Sejak Presiden RI, Joko Widodo(Jokowi) menduduki jabatan sebagai presiden, tampaknya lebih banyak disibukkan soal-soal politik. Padahal, permasalahan ekonomi membutuhkan kebijakan yang cepat dan tepat agar keadaan tidak terus memburuk. Beberapa indikator memperlihatkan, ada kecenderungan negatif, bahkan nilai tukar rupiah semakin merosot jauh di bawah perkiraan semula. Nilai kurs rupiah beberapa hari terakhir semakin merosot. Berdasarkan data Bloomberg Dollar Index, rupiah diperdagangkan di kisaran Rp 12.238-Rp12.323 per dolar Amerika Serikat (AS), Rabu (3/12), meski ditutup pada Rp 12.301. Namun, kecenderungan penurunan terus berlanjut. Kondisi ini memprihatinkan karena sebelumnya terlihat jelas indikasi keyakinan pasar atas terpilihnya Jokowi sebagai presiden.

Data yang ada memang memperlihatkan keyakinan itu. Kurs rupiah sehari sebelum pemilihan presiden (pilpres) berada di level Rp 11.695 per dolar, namun menguat setelah hasil hitung cepat oleh beberapa lembaga survei memenangkan Jokowi. Penguatan berlanjut pada hari setelah pilpres ketika nilai kurs rupiah menguat 46 poin menjadi Rp 11.549 per dolar AS. Ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan kemenangan Jokowi, kurs makin menguat menjadi Rp 11.498.Fenomena penurunan nilai tukar rupiah yang terjadi sekarang memang tidak semata akibat kondisi dalam negeri. Ada beberapa faktor eksternal yang menyebabkan nilai dolar AS terus menguat. Selain karena data ekonomi AS yang bagus, beberapa kawasan dunia justru masih bermasalah, terutama Eropa.

Kini, misalnya, semua mata menyoroti pertemuan  bank sentral Eropa setelah ada laporan pelambatan ekonomi Jerman, Prancis, dan Yunani, yang akan memengaruhi ekspektasi pasar. Dampaknya bagi kita terasa cukup keras karena kondisi negeri ini tidak bagus. Pertumbuhan ekonomi melambat dan kemampuan merespons kondisi negatif ini tidak cukup baik. Dalam tahun yang akan segera berakhir ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia dipastikan berada di bawah 5,3 persen, sebuah capaian yang buruk dibandingkan perkembangan regional yang bagus. Beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia, Kamboja, Laos, Myanmar; ekonominya tumbuh 7 persen. Jokowi pernah melontarkan keyakinannya bahwa ekonomi negeri ini bisa tumbuh 7 persen. Namun, ia tidak menjelaskan cara mencapainya.

Hal yang pasti, ia harus menggenjot investasi asing untuk mengerek pertumbuhan tersebut. Namun, hal itu tidak bisa dicapai secara instan, kecuali bila kita percaya ke janji-janji investor yang belum pasti kapan terealisasikannya. Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi lebih banyak bertumpu kepada konsumsi masyarakat. Anggaran pemerintah tidak banyak memberikan kontribusi.  Namun, daya beli masyarakat diperhitungkan menurun karena terpengaruh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintah beberapa waktu lalu, kenaikan inflasi, dan lainnya. Ada pula catatan yang terus memburuk di neraca perdagangan kita akibat peningkatan impor minyak dan gas bumi. Ini pencapaian terendah dalam empat tahun terakhir (year to year).

Dikhawatirkan Memburuk

Defisit neraca perdagangan tersebut dikhawatirkan terus memburuk karena impor migas semakin meningkat, sedangkan ekspor komoditas dan manufaktur menurun. Pemerintahan Jokowi harus mencermati situasi ini dengan saksama dan tidak memandang enteng. Menghadapi tahun depan ketika pasar bebas ASEAN berlaku efektif, banyak pihak mempertanyakan dukungan pemerintah kepada industri dalam negeri dalam upaya memperkuat daya saing untuk bisa memenangi per-saingan yang semakin keras. Kita tidak memungkiri, ada beberapa langkah menuju penyehatan ekonomi nasional seperti yang dilakukan di sejumlah kementerian. Namun, gebrakannya masih terdengar politis.

Apakah Jokowi akan benar-benar menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan atau sekadar ancaman kosong? Apakah Jokowi akan benar-benar membersihkan mafia migas atau hanya mengalihkan kontrol bisnis perminyakan?

Masih banyak pertanyaan lain, terutama mengenai keseriusan pemerintah menyasar sektor-sektor utama yang menghambat perekonomian dan pendapatan negara. Selain keputusan memulihkan kepercayaan yang berdampak jangka pendek, kita juga membutuhkan keputusan strategis yang berjangka panjang, terutama menyangkut investasi yang berorientasi ke penguatan industri nasional.

Kebijakan hilirisasi yang sudah dicanangkan sejak masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus dilanjutkan guna menaikkan nilai tambah (value added) produk kita.

Jika tidak, kinerja perekonomian negeri ini dikhawatirkan terus memburuk, termasuk makin terjerembabnya kurs rupiah. Apabila hal itu terjadi, patut dikhawatirkan bisa menjurus krisis yang kita semua tidak menginginkannya terulang.  Untuk itu, Jokowi perlu tampil menjelaskan situasi yang terjadi dan langkah-langkah konkret yang bisa ditempuh untuk menjaga agar keadaan tidak memburuk.

Kian Menggunung

Selain itu, kita sering mendengar bahwa pemerintahan Joko Widodo kerap digambarkan sebagai era cuci piring, membenahi dan membersihkan sisa-sisa kesalahan pemerintahan sebelumnya selama puluhan tahun.

Bahkan, era Jokowi juga dikatakan sebagai critical mass, atau saat semua persoalan akibat kesalahan pengelolaan negara sebelumnya menumpuk menjadi satu, dan siap untuk meledak.

Di bidang ekonomi, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono meninggalkan fondasi keropos akibat defisit transaksi berjalan akut, ditambah utang yang kian menggunung sehingga menghabiskan kapasitas APBN untuk pembangunan dan fasilitas kemakmuran rakyat. Contoh paling nyata adalah pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) atau penaikan harga eceran premium dan solar.

Ini adalah kebijakan paling tidak populis buat  starter pemerintahan Jokowi yang populer sebagai Presiden rakyat. Dan, selagi mantan Gubernur DKI Jakarta itu sibuk mengimplementasikan langkah-langkah antisipasi dampak harga BBM itu, kini datang lagi kiriman warisan SBY yang sangat berbahaya, yakni ledakan utang pemerintah RI. Setiap tahun, pemerintah terus menambah utang baru yang angkanya terus meningkat.

Meski rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pada posisi aman untuk negara berkembang seperti Indonesia, angkanya mulai meningkat dari 23 persen menjadi di atas 30 persen saat ini. Secara nominal, ledakan stok utang juga terjadi. Berdasarkan data Bank Indonesia, utang luar negeri per Juli 2014 mencapai 290,6 miliar dollar AS atau setara 3.501,2 triliun rupiah, meningkat dari Juli 2013 yang 261 miliar dollar AS.

Rinciannya: utang luar negeri pemerintah 125,8 miliar dollar AS, utang luar negeri BI 8,4 miliar dollar AS, dan sisanya utang luar negeri swasta. Selama 10 tahun pemerintahan SBY saja utang luar negeri meningkat dari 1.299 triliun rupiah menjadi dua kali lipat.

Lonjakan utang ini juga dibarengi meningkatnya rasio pembayaran utang dan bunganya terhadap penerimaan ekspor (debt to service ratio), sempat mencapai 52 persen, jauh di atas level aman untuk negara berkembang sekitar 35 persen.

Artinya, hampir separuh dari penerimaan ekspor habis untuk membayar utang. Kewajiban utang juga menggerus cadangan devisa, menekan nilai tukar rupiah, serta membebani APBN.

Seperti halnya subsidi energi, beban utang menyandera fiskal dan membuat fungsi fiskal sebagai penggerak utama ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan kerja menjadi mandul. Sebesar 15-20 persen APBN harus disisihkan untuk membayar pokok dan cicilan utang. Untuk APBN tahun 2014, porsi pembayaran cicilan utang dan bunganya 368,981 triliun rupiah.

Kekhawatiran atas utang terutama diarahkan pada utang luar negeri swasta, yang meningkat dua kali lipat dalam kurun 2009–2013. Empat tahun terakhir, posisi utang swasta sudah menyalip utang pemerintah dan menyumbang 37 persen dari total utang luar negeri Indonesia.

Jika pemerintahan Jokowi tidak bijak menanggapinya, maka utang luar negeri kita akan semakin membengkak. (analisadaily.com)