Korupsi dan Pendidikan Karakter

Oleh: Drs Riduan Siagian SH, MH, MM; Dosen STIE Bisnis Indonesia

Kamis, 11/12/2014

Pada tahun 2013 yang lalu, Transparansi Internasional (TI) mengeluarkan daftar tentang indeks persepsi korupsi selama tahun 2013. Lantas apa hasilnya? Nah, hasilnya survei TI ini terhadap 175 negara adalah bahwa Afganistan, Korea Utara dan Somalia menjadi tiga negara terkorup tahun 2013. Sementara itu, Indonesia berada di posisi ke-114 dengan indeks persepsi 32. Posisi Indonesia ini masih sangat jauh bila dibandingkan dengan posisi Singapura, yang menjadi satu-satunya negara Asia bertengger di posisi ke-5 dengan indeks persepsi 86. Artinya Indonesia masihlah termasuk dalam daftar negara-negara terkorup.

Korupsi Menggurita

Fakta saat ini, carut-marut korupsi di negeri ini memang sudah tak terpermanai banyaknya. Kasus korupsi sudah tak terhitung jumlahnya, baik yang sudah maupun yang sedang diproses. Itu pun yang diketahui. Konon jumlah perbuatan korupsi (yang belum diketahui) berlipat kali jumlah yang sudah dan sedang diproses aparat hukum itu. Tak dapat disangkal, kini telah terjadi distribusi perilaku dan pelaku korupsi, mulai merata di institusi-institusi negara. Coba kita cermati. Lembaga dan institusi mana di negeri ini yang tidak disatroni maling? Hampir tidak ada satupun lembaga atau institusi yang kita punyai yang bebas korupsi. Maling-maling bertitel keren sebagai koruptor itu hadir dan muncul dimana-mana. Mereka itu sudah mewabah, dan sakit yang mereka ciptakan sudah teramat akut. Hadir menggerogoti setiap sendi-sendi negeri ini. Melumat hampir semua ruang yang dilaluinya. Laksana ruang gelap yang tak kita jumpai lagi berkas cahaya terang. Ibarat tidak lagi ada ruang pengharapan di sana. Pengharapan bahwa negeri kita akan bebas dari korupsi.

Entah dengan cara apa lagi untuk melenyapkan korupsi di negeri ini. KPK dan lembaga hukum lain terus bekerja tapi tak habis-habisnya. Korupsi malah semakin menggurita. Pelaku yang ditemukan pun semakin mencengangkan dengan tingkat pencurian uang yang cukup besar. Tidak hanya di lembaga eksekutif atau legislatif malah di lembaga yudikatif yang harusnya mengadili segala pelanggaran hukum justru terkena virus korupsi. Malah sering ditemukan ada kolaborasi ketiga lembaga ini (eksekutif, legislatif dan yudikatif) untuk menguras uang rakyat. Tak salah jika kemudian muncul istilah “triascoruptica”. Itu baru di tingkat elite. Bagaimana dengan di kalangan masyarakat bawah (biasa)?

Tidak jauh beda dengan korupsi di kalangan masyarakat atas. Ibarat gunung es di lautan, terlihat sedikit di atas tapi di bawah sungguh banyak. Mulai dari prosedur birokrasi atau sistem administrasi dalam pelayanan-pelayanan umum. Misalnya pengurusan KTP. Banyak masyarakat yang harus melewati liku-liku prosedur untuk bisa mendapatkan sebuah kartu indentitas sebagai warga negara. Selain itu tak jarang selalu berurusan dengan oknum birokrasi yang meminta pembayaran-pembayaran yang tidak jelas. Oknum ini biasa berdalih agar urusan pembuatan KTP nya bisa segera selesai.

Tidak ada bedanya ketika masuk menjadi siswa di suatu lembaga pendidikan tertentu. Di banyak sekolah sering ditemukan pungutan-pungutan yang tidak jelas sebabnya. Kedoknya untuk uang administrasi, pembangunan atau agar bisa lulus atau diterima di sekolah itu. Terlebih jika sekolah tersebut berlabel ‘sekolah bertaraf internasional’. Padahal sekolah harusnya menjadi sumber kebaikan (contoh) yang memberi cahaya terhadap segala kegelapan dalam masyarakat. Begitu juga ketika mau ikut seleksi CPNS, mau masuk Polri, mau jadi tentara, mau diangkat jadi guru tetap setelah bertahun-tahun honorer melulu, semuanya butuh dana ekstra yang tidak sedikit, jangan heran kalau hasilnya kelak mereka berusaha mengembalikan “modal” yang sudah dikeluarkan. Jadi, korupsi sudah ibarat lingkaran setan yang melilit tubuh bangsa ini.

Setidaknya beberapa contoh di atas, menjadi bukti bahwa praktek korupsi di negeri ini begitu melilit sendi-sendi kehidupan kita. Dari atas (elite) hingga tingkat bawah atau masyarakat biasa. Jika semua orang sudah berlomba-lomba berlaku tak jujur bahkan untuk hal-hal kecil dengan jumlah yang tak seberapa tapi dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun dan dianggap wajar, maka jangan harap akan mudah memberantas korupsi di negeri ini. Oleh karena itu, jika negeri ini bebas dari korupsi maka pemberantasannya harus dilakukan secara menyeluruh. Bukan hanya KPK, Polisi, Kejaksaan atau lembaga hukum lainnya, melainkan ini tugas semua elemen bangsa. Jika praktek korupsi di negeri ini sudah begitu terstruktur, sistemik dan massif maka tidak lain solusinya juga harus secara terstruktur, sistemik dan massif.

Pendidikan Karakter

Barangkali ada benarnya bahwa kejujuran dan integritas sepertinya sudah menjadi barang langka di Indonesia. Kejujuran dan integritas bukanlah hal yang populer dan digemari di negeri ini. Negeri ini lebih menggemari yang namanya korupsi, kebohongan, obral janji, pencitraan, omong kosong, dan lain sebagainya. Negeri ini memang sedang berada diambang kehancuran dan tinggal menunggu waktu saja. Ibaratnya seperti sebuah bom waktu, ketika sudah tiba waktunya maka akan meledak. Negeri ini akan hancur selama hal-hal yang menjadi “kegemaran” tadi masih saja terus dilakukan.

Di negeri ini, memilih untuk menjadi pribadi yang jujur dan berintegritas di Indonesia tercinta ini memang bukan perkara gampang. Kita harus siap-siap dikucilkan, dianggap aneh dan bodoh, bahkan terkadang resiko yang paling membahayakan sekalipun yang bisa mengancam keselamatan jiwa kita. Namun dalam hal usaha memerangi korupsi, negeri ini membutuhkan orang-orang yang berani mendobrak segala “kegemaran” dan hal-hal yang sudah “lumrah” dilakukan di negeri ini. Kebutuhan negeri ini akan orang-orang yang jujur dan berintegritas sudah semakin mendesak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi dan itu diperlukan di setiap lini kehidupan masyarakat, karena hal-hal yang menjadi “kegemaran” di negeri ini sudah semakin menggerogoti setiap lini kehidupan masyarakat.

Dan hal ini, pendidikan yang mengedepankan perlunya membangun karakter bangsa sangat mendesak untuk diterapkan. Hal ini didasarkan pada fakta dan persepsi masyarakat tentang menurunnya kualitas sikap dan moral masyarakat bangsa ini. Yang diperlukan sekarang adalah kurikulum pendidikan yang berkarakter; dalam arti kurikulum itu sendiri memiliki karakter, dan sekaligus diorientasikan bagi pembentukan karakter peserta didik. Keterombang-ambingnya bangsa ini di “persimpangan budaya korupsi yang makin menggurita memerlukan komitmen kalangan pendidik untuk mampu memberikan rambu-rambu dan sekaligus menanamkan nilai-nilai dan falsafah budaya bangsa sendiri tetap dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat memahami dan mengutamakan pendidikan karakter lewat akhlak, kejujuran, khususnya taat kepada Tuhan dan sifat agar suatu saat ketika para penerus bangsa ini disentuh dengan pendidikan karakter, maka di masa depan nanti, akan tercipta generasi yang tidak mengikuti jejak generasi saat ini yang penuh dengan korupsi, kolusi, nepotisme, dan kebohongan. Semoga!!! (analisadaily.com)