Gapensi Apresiasi Kebijakan Pemerintah - BUMN Tak Garap Proyek di Bawah Rp30 Miliar

NERACA

Jakarta -Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia menyambut baik kebijakan Badan Usaha Milik Negara yang tidak lagi menggarap proyek pemerintah di bawah Rp30 miliar. Ke depan, proyek tersebut akan diserahkan kepada Usaha Kecil dan Menengah Konstruksi (UKM Konstruksi).

Kesepakatan tersebut tertuang dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Gapensi dan Kementerian BUMN yang ditandatangani pada Pembukaan Rapimnas Gapensi 2014 di Jakarta,Selasa (9/12).Penandatanganan disaksikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimujono.

Ketua Umum Gapensi, Iskandar Z Hartawi mengatakan, isi kesepakatan itu antara lain Kementerian BUMN memberi kesempatan kepada badan usaha atau UKM Konstruksi swasta untuk mengambil bagian dalam pekerjaan proyek di bawah Rp30 miliar.

"Dengan demikian terbuka kesempatan berusaha kepada badan usaha jasa pelaksana konstruksi swastanasional dalam pelelangan pekerjaan dengan nilai sampai Rp30 miliar,” ujar Iskandar.

Lebih jauh dia mengatakan, dengan adanya komitmen dari BUMN ini, menunjukan perhatian Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam pengembangan UKM Konstruksi serta pengusaha daerah. ”Sebab yang garap nantinya proyek-proyek ini, ya, UKM dan pengusaha-pengusaha dari daerah juga. Kami apresiasi terobosan ini,” jelasnya.

Senada, Sekretaris Jenderal Gapensi, Andi Rukman menambahkan, terobosan ini semakin penting dan memberikan perlindungan kepada kontraktor UKM lantaran selama ini persaingan di bisnis jasa konstruksi dinilai semakin tidak sehat. Dia mengatakan, kontraktor kecil kerap kalah bersaing dengan kontraktor besar, seperti BUMN dan perusahaan besar lainnya.

Saat ini, imbuh Andi, lembaganya membawahi sekitar 50 ribu UKM Konstruksi yang tersebar di semua daerah di Tanah Air. “Dengan adanya kesepakatan ini kami yakin akan menjadi kabar gembira bagi anggota kami,” tandas dia.

Perkuat daya saing

Sementara itu, Gapensi menilai dengan adanya kesepakatan ini, terbuka peluang bagi UKM Konstruksi nasional untuk memperkuat daya saingnya mengadapi perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.“Kita melihat bulan depan itu akan mulai masuk perdagangan bebas. Ada kebebasan lalu lintas modal, jasa, barang, investasi, dan manusia tanpa hambatan. Pengusaha konstruksi kita harus disiapkan dan diproteksi supaya mereka juga bisa kuat menghadapi persaingan,” tegasnya. [ardi]

BERITA TERKAIT

Amarta: Kebijakan Anies Jangan Dikaitkan Pilpres 2024

Amarta: Kebijakan Anies Jangan Dikaitkan Pilpres 2024 NERACA Jakarta - Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), Rico Sinaga menilai, terlalu dini…

Bangun Mega Proyek Besar - MNC Land Perkuat Modal Lewat Private Placement

NERACA Jakarta – Besarnya kebutuhan modal dalam merealisasikan pembangunan mega proyek besar, menjadi alasan PT MNC Land Tbk (KPIG) untuk…

Ciptakan IKM Unggul - Pemerintah Terus Dorong e-Commerce Untuk Cetak Wirausaha Baru

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong tumbuhnya Industri Kecil Menengah (IKM) serta wirausaha baru di Tanah Air. Salah…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Pangkas Biaya Transfer Kliring Jadi Rp3.500/Transaksi

NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) memangkas biaya transfer yang dibebankan perbankan kepada nasabah melalui sistem kliring nasional menjadi…

Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara Di Era Digital

      NERACA   Jakarta - Disrupsi teknologi di era digital telah memorak-porandakan tatanan dan model bisnis konvensional yang…

BNI Salurkan KUR Rp245 Miliar di Empat Provinsi

  NERACA   Manado - Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Negara Indonesia (BNI) Manado mencapai Rp 245,42 miliar…