miskin, memiliki pertumbuhan manufaktur 202%.

Sebaliknya, Indonesia justru menciptakan hambatan kepada investasi yang ingin masuk. Situasi itu berbeda dengan beberapa negara di kawasan, seperti Malaysia, Taiwan, dan Filipina, yang aktif menarik investor di industri-industri penting. Sejak 1990 pula, industri manufaktur Indonesia masih sangat berorientasi ke pasar domestik, bergantung sangat dalam kepada impor barang setengah jadi, serta ekspor komoditas pertanian dan sumber daya alam.

“Indonesia tidak mampu menarik investasi besar di sektor industri komponen elektronik dan perakitan, dua dari subsektor manufaktur yang terus berkembang cepat. Rezim investasi Indonesia membingungkan dan kurang transparan,” kata Senior Advisor Transformasi Bidang Kajian Ekonomi Jonathan Pincus.