NERACA

Jakarta - Di Indonesia Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki posisi penting dan strategis dalam tatanan perekonomian nasional, karena beberapa keunikannya, seperti populasi unit usaha yang sangat banyak.

Dirjen Industri Kecil Menengah (IKM) Euis Saedah mengatakan dewasa ini, penyebaran unit usaha IKM sudah hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, dengan berbagai  jenis dan ragam produknya yang sangat banyak dan luas.

Dirjen IKM menambahkan bahwa penyerapan tenaga kerja dari IKM kini telah mencapai sekitar 78% dari sektor industri, yang dijadikan sebagai sumber pendapatan dan menjadi gantungan hidup keluarga dari masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah. Selain itu IKM juga dijadikan sebagai wahana persemaian tumbuhnya para wirausaha baru yang mencerminkan nuansa ekonomi kerakyatan.

"Sebagai negara industri maju baru, sektor industri Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar diantaranya yaitu IKM yang memiliki kemampuan seimbang dengan industri besar, memiliki peranan dan kontribusi tinggi bagi perekonomian nasional dan telah memiliki daya saing yang mampu menghadapi liberalisasi penuh dengan negara-negara APEC," ujarnya pada acara pembukaan gelar produk IKM 2014 (Jackraft VII), di Plaza Kementerian Perindustrian, Jakarta.

Melihat kriteria tersebut, diharapkan pada tahun 2020 kontribusi industri non-migas terhadap PDB telah mampu mencapai 30%, dimana kontribusi industri kecil ditambah industri menengah sama atau mendekati kontribusi industri besar. Selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2020 industri harus tumbuh rata-rata 9,43% dengan pertumbuhan industri kecil minimal sebesar 10,00%, industri menengah sebesar 17,47% dan industri besar sebesar 6,34%.

Dalam rangka merealisasikan target-target tersebut, Kementerian Perindustrian telah menetapkan dua pendekatan guna membangun daya saing industri nasional yang tersinergi dan terintegrasi antara pusat dan daerah. Pertama, melalui pendekatan top-down dengan pengembangan 35 klaster industri prioritas yang direncanakan dari Pusat (by design) dan diikuti oleh partisipasi daerah yang dipilih berdasarkan daya saing internasional serta potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Kedua, melalui pendekatan bottom-up dengan penetapan kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah, dimana pusat turut membangun pengembangannya, sehingga daerah memiliki daya saing. Pengembangan kompetensi inti di tingkat provinsi disebut sebagai Industri Unggulan Provinsi dan di tingkat kabupaten/kota disebut Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota.

Pendekatan kedua ini merupakan pendekatan yang didasarkan pada semangat Otonomi Daerah. Penentuan pengembangan industri melalui penetapan klaster industri prioritas dan kompetensi inti industri daerah sangat diperlukan guna memberi kepastian dan mendapat dukungan dari seluruh sektor di bidang ekonomi termasuk dukungan perbankan.

Pada kesempatan tersebut Dirjen IKM juga memberikan apresiasi kepada Dekranasda DKI Jakarta yang telah menyelenggarakan pameran ini untuk yang ke-enam kalinya, selain itu Menperin juga berharap kerjasama ini dapat terus terjalin untuk membantu memajukan industri Indonesia terutama dalam sektor IKM, sehingga Dekranasda DKI Jakarta, dapat lebih meningkatkan keberadaannya untuk memberikan fasilitasi kepada para perajin dan terus memberikan pembinaan agar mereka menjadi lebih kreatif dan inovatif agar memilki daya saing tinggi.