Moneter Ketat dan Pertumbuhan Ekonomi

Senin, 15/12/2014

Oleh: Prof. Firmanzah., PhD

Guru Besar Fakultas Ekonomi UI

Menjelang berakhirnya tahun 2014, perekonomian Indonesia dihadapkan pada pilihan yang saling trade-off. Di satu sisi, perekonomian nasional harus menghadapi kemungkinan meningkatnya tekanan inflasi akibat penyesuaian harga BBM bersubsidi yang diambil pemerintah dan kemungkinan The Fed menyesuaikan suku bunga acuan pada kuartal I-2015. Sebagai antisipasi meningkatnya inflasi akibat penyesuaian BBM bersubsidi, Bank Indonesia beberapa waktu lalu menyesuaikan BI Rate sebesar 25 basis poin. Kenaikan BI Rate diprediksi akan dilakukan kembali ketika The Fed menyesuaikan suku bunga acuan setelah penghentian program quantitative-easing-III di Amerika Serikat. Ketika BI Rate kembali naik maka Indonesia akan menghadapi era kebijakan moneter ketat.

Di sisi lain, pemerintah berkeinginan memacu pertumbuhan ekonomi setinggi mungkin. Bahkan Presiden Jokowi di beberapa kesempatan menyampaikan target pertumbuhan sebesar 7%. Sementara dalam APBN 2015, target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,8%. Pemerintah berkepentingan meningkatkan pertumbuhan ekonomi setinggi mungkin agar lebih banyak lapangan kerja yang tercipta, semakin besar masyarakat miskin yang terentaskan, dan semakin berkembangnya dunia usaha di tanah air. Belanja infrastruktur dalam rancangan APBN-P 2015 juga diarahkan memperbesar alokasi belanja infrastruktur dasar hasil penghematan subsidi BBM yang telah disesuaikan.

Rencana pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi setinggi mungkin akan berhadapan dengan kebijakan BI yang lebih menekankan moneter ketat. Kemungkinan BI Rate yang akan disesuaikan kembali sebagai policy-response penyesuaian suku bunga acuan The Fed membuat cost of fund di Indonesia akan semakin mahal. Hal ini mengakibatkan perlambatan kredit baik kredit konsumsi, investasi dan modal kerja. Selain itu juga dikhawatirkan NPL perbankan akan semakin meningkat seiring dengan disesuaikannya kembali BI Rate di tahun depan. Perlambatan penyerapan kredit dan potensi meningkatnya NPL tentu saja akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015 tidak akan setinggi yang diharapkan oleh pemerintah.

Apabila BI tidak memiliki pilihan lain selain menyesuaikan BI Rate kembali tahun depan maka sector riil, industri, konsumsi dan UKM perlu mendapatkan stimulus fiskal yang tepat. Rasionalitas menyesuaikan BI Rate kembali sangat dapat dipahami untuk mengurangi risiko pembalikan dana asing kembali ke negara maju oleh investor global, utamanya ke Amerika Serikat, setelah The Fed menyesuaikan suku bunga acuan. Tanpa adanya penyesuaian BI Rate maka dana asing akan lebih cepat keluar dan membahayakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Melihat kondisi seperti ini maka ada baiknya BI dan pemerintah segera melakukan koordinasi dan policy-coordination untuk mencari titik keseimbangan (equilibrium) antara kebijakan moneter, fiskal dan sector riil. Selain itu, forum koordinasi dalam FKSSK yang beranggotakan Pemerintah, BI, LPS dan OJK menjadi sangat penting tidak hanya sebagai koordinasi tetapi juga sinkronisasi kebijakan agar perekonomian nasional dapat berdaya tahan dari guncangan eksternal. Dan yang lebih terpenting masing-masing otoritas dapat mencari solusi bersama demi menjaga perekonomian nasional tetap berdaya saing dan berdaya tahan.