Investasi Listrik Jadi Prioritas

Selasa, 16/12/2014

NERACA

Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal akan menjadi satu-satunya pintu masuk investasi proyek negara. Nantinya, investasi yang masuk akan difokuskan ke sektor energi listrik.

Kepala BKPM Franky Sibarani menjelaskan, hal ini sejalan dengan tujuan Pemerintahan Jokowi-JK yang ingin membangun proyek pembangkit listrik sebesar 35 ribu Megawatt. Meski demikian, dia mengakui sektor kelistrikan memang masih memiliki banyak kendala.

"Tapi itu bukan berarti tidak untuk sektor lain, ini bertahap. Tapi sektor ini yang pertama paling difokuskan," ujar Franky di Jakarta, Jumat (12/12), pekan lalu.

Dia menambahkan, salah satu yang paling menghambat adalah masalah pembebasan lahan. Meski demikian, dia mengatakan pembebasan lahan untuk pembangunan pembangkit listrik sudah ditindaklanjuti oleh kementerian terkait.

"Saya sudah ketemu dengan Menteri Agraria hari rabu kemarin untuk membahas itu dan ternyata oke. Dukungan para menteri ini cukup kuat karena memang tanggung jawabnya ada di mereka," tandasnya.

Guna mengimplementasikan pembangunan listrik, pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mempercepat pembangunan listrik 35 ribu Megawatt (MW).

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang juga Ketua Tim Satgas, Sudirman Said, menegaskan pembentukan Satgas agar mengantisipasi krisis listrik di Indonesia yang diprediksi dapat terjadi beberapa tahun ke depan. "Salah satu pembangunan prioritas pemerintah adalah membangun pembangkit listrik, makanya di bentuk tim satgas," katanya.

Dimana pemerintah sekarang sudah belajar banyak dari satgas-satgas terdahulu yang bertujuan sama, namun tidak kunjung sukses. Oleh karena itu dibentuk lah tim yang lebih kecil.

Tim ini, kata Surdiman, sudah berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait, antara lain dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M.Soemarno dan Menteri Kehutana dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Kajian tersebut antara lain bertujuan untuk memangkas jalur birokrasi.

"Kita ingin sederhanakan prosedur, pangkas perizinan dan dokumen-dokumen yang tidak perlu," ujarnya.

Pemerintah pun akan memberikan insentif dengan segala kemudahannya, termasuk soal tarif listrik, agar proyek tersebut menarik banyak investor. Selain itu pemerintah juga akan mendorong penggunaan teknologi hasil anak negri, dalam pembangunan pembangkit-pembangkit listrik tersebut.

Mengenai proyek-proyek pembangunan pembangkit yang sempat terbengkalai, Nurdiman mengatakan pihaknya tengah melakukan pengkajian terhadap kendala yang dihadapi, dan akan mendorong bagi proyek-proyek yang sudah hampir selesai.

"Kita mendorong yang betul-betul punya kemampuan, kita diizinkan untuk mengikutkan pihak ketiga yang profesional dalam procurmentnya," ucapnya.

Adapun biaya pembangunan proyek tersebut merupakan gabungan dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dan dana perusahaan swasta. [agus]