Kebijakan Pemerintah Dinilai Kurang Kondusif

Bogor, Jawa Barat

Senin, 15/12/2014

NERACA

Bogor - Liana Brtasida selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia, menilai kebijakan pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak kondusif, mengakibatkan pertumbuhan usaha terhambat. "Tumpang tindih kebijakan, selain itu banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak tepat sasaran mengganjal pertumbuhan iklim usaha," kata dia, saat Workshop dan Family Gathering yang diselenggarakan Forum Wartawan Industri (Forwin) di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/12), pekan lalu.

Adapun kebijakan yang dinilai kurang kondusif diantaranya, rencana ekspor log (kayu besar) yang tidak sejalan dengan hirilisasi, Permendag 44/2011 tentang larangan ekspor produk dan pembatasan luasan izin baru. Selain itu juga keluarnya Permenhut 8/2014 yang menghambat pengembangan hutan tanaman industri (HTI) yang mengakibatkan kurangnya bahan baku.

Adapun masalah lain yang mengakibatkan pertumbuhan industri kertas dan Pulp yaitu tudingan dumping dan pelanggaran safeguard dari negara Korsel, Jepang, Malaysia, Pakistan, dan Amerika, juga semakin menyusahkan pelaku industri kertas dan pulp.

Bukan hanya itu saja, kondisi ini juga diperparah dengan adanya kampanye negatif dari sejumlah NGO, seperti, Greenpeace dan WWF yang mengatakan produk industri kertas Indonesia tidak ramah lingkungan. Para NGO juga melarang pengusaha hotel di Indonesia membeli produk kertas seperti tisue dan lainnya. "Ini tentu sangat menganggu dalam penjualan usaha kami, dampaknya pada pertumbuhan usaha yang menurun," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Budidoyo menuturkan, kebijakan pemerintah yang menghambat pertumbuhan industri tembakau adalah adanya pemberlakuan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang akan mengganggu pertumbuhan industri tembakau nasional. "Kebijakan FCTC, tentu akan berdampak besar pada pertumbuhan industri ini," katanya.

Selain itu, kebijakan lain yang mempengaruhi dari pertumbuhan ini salah satunya adalah tentang pembatasan iklan rokok. adanya iklan bahaya merokok seolah berbenturan dengan regulasi tersebut dan terkesan merampas hak industri rokok untuk memaksimalkan promosi melalui televisi.

“Di PP No. 9/2012 itu kan sudah diatur semua. Kenapa harus membuat iklan baru? Ini jelas mempersempit ruang promosi, kami kan punya hak untuk beriklan. seharusnya pemerintah dan seluruh pihak terkait cukup melaksanakan PP No.9/2012 terkait iklan rokok” ujarnya.

Padahal, sumbang sih industri rokok kepada negara tidak sedikit sekitar Rp75,4 triliun per tahunnya, jumlah ini sudah mengalahkan sektor pertambangan yang hanya sebesar Rp42,12 triliun. "Kontribusi industri rokok sangat besar terhadap negara. Oleh karenanya kami berharap pemerintah membuat kebijakan yang berimbang dan berkeadilan," tegasnya.

Menanggapi itu semua, Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto menanggapinya dengan dingin. Menurutnya semua masalah pasti ada, masalah itu bisa dijadikan motifasi kita dalam bekerja. "Semuanya nanti kita kaji, kebijakan mana saja yang memang memberatkan buat pengusaha nanti kita bicarakan kembali," ujarnya.

Menurutnya kita dipemerintah akan terus mendengar apa saja keluhan di industri, untuk menjadikan program kerja kami terutama di industri berbasis agro. "Dari diskusi seperti inilah nantinya diharapkan bisa menjadi rujukan kami ke depan," ucapnya.

Adapun disinggung mengenaik kesiapan industri berbasis agro menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 nanti, menurutnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena industri ini memiliki kekuatan hebat dengan daya saing tinggi didukung ketersediaan bahan baku unggul di dalam negeri. “Tidak perlu khawatir dengan MEA. Karena banyak faktor yang menjadi kelebihan kita,” katanya.

Adapun kelebihan itu antara lain, minyak sawit, karet, rumput laut dan pulp (bahan kertas) dan kertas.

Di sisi lain, juga ada industri berdaya saing kuat yakni industri furnitur dan rotan, industri replanting karet, kopi, teh dan kakao, industri pengolahan ikan serta industri yang dikendalikan seperti tembakau dan alkohol.

Namun begitu, dia juga mengakui meski Indonesia kaya dengan bahan baku tapi hillirisasinya belum optimal contohnya industri sawit, hampir 80 persen bahan baku industri sawit dunia berasal dari Indonesia. "Makanya hillirisasi industri harus terus ditingkatkan agar kita bisa mengoptimalkan bahan baku yang kita punya agar mempunyai nilai tambah," tukasnya. [agus]