Realisasi Penerimaan Pajak Capai 85% - Surabaya, Jawa Timur

NERACA

Surabaya -Realisasi penerimaan pajak di Kantor Wilayah Jawa Timur I Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan hingga awal Desember 2014 mencapai 85% dari target Rp24,69 triliun, terutama karena komitmen penegakan hukum di wilayah tersebut."Dari angka tersebut kami optimistis target penerimaan pajak selama tahun 2014 dapat tercapai," kata Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur I Direktorat Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, di Surabaya, Jawa Timur, kemarin.

Keyakinan target akan tercapai, ungkap dia, ikut ditunjang oleh adanya pemasukan pajak yang cukup besar dari para bendahara. Di samping itu juga dari berbagai proyek dan APBD."Pada tahun ini penerimaan akan dibuka hingga 20 Desember 2014," jelasnya.

Untuk mencapai target itu, kata Ken, pihaknya sekaligus melakukan langkah pengawasan aktif, khususnya dengan "law enforcement" atau penegakan hukum.Apalagi, Direktorat Jenderal Pajakselaku administrator perpajakan di Indonesia memikul tanggung jawab untuk mengamankan penerimaan pajak yang besarannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2014.

"Jumlah penerimaan perpajakan ditargetkan pemerintah sebesar Rp1.246 triliun. Bisa dikatakan 70% sumber pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak," katanya. Dia menambahkan sejumlah langkah dilakukan untuk mengamankan penerimaan pajak baik kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Di sisi lain, sistem perpajakan di Indonesia menggunakan asas "self assesment".

"Wajib Pajak (WP) melakukan sendiri kegiatan menghitung, melapor dan menyetorkan kewajiban perpajakannya," katanya.Sementara Direktorat Jenderal Pajakbertugas melakukan edukasi, pelayanan, melakukan pengawasan dan penegakan hukum "law enforcement". Bagi WP yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan maka Direktorat Jenderal Pajakakan menindak tegas mereka.

"Jawa Timur memiliki 1,2 juta WP. Jumlah itu termasuk dalam wilayah Jawa Timur I sebanyak 630 ribu WP. Angka itu meliputi 86.649 WP badan, 543.383 WP perorangan dan 4.383 WP bendahara," tukas Ken. [ant]

BERITA TERKAIT

Wapres: Laporan Kekayaan dan Pajak Cegah Korupsi

  NERACA Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan rutin melaporkan harta kekayaan dan pajak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi…

Manusia Zaman Now : Belajar Pajak di Situs Pajak

Oleh: Devitasari Ratna Septi Aningtiyas, Staf Direktorat Jenderal Pajak *) Situs pajak.go.id bagi masyarakat yang kenal dengan Direktorat Jenderal Pajak…

Pemerintah Janji Adil Terapkan Pajak E-Commerce

    NERACA   Jakarta - Pemerintah berjanji akan adil menerapkan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) sehingga tidak ada kesenjangan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

The Fed Naikkan Suku Bunga 25 Bps

      NERACA   Washington - Federal Reserve AS atau bank sentral AS pada akhir pertemuan kebijakan dua harinya…

Amartha Salurkan Pembiayaan Rp200 miliar

      NERACA   Jakarta – PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) telah menyalurkan pembiayaan dengan model financial technology (fintech)…

Mahasiswa GenBI Diharapkan jadi Garda Terdepan

      NERACA   Bogor - Bank Indonesia (BI) meminta kepada seluruh mahasiswa penerima beasiswa BI dapat mendedikasikan ilmu…