NERACA

Jakarta - Pengamat Pajak Tax Center Universitas Indonesia, Danni Darussalam mengatakan, langkah Kementerian Keuangan yang melakukan proses seleksi terbuka untuk jabatan Direktur Jenderal Pajak merupakan langkah positif untuk menghindari intervensi politik.

"Panitia seleksi harus benar-benar bersikap profesional dalam memilih Dirjen Pajak, panitia harus melihat rekam jejak calon dirjen pajak dengan lebih teliti," ujar dia di Jakarta, kemarin. Dengan seleksi terbuka, menurut Darussalam, proses pemilihan Dirjen Pajak menjadi lebih transparan.

Apalagi panitia seleksi merupakan tokoh-tokoh yang integritasnya tidak diragukan lagi, seperti mantan Gubernur Bank Indonesia dan Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution, mantan Ketua KPK Taufiqurahman Ruki, Anggota Komite Aparatur Sipil Negara Prijono Tjiptoherijanto, mantan Menteri Keuangan Chatib Basri dan Bambang Sudibyo, dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Ki Agus Badaruddin.

Darussalam mengatakan ada empat syarat yang harus dimiliki Dirjen Pajak baru. Pertama, Dirjen Pajak harus mempunyai pemahaman yang baik mengenai aturan teknis perpajakan. Kedua, Dirjen Pajak harus mempunyai pemahaman tentang proses bisnis. Ketiga, Dirjen Pajak yang terpilih harus memiliki jaringan yang luas. Keempat, Dirjen Pajak harus membangun kemitraan dengan otoritas pajak di negara lain.

Peneliti Forum Pajak Berkeadilan Wiko Saputra mengatakan langkah Kementerian Keuangan yang melakukan proses seleksi terbuka untuk Jabatan Dirjen Pajak merupakan langkah positif. Dia menilai, proses seleksi terbuka ini merupakan suatu terobosan atau inovasi yang perlu didukung.

Wiko pun menjelaskan ada tiga kriteria yang harus dimiliki Dirjen Pajak baru yaitu, Pertama, Dirjen Pajak harus memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang perpajakan, latar belakang pendidikan harus memadai dan mempunyai leadership yang kuat.

Kedua, Dirjen Pajak harus memiliki integritas, hal tersebut dapat dilihat dari kejujuran dan keterbukaan para kandidat dalam melaporkan harta kekayaan dan SPT secara rutin. Ketiga, Dirjen Pajak harus memiliki prestasi baik prestasi di bidang perpajakan maupun prestasi di bidang tata pemerintahan.

Rekam jejak

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan, pihaknya akan memastikan rekam jejak atau "track record" calon peserta pengisian jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan dengan berkoordinasi dengan institusi di mana peserta bekerja.

"Selain mumpuni, kita ingin ada "track record" baik dan jelas. Saya kira itu," katanya, belum lama ini. Dia mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi pada kementerian dan inspektorat jenderal untuk memastikan rekam jejak setiap peserta.

Untuk itu, kata Mardiasmo, setiap peserta akan mencantumkan atasan beserta nomor kontak yang dapat dihubungi pada daftar riwayat hidup atau "curriculum vitae". "Direktorat Jenderal Pajak ini sangat strategis perlu seseorang dengan kompetensi sangat bagus, semua akan dilakukan Panitia Seleksi. Kami akan menghubungi institusi yang tahu "track record" tahu integritasnya (peserta)," ujarnya.

Mardiasmo mengungkapkan, setiap peserta yang memenuhi syarat atau "eligible" mempunyai pengalaman bagus, track record dan prestasi bagus. Calon Direktur Jenderal Pajak unggul baik keterampilan dan kompetensi atau "hard skill" maupun kepribadian atau "soft skill" agar bisa memimpin dengan baik.

"Kami akan menilai "hard" dan "soft skill"-nya, dia (Dirjen Pajak) tidak cuma bisa jadi "manager", "leader" tetapi "transformer", ingin sesuatu yang lebih daripada orang lain," tuturnya.

Sementara itu, panitia seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi madya eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan akan meminta rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), apabila diperlukan, untuk menelusuri rekam jejak para pelamar.

"Kita ke KPK terkait rekam jejak, kalau terindikasi pelamar pernah diperiksa," kata salah satu anggota panitia seleksi Taufiequrachman Ruki. [ardi]