NERACA

Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah yang memisahkan ekonomi kreatif menjadi badan terpisah dari kementerian.

"Kalau sekarang, kami harus lebih kritis karena ada proses di pemerintahan yang tidak sejalan dengan Hipmi yaitu ekonomi kreatif dihilangkan. Padahal, sebagai organisasi kami kuat dalam pembentukan mentalitas kewirausahaan," kata Ketua Umum Hipmi, Raja Sapta Oktohari di Jakarta, Senin (8/12).

Kekecewaan itu, kata Raja Sapta, disebabkan karena industri kreatif dinilai sebagai motor penggerak para pengusaha baru. Dengan demikian, saat tak ada keberpihakan pemerintah pada industri yang membawahi sekitar 15 sektor itu, maka dikhawatirkan ada stagnansi hilirisasi industri di segala bidang.

"Sekarang ini trennya hilirisasi di segala sektor. Tapi hilirisasi membutuhkan semangat baru dan kreativitas baru. Dan pengusaha pemula dipastikan selalu membawa ide baru. Maka butuh keberpihakan pemerintah," ujarnya.

Dia juga menuturkan, perlakuan yang diberikan kepada pengusaha muda, yang kebanyakan berkecimpung di industri kreatif, berbeda dengan pengusaha di industri "mainstream". "Mereka butuh proteksi dan keberpihakan pemerintah untuk bisa maju dan mendukung pertumbuhan ekonomi," ucapnya.

Lebih lanjut, Raja Sapta mengaku khawatir jika nantinya ekonomi kreatif menjadi badan tersendiri maka kebijakannya akan terpecah-pecah. "Itu sebetulnya jadi tantangan baru juga. Tapi di tahun depan hal ini akan tetap kami kritisi," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan akan membentuk Badan Ekonomi Kreatif sebagai keseriusan pemerintah menggarap ekonomi kreatif. Pada pemerintahan sebelumnya, ekonomi kreatif masuk dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Jokowi memastikan pembentukan badan tersebut dalam satu bulan ke depan. Dia juga meyakinkan masyarakat bahwa badan tersebut akan bertanggung jawab langsung kepada presiden. [ardi]