Hipmi Kecewa Ekonomi Kreatif Dipisah

NERACA

Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah yang memisahkan ekonomi kreatif menjadi badan terpisah dari kementerian.

"Kalau sekarang, kami harus lebih kritis karena ada proses di pemerintahan yang tidak sejalan dengan Hipmi yaitu ekonomi kreatif dihilangkan. Padahal, sebagai organisasi kami kuat dalam pembentukan mentalitas kewirausahaan," kata Ketua Umum Hipmi, Raja Sapta Oktohari di Jakarta, Senin (8/12).

Kekecewaan itu, kata Raja Sapta, disebabkan karena industri kreatif dinilai sebagai motor penggerak para pengusaha baru. Dengan demikian, saat tak ada keberpihakan pemerintah pada industri yang membawahi sekitar 15 sektor itu, maka dikhawatirkan ada stagnansi hilirisasi industri di segala bidang.

"Sekarang ini trennya hilirisasi di segala sektor. Tapi hilirisasi membutuhkan semangat baru dan kreativitas baru. Dan pengusaha pemula dipastikan selalu membawa ide baru. Maka butuh keberpihakan pemerintah," ujarnya.

Dia juga menuturkan, perlakuan yang diberikan kepada pengusaha muda, yang kebanyakan berkecimpung di industri kreatif, berbeda dengan pengusaha di industri "mainstream". "Mereka butuh proteksi dan keberpihakan pemerintah untuk bisa maju dan mendukung pertumbuhan ekonomi," ucapnya.

Lebih lanjut, Raja Sapta mengaku khawatir jika nantinya ekonomi kreatif menjadi badan tersendiri maka kebijakannya akan terpecah-pecah. "Itu sebetulnya jadi tantangan baru juga. Tapi di tahun depan hal ini akan tetap kami kritisi," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan akan membentuk Badan Ekonomi Kreatif sebagai keseriusan pemerintah menggarap ekonomi kreatif. Pada pemerintahan sebelumnya, ekonomi kreatif masuk dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Jokowi memastikan pembentukan badan tersebut dalam satu bulan ke depan. Dia juga meyakinkan masyarakat bahwa badan tersebut akan bertanggung jawab langsung kepada presiden. [ardi]

BERITA TERKAIT

Punya 737 Gerai, SiCepat Ekspres Targetkan Kirim 1Juta Paket Perhari

    NERACA   Jakarta – PT SiCepat Ekspres Indonesia telah ingin terus menambah kapasitas gerai yang diakhir tahun 2019…

2020, PLN Fokus Listriki 78.000 Rumah di Papua

      NERACA   Jakarta – Jadi tugas besar bagi PT PLN Direktorat Bisnis Regional Maluku dan Papua untuk…

Kendalikan Impor, Pemerintah Dorong Pemanfaatan PLB E-Commerce

  NERACA   Jakarta - Untuk dapat mengendalikan maraknya peredaran produk-produk impor yang membanjiri Indonesia, pemerintah mendorong pengusaha importir dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Piko Hidro Disiapkan untuk Bantu Terangi Papua

      NERACA   Jakarta - Dibandingkan 32 provinsi lain yang ada di Indonesia, rasio elektrifikasi di Papua dan…

Tarif LRT akan Dibanderol Rp12 ribu

    NERACA   Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengemukakan bahwa perkiraan tarif tiket kereta layang ringan…

Program PKH Dinilai Ubah Perilaku Hidup

    NERACA   Jakarta - Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan survei independen MicroSave Colsulting Indonesia berdampak signifikan mengubah perilaku…