KPR BTN Genap Berusia 38 Tahun

NERACA

Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tidak pernah berhenti dalam berkarya memenuhi tuntutan core businessnya dalam pembiayaan perumahan di Indonesia. Selalu saja ada terobosan untuk meningkatkan peran Bank BTN sebagai bank fokus perumahan (mortgage bank). Kebutuhan rumah akan terus berjalan, tumbuh dan terus akan tumbuh. Para pelaku usaha terkait pembangunan perumahan di Indonesia termasuk perbankan sebagai pendukung pembiayaan harus siap. Kami siap mengawal tugas mulia dalam menyediakan rumah bagi masyarakat Indonesia. Sebagai bank fokus pembiayaan perumahan, Bank BTN akan memberikan peran lebih besar dalam mendukung Pemerintah menyiapkan program rumah nasional bagi masyarakat menengah bawah. Demikian Maryono, Direktur Utama Bank BTN menjelaskan hal tersebut usai acara peringatan 38 tahun KPR BTN  di Jakarta, Rabu (10/12). 

Maryono mengharapkan peringatan HUT KPR BTN yang ke-38 dapat menjadi momentum di bawah kepemimpinan pemerintahan baru dalam melakukan perbaian di bidang  perumahan nasional.  Baik itu dalam perbaikan dari sisi supply, demand ataupun kebijakan pusat dan daerah yang pro bisnis dan pro rakyat.

Indonesia masih menghadapi problematika besar dalam mengatasi masalah backlog perumahan dalam negeri. Hingga saat ini diperkirakan backlog mencapai 15 juta lebih unit rumah yang masih harus dipenuhi oleh pemerintah. Diperlukan peran serta banyak pihak untuk mengatasi problematika masalah perumahan ini.  Pemenuhan kebutuhan perumahan tersebut menjadi tanggungjawab bersama. Baik pemerintah, pengembang maupun perbankan perlu menyatukan visi dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan rumah untuk masyarakat. Apalagi jika melihat backlog masalah penyediaan perumahan di Indonesia akan terus bertambah jika tidak ada solusi untuk mengatasi masalah tersebut, tegasnya.  

Tantangan Indonesia tahun depan adalah risiko turbulensi di pasar keuangan global, yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, the Fed fund rate. Meskipun belum bisa diperkirakan waktunya, cepat atau lambat, banyak pihak memperkirakan bahwa kebijakan tersebut akan terjadi. Bagi Indonesia, hal tersebut dapat berakibat pada berkurangnya aliran modal masuk karena pergeseran penempatan investasi lintas negara. Berkurangnya aliran modal bisa berdampak terhadap pengetatan likuiditas yang berdampak kepada kenaikan suku bunga acuan bank sentral, yang biasanya juga diikuti dengan kenaikan suku bunga perbankan.

Di samping itu, dari sisi domestik dampak ekonomi akibat kenaikan BBM dan penyesuaian tarif listrik diperkirakan  akan berpengaruh terhadap meningkatnya biaya produksi, biaya distribusi, dan inflasi. Harga-harga kebutuhan pokok menjadi meningkat, daya beli menurun, konsumsi rumah tangga juga menurun.

Hal-hal tersebut di atas, mudah-mudahan dapat diantisipasi dengan baik oleh Pemerintah dengan program reformasi fiskal merealokasi anggaran subsidi BBM ke sektor yang produktif. Implementasi program ini diharapkan dapat segera berjalan dan membuahkan hasil yang berdampak terhadap penguatan ekonomi rakyat banyak.

Minat masyarakat untuk memiliki rumah begitu besar sekali. Entah itu untuk kebutuhan tempat tinggal ataupun sarana investasi bagi mereka. Ini merupakan potensi yang perlu didorong oleh para pelaku pembangunan perumahan agar pasar rumah selalu siap untuk dibeli oleh masyarakat yang membutuhkan. 

Berdasarkan data Bank BTN  sejak realisasi 10 Desember 1976 sd. November 2014 ini, telah direalisasi rumah sebanyak 3.371.958 unit yang terdiri  Hunian Subsidi sebanyak 2.562.043 unit (76,0%) dan Hunian Non Subsidi sebanyak  809.915 unit (24,0%) dengan total kredit mencapai  Rp120,99 Triliun, terdiri dari KPR Subsidi sebesar Rp56,58Triliun(46,8%) dan KPR Non Subsidi sebesar Rp64,41 Triliun(53,2%).

"Kami masih tetap memberikan dukungan penuh terhadap upaya-upaya dalam memenuhi kebutuhan rumah rakyat. Oleh karena harapan kami BTN Housing Finance Center dan produk Tabungan BTN Perumahan             Indonesia dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kebutuhan rumah di Indonesia," pinta Maryono.

Termasuk yang dilakukan bertepatan  pada HUT ke38 KPR BTN kali ini adalah merupakan komitmen perseroan dalam mengembangkan bisnis terkait masalah perumahan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Bank BTN menjalin kerjasama dengan beberapa pihak untuk aliansi kerja sama strategis pemanfaatan produk, jasa dan layanan perbankan, yaitu dengan PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. (ALFAMART) dan PT Property Bali Benoa. Sementara kerjasama dalam penyediaan fasilitas kredit dilakukan dengan Pancanaka Group, PT Duta Senawijaya Mandiri, PT Adhi Persada Properti dan Ciputra Sub Holding I.  

Bank BTN juga memberikan penghargaan kepada para pelaku bisnis, para tokoh yang telah memberikan jasa terhadap lahirnya KPR di Indonesia dan tumbuhnya industry perumahan di Indonesia. Kami memberikan apresiasi untuk itu pada HUT KPR kali ini, tegas Maryono.

Bank BTN akan tetap fokus pada bisnis pembiayaan perumahan. Potensi perumahan masih sangat besar dan Bank BTN sebagai bank fokus dapat memiliki portfolio pembiayaan perumahan hingga 85%. Sementara bank umum terkendala regulasi karena portofolio mereka maksimal hanya 20% di KPR. Sedangkan Bank BTN adalah bank khusus, jadi tidak dibatasi.  Karena potensi bisnis dan perannya yang sangat besar, Bank BTN akan menjadi besar sebagai Mortgage Bank di Indonesia.

BTN sudah mempunyai pengalaman hampir 40 tahun menjalankan bisnis pembiayaan perumahan di Indonesia. Selama ini, Bank BTN  yang mengeksekusi program rumah rakyat melalui skim FLPP meski itu ditawarkan ke semua bank. Sebanyak 95% kredit rumah subsidi disalurkan BTN. 

BTN masih menjadi pemimpin pasar pembiayaan perumahan di Indonesia dengan penguasaan pangsa pasar total KPR sebesar 24%. Sedangkan untuk segmen KPR subsidi, peran Bank BTN sangat dominan dengan menguasai pangsa pasar lebih dari 95% dari total penyaluran FLPP tahun 2011, 2012 dan 2013. [kam]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…