Jakarta – Kalangan ekonom memprediksi pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan terus berlanjut hingga akhir 2014. Otoritas moneter diminta lebih mewaspadai hasil rapat bank sentral di negara Paman Sam itu (Federal Open Market Committee-FOMC) pada 16 Desember 2014, karena sangat strategis bagi kestabilan ekonomi Indonesia di masa depan.

NERACA  

Ekonom UI yang juga analis PT Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih mengatakan, pelemahan rupiah yang terjadi bersamaan dengan mata uang Asia lainnya membuat Bank Indonesia belum melakukan intervensi hingga saat ini. Kekhawatiran menurunnya posisi cadangan devisa tampaknya menjadi alasan BI belum melakuka intervensi di pasar uang. Bila tidak ada kewaspadaan lebih dini dari BI, kurs rupiah berpotensi melemah hingga level Rp 12.400-12.450 per US$ pada akhir tahun ini.

"Oleh karenanya, semua tergantung kepada BI. Jika BI bisa menjaga, rupiah tidak akan menembus angka tersebut, sebaliknya, kalau BI membiarkan tak melakukan intervensi, rupiah bakal tembus lebih Rp12.300/US$, ujarnya. Posisi rupiah kemarin (10/12) tercatat Rp 12.330.

Dia pun menjelaskan tren penguatan dolar terhadap hampir seluruh mata uang dunia dipicu oleh melemahnya harga minyak mentah dunia hingga menembus US$62 per barel. Selain itu, iming-iming kenaikan suku bunga bank sentral AS (The Fed) turut membuat pelaku pasar terus berspekulasi terhadap imbal hasil mata uang asing itu.

"Investor mengantisipasi kemungkinan The Fed memberi sinyal yang lebih jelas mengenai kenaikan suku bunganya pada rapat bank sentral AS (FOMC) pada 16 Desember mendatang," ujarnya.

Tidak hanya itu. Menurut Lana, penurunan cadangan devisa Indonesia menjadi sentimen negatif. Cadangan devisa Indonesia per akhir November 2014 tercatat US$111,14 miliar, turun dibandingkan Oktober 2014 yang mencapai US$111,97 miliar.

"Secara fundamental, lanjut dia, prospek rupiah hingga semester I-2015 masih cenderung melemah. Dalam konteks currency war, ketika mata uang negara lain tengah melemah rupiah malah tidak bagus jika menguat sendirian," ujarnya.

Pengamat ekonomi Universitas Atmajaya A. Prasetyantoko menilai pelemahan rupiah terjadi lantaran fundamental ekonomi Indonesia yang tidak kuat dalam menghadapi tekanan dari global salah satunya dari perbaikan ekonomi ASt yang tak diikuti oleh perbaikan ekonomi di negara maju lainnya. “Eropa, Jepang, dan China masih melemah, perekonomian global ibarat pesawat yang terbang dengan satu motor," ujarnya.

Berdasarkan proyeksi Dana Moneter Internasonal (IMF), pertumbuhan ekonomi negeri tirai bambu tersebut hanya 7,5% pada tahun ini, dan 7,3% pada 2015. Padahal, negeri ini merupakan mitra dagang utama bagi Indonesia. “Pelemahan China, cukup mengganggu karena negara tersebut merupakan salah satu rekanan perdagangan utama,” ujarnya.

Selain itu, ia menilai fluktuasi rupiah telah terjadi sejak pengumuman penghentian quantitative easing oleh The Fed. Serta adanya sentimen positif dan negatif pasca pemerintahan baru. Dia memprediksi titik terendah pelemahan rupiah hingga akhir tahun akan sama seperti kurs pada tahun 2008, yaitu mencapai Rp12.400. Sedangkan titik penguatan rupiah akan mencapai Rp12 ribu. “Maksimal ya Rp12.400. Itu kan titik terendah di 2008. Kalo situasi tahun ini dianggap seburuk tahun 2008, ya Rp12.400 lah. Kalau lebih dari pada itu, maka akan berbahaya untuk ekonomi kita,” ujarnya.

Cukup Boros

Lebih jauh lagi, Pras berpendapat jika Bank Indonesia melakukan intervensi ke pasar valas dengan menggunakan cadangan devisa (cadev), maka hal itu adalah langkah yang boros. “Kalau mengintervensi dengan cadev itu cukup boros, harusnya fundamental yang harus dibenahi bukan dengan cara operasi pasar. Karena fluktuasi rupiah akan terjadi ketika fundamentalnya tidak kuat,” pungkasnya.

Menurut dia, pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan ini sesungguhnya terjadi secara fundamental yaitu tekanan dari global dari perbaikan ekonomi Amerika Serikat yang tak diikuti oleh perbaikan ekonomi di negara maju lainnya.

Selain itu, Lana juga menjelaskan pelarangan penggunaan mata uang asing di dalam transaksi pembayaran merupakan sejalan dengan UU No 7/2011 tentang mata uang, maka jika ada pelaku yang melanggar UU tersebut maka akan ditindak pidana secara hukum. BI harusnya konsisten terus mensosialisasikan agar dalam transaksi pembayaran tidak menggunakan valuta asing (valas) dan dapat menggunakan mata uang rupiah di dalam negeri. Hal tersebut dilakukan guna menguatkan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing.

Dia pun menuturkan diperlukan kebijakan lindung nilai (hedging) adalah cara atau teknik untuk mengurangi baik risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan. Kebijakan tersebut untuk mengurangi tekanan US$ atas rupiah. "Kebijakan itu dinilai bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS," ujarnya.

Padahal, sebelumya sejumlah menteri ekonomi, Gubernur BI,  Ketua BPK, Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) dalam rapat koordinasi waktu lalu, menyepakati alternatif hedging  (lindung nilai) sebagai upaya untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar. Dengan transaksi hedging, maka fluktuasi nilai tukar rupiah akan lebih terkendali.

Karena selama ini kebutuhan pembayaran utang luar negeri diambil dari pasar spot yang riskan terhadap fluktuasi. Apabila dilakukan hedging, valas yang dibutuhkan untuk hedging akan menurunkan permintaan valas di pasar spot Indonesia yang saat ini rata-rata sekitar US$5 miliar per hari. Turunnya permintaan valas di pasar spot akan membuat nilai tukar rupiah lebih stabil.

Peneliti perbankan Indef Abdul Manap Pulungan menilai, kebijakan BI menaikan suku bunga acuan dari 7,5% ke 7,75% pasca kenaikan harga BBM) subsidi, adalah kebijakan yang salah, mengingat realisasinya tidak mampu menjaga rupiah menjadi perkasa justru membuat rupiah makin terdepresiasi. “Kebijakan menaikan BI Rate untuk menarik investor untuk menjaga rupiah tetap kuat ternyata meleset,  ini merupakan kebijakan yang salah,” ujarnya kemarin.

Bagaimanapun, jika BI Rate tinggi maka dari sisi pembiayaan pembangunan sangat kesulitan  mencari sumber pendanaan dalam negeri. Oleh karenanya, kebijakan menaikkan BI Rate malah bermasalah besar. “Keinginan BI dapat menjaga rupiah gagal. Celakanya malah menambah masalah, rupiah terpuruk, pembangunan infrastruktur tidak berjalan,” ujarnya.agus/bari/mohar