Lebih Penting dari Sekadar Kartu

Oleh: Ahmad Heri Firdau

Peneliti Indef

Kisruh yang terjadi selama proses pembagian berbagai kartu “sakti” andalan Presiden Jokowi ternyata cukup menyita perhatian publik. Mulai dari berbagai kasus salah sasaran hingga masalah akurasi data penerima. Namun, fenomena tersebut sekaan melupakan hal yang sesungguhnya lebih penting dari sekedar kartu, yaitu upaya memperkuat fundamental ekonomi bangsa yang seharusnya menjadi agenda penting pemerintah saat ini.

Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan fundamental ekonomi yang harus segera diperbaiki. Salah satu pekerjaan rumah besar bagi pemerintah saat ini adalah meningkatkan daya saing ekonomi bangsa. Presiden pertama RI, Ir. Soekarno pernah mengatakan: “een natie van koelias en een koelie onder de naties,” - bangsa yang tidak berdaya saing adalah bangsa kuli dan kulinya bangsa lain -. Negara dengan daya saing rendah bukan hanya akan mengalami defisit neraca perdagangan, tetapi juga akan menyaksikan kehancuran sektor industrinya. Bila kondisi semacam ini berlanjut, maka akan terjadi proses pemiskinan di negara tak berdaya saing tersebut. Bahkan akan terancam bangkrut atau dengan istilah lain a failed state. Kondisi inilah yang diinginkan oleh Negara-negara kapitalis dan korporasi multinasional arsitek globalisasi (Stiglitz, 2001; Perkins, 2005).

Penyebab rapuhnya daya saing ekonomi bangsa antara lain karena kita terlalu asik dan nyaman bergantung pada teknologi yang dihasilkan oleh bangsa-bangsa lain. Hingga kini, Indonesia lebih dikenal sebagai bangsa konsumen produk berteknologi dari bangsa-bangsa lain, bukan inovator apalagi pencipta teknologi. Ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi impor inilah yang menyebabkan sistem ekonomi dan industri Indonesia kurang efisien dan kurang produktif sehingga tidak kompetitif. Padahal, dari sekian banyak variabel yang berpengaruh terhadap produktivitas dan daya saing bangsa, penguasaan teknologi merupakan faktor yang paling menentukan.

Ketergantungan pada teknologi impor juga membuat industri nasional menjadi kurang mampu merespon secara cepat terhadap tuntutan pasar (konsumen) yang semakin dinamis. Perlu diingat bahwa saat ini tuntutan pasar bukan hanya yang berkaitan dengan kualitas, kemasan, harga atau kontinuitas barang, namun juga yang terkait dengan pelestarian lingkungan, kesehatan serta aspek non tarif lainnya. Itulah sebabnya banyak produk asal Indonesia yang sulit diterima di pasar negara-negara maju.

Berbagai fakta empiris telah membuktikan bahwa negara yang maju dan memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi adalah mereka yang mampu melakukan pembangunan industri (industrialisasi) secara efisien, produktif dan berkelanjutan. Industrialisasi baru akan berhasil apabila negara yang bersangkutan mampu melaksanakan institusionalisasi proses-proses inovasi teknologi (AIPI, 2006). Artinya, keberhasilan industrialisasi dapat terwujud di suatu negara, jika teknologi industri yang beroperasi di unit-unit produksi merupakan hasil buatan atau pengembangan (inovasi) dari negaranya sendiri.

Solusinya jelas, upaya untuk keluar dari perangkap lingkaran ketergantungan harus dijalankan secara serius, nyata dan konsisten. Oleh sebab itu, hal ini perlu menjadi salah satu agenda prioritas nasional. Ke depan, pemerintah harus mensyaratkan kepada investor asing untuk memberikan transfer teknologi yang seluas-luasnya kepada industri di Indonesia, tentunya dengan dukungan anggaran research and development dari pemerintah. Pemberian insentif (allowance) ataupun reward dalam bentuk apapun layak diberikan kepada industri yang mampu mandiri dalam penggunaan teknologi.

BERITA TERKAIT

Klaim Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja Sukabumi Capai Rp20 Miliar Lebih - Sampai Desember 2018

Klaim Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja Sukabumi Capai Rp20 Miliar Lebih Sampai Desember 2018 NERACA Sukabumi - Besaran klaim santunan kecelakaan…

Menteri PANRB: Kepercayaan Publik Jadi Elemen Penting Penegakan Hukum

Menteri PANRB: Kepercayaan Publik Jadi Elemen Penting Penegakan Hukum NERACA Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)…

Pakar: Harus Ada Politik Hukum Yang Lebih Menggigit

Pakar: Harus Ada Politik Hukum Yang Lebih Menggigit NERACA Purwokerto - Dalam penanganan kasus korupsi ke depan harus ada politik…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Investasi Portofolio dan Investasi Langsung

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Pergerakan nilai tukar mata uang dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah…

Pasca Debat

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   Debat pilpres pertama menyisakan sejumlah persoalan, mulai…

Koperasi Syariah vs RUU Perkoperasian

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Setelah lama tak terdengar dan telah  meredup cahayanya  bertahun – tahun, akhirnya draf…