Tidak Bijak Wacana Kenaikan Gaji Kepala Daerah dan DPR - Oleh: Aries Musnamdar, Dosen PTN

Memang nyata bahwa kenaikan harga BBM membuat harga sejumlah kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya naik juga sehingga membuat banyak rakyat tambah sulit hidup. Rakyat kebanyakan yang saya maksud adalah mereka yang menurut rujukan PBB mereka yang pengahsilan per kapitanya 2 dolar AS perhari artinya tidak sampai Rp 1 juta/bulan yang di Indonesia ternyata jumlahnya puluhan bahkan ratusan juta jiwa.

Dengan demikian pekerjaan rumah pemerintah untuk menaikkan gaji kaum kebanyakan ini seharusnya sesuatu hal yang mendesak dan menjadi prioritas program kerja kabinet Jokowi-JK. Alih-alih ingin menaikan gaji mereka eh, baru-baru ini tersiar kabar bahwa gaji kepala daerah dan anggota DPR akan dinaikkan.

Menurut saya sebagai warga biasa melihat gaji dan tunjangan2 kepala daerah dan anggota DPR sudah demikian besar dan mereka tidak akan menderita atau dengan kata lain mereka sangat mampu menutupi kebutuhannya baik yang pokok, sekunder ataupun bahkan yang tersier sekalipun dengan penerimaan gaji dan tunjangan (take home pay) yang mereka terima sekarang.

Saya heran kenapa pemerintah mesti memikirkan mereka lagi dalam situasi kenaikan harga barang sesungguhnya malah memberatkan masyarakat miskin? Samasekali tidak memberatkan mereka secara kesejahteraan. Apakah ini yang dinamakan pemerintahan yang merakyat dan sederhana itu karena terlanjur raykat begitu percaya bahwa sang pemimpinnya itu sederhana dan merakyat (katanya)?

Saya tidak habis pikir kenapa ide kenaikan gaji kaum elite ini muncul dalam situasi gonjang ganjing politik terutama terkait pemilu langsung dan tak langsung. Secara awam tentu saja orang patut dan lumrah untuk mengatakan ide kenaikan gaji ini bermotif politis dan mencederai anggapan masyarakat akan pemerintah yang merakyat dan sederhana.

Tentu jika pemerintah punya usulan kenaikan gaji para elite tersebut manakala diajukan ke DPR secara logika tidak mungkin ditolak atau paling tidak bisa menyenangkan mereka (kaum elite) karena pemerintah memerhatikannya.

Padahal pemerintah seyigyanya tidak layak memikirkan kesejahteraan mereka yang pemasukan perbulannya berada diatas rata-rata kebanyakan rakyat Indonesia ditengah situasi ketimpangan luar biasa di negeri ini.

Pikirkan dan bekerjalah untuk kaum buruh, petani, nelayan, tukang bakso, sopir angkot, tukang becak, dan pedagang kecil serta banyak wong cilik lainnya yang kembang kempis dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tetapi mereka tidak merengek-rengek dan terlalu sabar melihat kemewahan para pimpinannya itu. Rakyat kebanyakan ternyata bersikap lebih mulia dari pada mereka yang diberikan amanah mengurus negara ini. (uin-malang.ac.id)

BERITA TERKAIT

Bank Daerah dan Swasta Didorong Ikut Danai Proyek Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT)…

DPR Imbau Masyarakat Waspadai Peredaran Uang Palsu

DPR Imbau Masyarakat Waspadai Peredaran Uang Palsu NERACA Sukabumi - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menghimbau agar seluruh…

Anggota DPR Dorong Pembentukan Asosiasi UMKM Depok

Anggota DPR Dorong Pembentukan Asosiasi UMKM Depok NERACA Depok - Anggota Komisi X DPR RI H. Nuroji mendorong terbentuknya asosiasi…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Mengkritisi Upaya Membuka Pasar Baru Dunia

Oleh: Pril Huseno Forum “Seminar Perdagangan Nasional dan Dialog Gerakan Ekspor Nasional” yang digagas Kadin, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia dan…

Efektivitas Sistem Pendidikan Link & Match

Oleh : Untung Juanto ST. MM, Pemerhati Produktivitas SDM Debat calon Wakil Presiden pada tanggal 17 Maret 2019 antara KH…

Waspadai Hoax yang Ancam Suksesnya Pemilu

  Oleh: Ariffudin Ahsan dan Akbar Zuliandi, Pemerhati Sosial Media   Pemilihan legisliatif dan pemilihan presiden 2019 akan segera dilaksanakan…