BI Rate Bertahan di Level 7,75%

NERACA

Jakarta - Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 7,75 persen. Sementara suku bunga lending facility dan suku bunga deposit facility masing-masing tetap pada level 8 persen dan 5,75 persen.

"RDG kali ini mencakup evaluasi tiga bulan terakhir, hasil RDG merumuskan BI tetap mempertahankan BI Rate sebesar 7,75 persen," ungkap Direktur Departemen Komunikasi BI, Peter Jacob di, Jakarta, Kamis (11/12).

Dia mengungkapkan, kebijakan tersebut konsisten dengan upaya untuk mengarahkan inflasi menuju ke sasaran 4 persen plus-minus 1 persen pada 2014 dan 2015. "Masih konsisten untuk pastikan tekanan inflasi setelah realokasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) akan tetap terkendali dan temporary sehingga bisa kembali menuju sasaran inflasi pada 4 persen plus minus 1 persen," katanya.

Pada kesempatan berbeda, Pengamat ekonomi Iman Sugema mengatakan, demi menyelamatkan rupiah yang terdepresiasi kelewat dalam, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dan sektor riil dengan menaikkan suku bunga guna mengerem konsumsi. Harusnya dalam kondisi ini BI kembali menurunkan BI Rate agar sektor riil dapat berjalan.

"Keputusan pemerintah menerbitkan obligasi global berdenominasi dolar AS di tengah buramnya prospek ekonomi dunia harus dicermati, jangan sampai membuat masalah baru karena beban berat terjadi di APBN," ujarnya. Iman mengingatkan, selain penerbitan obligasi global berdenominasi dolar AS, obligasi dalam denominasi rupiah juga cukup berisiko tinggi pada tahun depan.

Sementara itu, menurut, Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan kebijakan BI menaikan suku bunga acuan pasca kenaikan BBM subsidi tindakan yang terlalu reaktif mengingat sampai saat ini kenaikan inflasi belum nampak, harusnya jika ingin menaikan BI Rate nanti setelah BPS mengumumkan kenaikan inflasi. “Ini kan belum ada tingkat kenaikannya, sudah dinaikkan saja, kadang kebijakan BI terlalu reaktif dan terkesan lebay,” ujarnya.

Karena apa, suku bunga acuan naik yang paling kena dampaknya adalah sektor riil, karena sulit untuk mencari pembiayaan dalam negeri, kemudian mereka mencari pembiayaan dari luar ULN kembali naik. Di samping itu biaya produksinya pasti menurun, hasil ekspor juga ikut menurun karena ketidak mampuan dalam negeri meningkatkan produksi. “BI Rate naik, sektor riil yang paling sekarat, sedangkan pertumbuhan ekonomi jika ingin baik harus ada peningkatan pertumbuhan dari sektor riil. Gimana mau bagus, kalau sektor riilnya sesak napas,” tegasnya

Harusnya, jika memang BI mau menaikan BI Rate menunggu jika memang kenaikan inflasi tajam, tapi jika kenaikannya tidak terlalu tinggi juga tidak perlu untuk menaikan suku bunga acuan. “Kalau kenaikannya masih di angka 2 persen masih dianggap wajar karena masyarakat masih kaget dengan kenaikan BBM subsidi,” ujarnya.

Oleh karena itu, jika memang pemerintah ingin adanya pertumbuhan sektor riil yang lebih bagus, alangkah baiknya BI bisa menurunkan BI Rate. “JIka memang ingin ada pembangunan di sektor riil guna penopang pertumbuhan ekonomi maka sudah seharusnya BI Rate diturunkan,” paparnya.

Seperti diketahui, setelah menahan suku bunga acuan (BI Rate) selama 13 bulan di level 7,5 persen, Bank Indonesia akhirnya menaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin setelah pemerintah memutuskan harga BBM naik belum lama ini ke level 7,75 persen. [agus]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Serapan Lelang SBSN Capai Rp7,04 Triliun

    NERACA   Jakarta - Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)…

60% Pengguna Dapatkan Akses Pertama Kredit dari Kredivo

    NERACA   Jakarta - Kehadiran teknologi finansial telah memberikan ruang untuk turut mendorong peningkatan inklusi keuangan di Indonesia…

Palapa Ring Bikin Akses Fintech Tembus ke Daerah Terpencil

  NERACA   Jakarta - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menilai kehadiran Palapa Ring akan memudahkan peminjaman berbasis teknologi…