Peran Lembaga Mediasi Tumpang Tindih - Penanganan Kasus di Pasar Modal

NERACA

Jakarta – Penanganan kasus sengketa di pasar modal, dibutuhkan sinergis antar lembaga hukum agar penanangan masalah sengketa bisa diselesaikan dengan cepat dan bukan sebaliknya menimbulkan masalah baru. Namun faktanya dilapangan, penanganan sengketa hukum Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sering tumpang tindih.

Direktur Eksekutif Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, Tri Lenggono Yanuarachmadi mengatakan, selama ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selalu menerima penanganan kasus yang sebelumnya sudah ditangani oleh lembaga mediasi maupun arbitrase lain. Akibatnya terjadi tumpang tindih (overlapping) penanganan kasus melalui mekanisme mediasi antara lembaga mediasi atau arbitrase dangan BPSK,”Selama ini, penanganan kasus oleh BPSK sering terjadi overlapping dengan lembaga mediasi maupun lembaga arbitrase yang lain,”ungkapnya di Jakarta, Rabu (10/12).

Menurut Tri, harusnya BPSK menolak penanganan kasus yang sudah dilakukan lembaga lain karena jika diterima akan melanggar regulasi yang ada. Pasalnya, bila tetap diterima, sama saja BPSK melanggar UU Nomor 30 tahun 1999.

Dia menjelaskan, selama ini hasil keputusan dari BPSK selalu berujung di lembaga peradilan umum, baik di Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung,”Keputusan BPSK sering diajukan keberatan oleh para pihak yang bersengketa, sehingga kasusnya masuk ke pengadilan," ujar dia.

Meskipun demikian, kata Tri Lenggono, kondisi pasar modal Indonesia mengalami perbaikan sepanjang tahun 2014, jika dibandingkan tahun sebelumnya. Perbaikan itu didukung oleh infrastruktur, sistem dan teknologi yang lebih canggih,”Kasus pasar modal minim terjadi. Dengan adanya aturan pasar modal yang lebih baik dan bisa meminimalisir terjadinya kasus dan pelanggaran,”ungkapnya.

Menurut Tri, dua tahun belakangan ini, BAPMI tidak pernah menerima aduan dari pelaku pasar modal. Hal ini sangat berbeda dibandingkan periode 2002-2009 lalu, dimana banyak kasus yang terjadi pada periode tersebut. Adapun kasus yang terjadi selama periode 2002-2009 adalah masalah pengelolaan dana dan margin trading. Pada tahun 2011-2012, BAPMI hanya mendapatkan laporan kasus sebanyak 1-2 perkara,”Kami memiliki anggapan, jika kasus dan perkara pasar modal, mungkin jalan damai dan musyawarah dari kedua pihak yang terkait," tuturnya.

Dia menjelaskan, putusan perkara yang dimiliki BAPMI sangat mengikat dan tidak ada upaya hukum lain. Untuk itu sebelum mengadukan perkara ke BAPMI, pihaknya meminta agar berhati-hati dalam mengadukan perkara,”Kami beda dengan badan peradilan umum yang lain, pihak yang kalah bisa melakukan banding, kasasi bahkan peninjauan kembali,”tandasnya. (bani)

BERITA TERKAIT

Peluang Mata Uang Digital Libra Di Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta - Ketua Indonesia Blockchain Society, Ery Punta H, menjelaskan mata uang digital (cryptocurrency) "Libra" besutan Facebook memiliki peluang untuk digunakan…

DPRD Jabar Inisiasi Pembentukan Raperda Pusat Pasar Distribusi

DPRD Jabar Inisiasi Pembentukan Raperda Pusat Pasar Distribusi NERACA Bandung - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar)…

KPK: Terdapat Dokumen Baru Penanganan Kasus Garuda Indonesia

KPK: Terdapat Dokumen Baru Penanganan Kasus Garuda Indonesia   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan terdapat dokumen-dokumen baru yang…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Patok Harga Rp 221 Saham - GOLD Raup Rights Issue Rp 212,715 Miliar

NERACA Jakarta - Perusahaan penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi, PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk (GOLD) menetapkan harga pelaksanaan penambahan modal dengan…

Investasikan Dana Rp 20 Miliar - Phapros Rambah Lini Bisnis Kosmetik

NERACA Jakarta – Kembangkan ekspansi bisnis dan masuk ke bisnis kosmetik, emiten farmasi PT Phapros Tbk. (PEHA) menyiapkan investasi sebesar…

Gelar Rights Issue - Central Omega Bidik Dana Rp 2,4 Triliun

NERACA Jakarta — Perkuat modal dan pengembangan smelter, PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) bakal menggelar penerbitan hak memesan efek…