NERACA

Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Riza Damanik membenarkan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bahwa ada mafia dalam tata niaga garam. Dia juga menegaskan bahwa apa yang disampaikan Susi dengan kelompok Samurai Garam bukan wacana belaka, namun sungguh-sungguh terjadi dalam bisnis pergaraman.

Mantan Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) itu mengatakan indikator adanya mafia itu adakah masifnya praktik kejahatan yang terjadi secara berkelanjutan."Sebenarnya, masalah ini kita sudah paham, solusinya dan tindakan juga sudah diketahui pemerintah namun tetap saja tidak bisa diselesaikan," kata Riza di Jakarta, akhir pekan lalu. 

Riza menuturkan, pergerakan para mafia garam tersebut tidak terlepas dari keterlibatan pihak birokrasi pemerintahan. Tidak tanggung-tanggung, secara gamblang Ia pun menuding Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi lembaga pemerintahan yang patut dicurigai. "Para mafia tidak mungkin bekerja secara single. Pasti mereka menggandeng birokrasi atau menggunakan instrumen bikrokrasi," ujar dia.

Mengenai rekam jejak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dia pun mensinyalir bahwa importir garam yang diduga kuat berperan sebagai mafia garam ini menjadi pelaku dibalik layar (actor behind the scene) yang selama ini menghambat pertumbuhan produksi para petambak garam lokal.

Riza berharap pemerintah dalam situasi seperti ini sebaiknya terbuka dan segera melakukan identifikasi atau penyelidikan tentang rekam jejak dan celah yang sering disusupi oleh para mafia tersebut.

Menurut Riza, ada tiga solusi jitu yang dapat ditempuh pemerintah dalam waktu dekat ini untuk segera menghidupkan kembali produksi dan daya saing garam lokal.

Pertama, pembenahan tata kelola dimana berkaitan langsung dengan manajemen produktifitas impor dan regulasi. Kedua, konsistensi dalam upaya pemanfaatan ruang (tidak ada lagi alih fungsi lahan).

Kemudian pada poin ketiga, Riza menilai perlu adanya peningkatan tata produksi petambak garam. Sebab hingga saat ini masih belum diimbangi dengan kebijakan pemerintah yang pro terhadap peningkatan harga dan kualitas produksi garam.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menuding terhambatnya kesejahteraan petani dan pertumbuhan garam lokal karena adanya aksi mafia garam. Mafia garam yang dia istilahkan dengan "Samurai Garam" itulah yang memainkan sektor industri garam. "Petani garam susah terus karena ada lima samurai," kata Susi di Jakarta, Senin lalu (8/12).

Namun Susi enggan menunjuk siapa-siapa yang dia istilahkan dengan Samurai Garam tersebut."Samurai garam, Kalian harus cari tahu. Kalian investigasi siapa samurai garam ini," ujar Susi.

Susi mengharapkan pihak Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk membuka sindikat mafia garam."Publikasi data di seluruh kementerian sebaiknya di release ke website agar masyarakat bisa tahu dan memberi feedback," ujar Susi.

Pihak yang berwenang menjelaskan siapa samurai garam, lanjut Susi, adalah Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian."Kemendag dan Kemenperin harus membuat penjelasan siapa itu lima samurai," ujar dia.

Dia juga meminta dua kementerian itu lebih transparan mengenai data impor garam."Mesti terbuka. Policy dibuat itu harus bisa dijelaskan kenapa dilakukan impor garam. Kenapa kita harus impor? Kenapa dengan petani garam lokal?" ungkap Susi.

Menurut Susi, jika petani garam lokal terkendala oleh teknologi, seharusnya yang dilakukan adalah peremajaan teknologi, bukan impor garam. Adanya teknologi, kata Susi, bisa mengembangkan produksi garam lokal sehingga tidak perlu bergantung pada garam impor.

Sebelumnya juga, Susi berkomitmen untuk menutup kran impor garam dan ingin membenahi sektor industri garam. Serta mulai membenahi kesejahteraan petani garam Indonesia. (mohar, rin)