Penerbitan Sukuk Dolar Dipertimbangkan

NERACA

Jakarta - Pemerintah mempertimbangkan penerbitan sukuk negara berbasis proyek (project based sukuk) berdenominasi dolar AS, sebagai upaya diversifikasi pembiayaan untuk mendorong percepatan pembangunan sarana infrastruktur.

"Kami pernah memakai sukuk proyek untuk pembangunan jalur ganda Cirebon-Kroya, dan kami akan ekspansi, tapi belum tahu berapa. Yang terpenting kami akan mengembangkan, bukan hanya rupiah, tapi juga sukuk proyek dengan dolar AS," kata Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro di Jakarta, pekan lalu.

Dia mengatakan penerbitan sukuk proyek dengan denominasi dolar AS merupakan salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur yang bisa dilakukan sesuai kebutuhan, selain skema kemitraan pemerintah swasta yang juga melibatkan peran investor.

Pengembangan sukuk proyek itu, tambah dia, bisa dilakukan melalui bantuan dari Bank Pembangunan Islam (IDB), yang telah memiliki pengalaman dan kapasitas dalam penerbitan instrumen pembiayaan berbasis syariah ini.

"Sumber pembiayaan bisa dari mana saja, termasuk dari 'bond', tapi masih ada ruang bagi institusi lain untuk berpartisipasi, dan IDB memiliki keunikan karena strukturnya syariah. Jadi bisa saja misalnya IDB menerbitkan obligasi syariah untuk pembiayaan infastruktur di Indonesia," ujarnya.

Bambang tidak mengungkapkan terlalu jauh mengenai penerbitan sukuk proyek berdenominasi dolar AS ini, karena pemerintah sedang melakukan kajian terkait kemungkinan penerbitan instrumen ini masuk dalam rencana pembiayaan di APBN-Perubahan 2015.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan surat berharga syariah negara (SBSN) berbasis proyek sebesar Rp800 miliar pada 2013 untuk pembiayaan proyek infrastruktur transportasi yaitu proyek pembangunan jalur ganda lintas Cirebon-Kroya.

Sementara, pada 2014, jumlah penerbitan sukuk proyek meningkat menjadi Rp1,5 triliun, yang dimanfaatkan untuk kelanjutan proyek Cirebon-Kroya sebesar Rp745 miliar serta proyek elektrifikasi jalur ganda kereta api di Jawa Rp626 miliar dan revitalisasi asrama haji senilai Rp200 miliar. [ardi]

BERITA TERKAIT

OJK Rilis Layanan Obligasi Untuk Pemda - Genjot Penerbitan Obligasi Daerah

NERACA Jakarta –Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan obligasi daerah sebagai sumber pendanaan untuk membangun infrastruktur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis layanan…

BI Kaji Penerbitan Mata Uang Digital

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia mengaku sedang mengkaji penggunaan teknologi pencatatan transaksi terintegrasi modern (blockchain), termasuk…

Lelang Sukuk Serap Rp8,63 triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana sebesar Rp8,63 triliun dari lelang enam seri Surat Berharga Syariah Negara…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Pulihkan Penyaluran Kredit, BI Andalkan Makroprudensial

      NERACA   Jakarta - Pelonggaran kebijakan makroprudensial pada 2018 menjadi tumpuan untuk memulihkan penyaluran kredit perbankan yang…

Luncurkan G-Pro, Asuransi Generali Gaet BTN

      NERACA   Jakarta - PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero)…

BNI Siapkan Corporate Card untuk Kemenkeu

      NERACA   Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyiapkan BNI Corporate Card yang…