NERACA

Jakarta - Guna memenuhi kebutuhan gula dalam waktu tiga bulan ke depan yaitu dari Januari sampai Maret 2015, Industri Makanan dan Minuman (Mamin) meminta tambahan gula untuk industri atau gula rafinasi sebesar 600 ribu ton. Selama ini, gula rafinasi masih mengandalkan impor sehingga pemerintah didesak untuk membuka kembali pintu impor gula rafinasi untuk industri.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gappmi) Adhi S. Lukman mengaku bahwa jumlah tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan dari industri kelas menengah sampai skala besar. Sementara untuk industri kecil, pasokannya akan dikonversi berdasarkan batas performa kebutuhan pada tahun lalu.

"Data terakhir menyebutkan jumlah 600 ribu ton tersebut berlaku untuk 31 perusahaan skala menengah besar, kami akan terus melakukan pendataan dan selalu update ke pemerintah," ujar Adhi di Jakarta, Jumat (12/12).

Adhi mengatakan, Gapmmi bersama dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan telah sepakat untuk menyelesaikan pasokan selama tiga bulan terbih dahulu. Menurut Adhi, apabila ditambahkan dengan kebutuhan gula bagi industri makanan dan minuman skala kecil, maka diperkirakan akan bertambah sekitar 800 ribu ton.

Selain itu, pelaku usaha industri makanan dan minuman juga mengingatkan pada pemerintah untuk mulai memikirkan stok gula menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun depan yang jatuh pada Juli.    "Puncak panen sekitar April sampai Juni, berarti Maret harus sudah ada persiapan dan jangan sampai terlambat sehingga nantinya stok kosong," ujar Adhi.

Adhi menambahkan, secara keseluruhan pada 2015 mendatang kebutuhan pasokan gula untuk industri makanan dan minuman mencapai 3,2 juta ton. Sementara pertumbuhan industri ini diprediksi mencapai delapan persen. Adhi mengatakan, pertumbuhan industri makanan dan minuman termasuk yang paling tinggi di sektor non migas. Menurutnya, apabila tidak terjadi hambatan-hambatan, pertumbuhan industri tersebut mampu mencapai angka double digit.

Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTRI) Jawa Barat, Haris Sukmawan memaparkan ada sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi pemerintah agar tidak selamanya tergantung pada impor gula. "Kami akui, impor gula memang masih dibutuhkan. Tapi ada syaratnya, yaitu pemerintah harus berusaha menguranginya dengan melaksanakan beberapa program," ujarnya.

Pria akrab disapa Wawan itu menjelaskan, beberapa program harus dilaksanakan pemerintah agar tidak tergantung impor. Di antaranya mempertahankan eksistensi petani tebu agar terus menanam tebu. Dia menilai, rendahnya tingkat rendemen maupun harga gula membuat petani tebu akhirnya melirik budidaya lain sebagai pengganti tebu.

Menurut Wawan, agar petani tebu tetap setia pada budidaya tebu, maka pendapatan mereka harus diproteksi. Caranya, dengan melakukan revitalisasi besar-besaran terhadap seluruh mesin tua yang ada di pabrik gula agar tingkat rendemen menjadi tinggi.

Wawan menilai, revitalisasi total terhadap mesin di pabrik lama juga lebih efisien dibandingkan membangun pabrik gula baru. Pasalnya, pembangunan pabrik gula baru membutuhkan lahan yang cukup luas untuk areal penanaman tebunya. "Tidak perlu bangun pabrik gula yang baru, cukup revitalisasi total mesin-mesin yang ada di pabrik lama saja," tegas Wawan.

Tak hanya itu, lanjut Wawan, pemerintah juga mesti memperbaiki berbagai infrastruktur yang terkait dengan budidaya tebu. Seperti misalnya, saluran irigasi, ketersediaan varietas benih yang unggul, maupun kondisi jalan yang mempengaruhi pengangkutan tebu.

Lebih lanjut Wawan mengungkapkan, pemerintah pun harus bisa membantu petani tebu memperoleh pinjaman bank dengan bunga yang rendah. Seperti yang dialami petani di Thailand, mereka bisa memperoleh pinjaman dengan bunga yang hanya sekitar empat persen. "Kalau di sini, petani tebu harus menanggung bunga pinjaman di bank hingga 8,25 persen," keluh Wawan.

Wawan menambahkan, pemerintah juga harus memiliki data yang akurat dan transparan mengenai kebutuhan dan produksi gula nasional. Karena itu, mesti ada koordinasi yang baik antara Kementerian Pertanian, Perdagangan maupun BUMN. "Kalau program-program itu dijalankan, maka pengurangan impor hingga empat tahun kedepan bisa tercapai," ungkap Wawan.

Alasan Impor

Kalangan produsen gula rafinasi yang juga importir gula mentah (raw sugar) punya alasan untuk tetap mengimpor gula hingga 3 juta ton per tahun. Mereka beralasan pasokan di dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan raw sugar sebagai bahan baku gula rafinasi/industri.

Pihak Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) sebagai importir gula mentah mengaku seluruh bahan baku produksi gula rafinasi harus diimpor. "Gula rafinasi seluruh bahan bakunya harus impor. Karena produksi dalam negeri itu tidak cukup‎," kata Sekretaris Jenderal AGRI, Riyanto.

Riyanto mengatakan, kebutuhan gula mentah untuk diproses menjadi gula rafinasi setiap tahunnya berkisar 3 juta ton hingga 3,2 juta ton. ‎Angka tersebut tak dapat dipenuhi oleh pasokan dalam negeri. Hal ini karena seluruh produksi gula kristal putih (GKP) atau gula konsumsi sebanyak 2,1-2,5 juta ton dari petani dijual ke konsumen. "Jadi kebutuhan nasional itu sekitar 5 juta lebih. Yang 2,1 juta itu sudah untuk konsumsi," tuturnya.

Ia mengatakan, pihaknya tak mau terus-terusan mengimpor gula mentah. Mereka ingin mendapatkan bahan baku dari dalam negeri dengan cara membuka lahan perkebenunan tebu sendiri, namun menurutnya terkendala ketersediaan lahan. "Asal ada lahan itu pasti mau. Siap kok, asal ada lahan. Masalah‎nya hanya lahan," tuturnya.