Gapensi Apresiasi Kebijakan Pemerintah - BUMN Tak Garap Proyek di Bawah Rp30 Miliar

NERACA

Jakarta -Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia menyambut baik kebijakan Badan Usaha Milik Negara yang tidak lagi menggarap proyek pemerintah di bawah Rp30 miliar. Ke depan, proyek tersebut akan diserahkan kepada Usaha Kecil dan Menengah Konstruksi (UKM Konstruksi).

Kesepakatan tersebut tertuang dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Gapensi dan Kementerian BUMN yang ditandatangani pada Pembukaan Rapimnas Gapensi 2014 di Jakarta,Selasa (9/12).Penandatanganan disaksikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimujono.

Ketua Umum Gapensi, Iskandar Z Hartawi mengatakan, isi kesepakatan itu antara lain Kementerian BUMN memberi kesempatan kepada badan usaha atau UKM Konstruksi swasta untuk mengambil bagian dalam pekerjaan proyek di bawah Rp30 miliar.

"Dengan demikian terbuka kesempatan berusaha kepada badan usaha jasa pelaksana konstruksi swastanasional dalam pelelangan pekerjaan dengan nilai sampai Rp30 miliar,” ujar Iskandar.

Lebih jauh dia mengatakan, dengan adanya komitmen dari BUMN ini, menunjukan perhatian Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam pengembangan UKM Konstruksi serta pengusaha daerah. ”Sebab yang garap nantinya proyek-proyek ini, ya, UKM dan pengusaha-pengusaha dari daerah juga. Kami apresiasi terobosan ini,” jelasnya.

Senada, Sekretaris Jenderal Gapensi, Andi Rukman menambahkan, terobosan ini semakin penting dan memberikan perlindungan kepada kontraktor UKM lantaran selama ini persaingan di bisnis jasa konstruksi dinilai semakin tidak sehat. Dia mengatakan, kontraktor kecil kerap kalah bersaing dengan kontraktor besar, seperti BUMN dan perusahaan besar lainnya.

Saat ini, imbuh Andi, lembaganya membawahi sekitar 50 ribu UKM Konstruksi yang tersebar di semua daerah di Tanah Air. “Dengan adanya kesepakatan ini kami yakin akan menjadi kabar gembira bagi anggota kami,” tandas dia.

Perkuat daya saing

Sementara itu, Gapensi menilai dengan adanya kesepakatan ini, terbuka peluang bagi UKM Konstruksi nasional untuk memperkuat daya saingnya mengadapi perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.“Kita melihat bulan depan itu akan mulai masuk perdagangan bebas. Ada kebebasan lalu lintas modal, jasa, barang, investasi, dan manusia tanpa hambatan. Pengusaha konstruksi kita harus disiapkan dan diproteksi supaya mereka juga bisa kuat menghadapi persaingan,” tegasnya. [ardi]

BERITA TERKAIT

Menghindari Akrobat Penempatan CEO BUMN

Oleh:  Karnoto Mohamad, Komisaris Infobank Institute Kementerian BUMN baru saja merombak direksi Garuda Indonesia. Pahala N Mansury yang menjadi chief…

Pemerintah Tetapkan Hasil Penjualan SBR004 Rp7,3 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menetapkan hasil penjualan Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR004 sebesar Rp7,3 triliun dengan…

Pemerintah & DPR Sepakat Kurs Rp 14.500 per US$ - PERUBAHAN ASUMSI MAKRO EKONOMI RAPBN 2019

Jakarta-Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya sepakat untuk mengubah kembali asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi Rp14.500 dari…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Realisasi Penyaluran KUR 70,9% - Sampai Agustus 2018

      NERACA   Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat jumlah penyaluran KUR hingga 31 Agustus 2018 mencapai…

Akseleran Fasilitasi Pembiayaan Kepada Pelaku Usaha Hipmi Jaya

      NERACA   Jakarta - Mengusung semangat dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan sebagai wujud percepatan inklusi keuangan, PT…

Roadmap Ekonomi Syariah Rampung Akhir Tahun

      NERACA   Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menargetkan peta jalan (roadmap) ekonomi syariah akan rampung pada…