Di tengah ancaman defisit neraca perdagangan yang terus membayangi ekonomi Indonesia, Presiden Joko Widodo mengingatkan para pejabat pemerintah untuk tetap fokus menjalankan tugas negara dan pemerintahan, serta meningkatkan efisiensi anggaran belanja negara.

Berdasarkan laporan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Januari-Oktober 2014 (kumulatif) neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit US$1,64 miliar.  Pemicunya karena defisit neraca perdagangan migas yang masih cukup besar hingga kini.

Jelas,  terjadinya defisit neraca perdagangan migas di akhir tahun ini di dorong oleh masih tingginya impor BBM terutama minyak mentah yang mengalami peningkatan 34,7% (year on year) hingga US$1,4 miliar. Ini fakta selain dampak kondisi global, juga peningkatan konsumsi BBM subsidi yang mendorong terjadinya defisit tersebut.

Dari gambaran tersebut, tentu implikasinya kemana-mana, termasuk pada keberlanjutan daya saing dan keberlanjutan pengelolaan terhadap perdagangan dan neraca perdagangan keseluruhan yang sehat. Karena dampak paling krusial adalah kredibilitas kemampuan mengelola ekonomi makro negeri ini.

Apalagi periode 2014-2015 merupakan tahun persaingan global dan perlambatan ekonomi, pemerintah dituntut menjaga kondisi  ekonomi nasional agar tetap kredibel di mata dunia. Untuk itu  Jokowi mengingatkan para pejabat pemerintah untuk tetap fokus dalam menjalankan tugas negara dan pemerintahan. Sebab pada waktu-waktu seperti sekarang para pejabat biasanya dituntut menjalankan dua misi, yaitu misi pemerintahan dan mengemban tugas politik.

Wajar, jika presiden sekarang tidak ingin mendapatkan laporan yang bersifat "asal bapak senang (ABS)".  Karena itu seperti yang pernah dilakukannya sejak menjabat Walikota Solo, Gubernur DKI, Jokowi  akan tetap  aktif  “blusukan” ke berbagai daerah untuk pencapaian kinerja pemerintahan secara obyektif dan transparan.

Pasalnya, masa kerja pemerintahan di tengah perlambatan ekonomi dunia setidaknya menuntut para pejabat pemerintah untuk bekerja keras meminimalkan dampak resesi dunia dan menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga kesehatan fiskal, serta mengamankan APBN dan APBD. Bahkan presiden menegaskan cegah kebocoran dan korupsi dari APBN dan APBD.

Bagaimanapun, perekonomian Indonesia saat ini masih menghadapi dampak dari resesi perekonomian global, di samping ada persoalan dalam kesehatan fiskal dalam negeri serta masalah dalam implementasi APBN dan APBD.

Kunci utama terjadinya defisit neraca perdagangan di Indonesia adalah melonjaknya impor. Ini terutama karena perkembangan perekonomian domestik yang sedemikian pesat sehingga jika kita meneliti produk domestik bruto (PDB) dengan menggunakan harga yang berlaku, pada triwulan III/2014 lalu neraca perdagangan Indonesia masih defisit. Kontribusi yang negatif dari perdagangan internasional tersebut untungnya dikompensasi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari konsumsi dan investasi. 
Tidak hanya itu. Presiden juga meminta menteri-menteri ekonomi agar mampu mengelola kementerian dan lembaga  dengan baik, terutama stabilitas harga pangan dan bahan pokok lainnya. Dan yang terakhir, Jokowi mengajak para menteri untuk terus bekerja keras untuk terus menciptakan lapangan kerja yang lebih besar di seluruh Indonesia.

Ini adalah tantangan dan pekerjaan rumah (PR) bagi semua komponen bangsa. Walau untuk menutupi dan membiayai defisit yang tidak inflatoir, pemerintah cenderung menerbitkan berbagai obligasi di dalam maupun luar negeri. Itu sah-sah saja, tapi obligasi adalah utang negara yang harus dikelola dengan baik, agar tidak terulang lagi krisis seperti tahun 1997/98.