Listrik Segera Mengalir ke 47 Wilayah Perbatasan

Selasa, 09/12/2014

NERACA

Jakarta – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo menyatakan bahwa pemerintah akan mengaliri listrik untuk 47 titik wilayah yang ada di perbatasan dan pulau terluar di Indonesia. Hal itu akan dilakukan untuk mengurangi kesenjangan khususnya masalah kelistrikan karena wilayah perbatasan minim sumber listrik padahal sumber daya alamnya bisa dimanfaatkan. Selain itu, Indoyono menegaskan bahwa proyek tersebut akan dimulai bertepatan dengan peringatan HUT Republik Indonesia ke 70 atau 17 Agustus 2015.

Indroyono menegaskan bahwa proyek pembangunan pembangkit listrik di perbatasan dan daerah terluar pulau di Indonesia ini sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo yang tidak ingin melihat kesenjangan di antara daerah perbatasan di Indonesia. “Akhirnya diputuskan, pada HUT RI 70, Saya Minta ada 47 titik akan teraliri listrik pada 2015. Ada 47 daerah perbatasan misal antara Timor Leste dengan Pulau Timor atau Kalimatan Utara dengan Malaysia. Terus ada beberapa pulau,” jelas Indroyono di Jakarta, Senin (8/12).

Lebih lanjut dia mencontohkan, Timor Leste memiliki kapasitas listrik sebesar 150 megawatt (MW), sementara penggunaannya hanya 110MW. Sedangkan, di Timor bagian Barat justru kekurangan listrik. “Timor Leste kapasitas (listrik) 150 MW, penggunaannya 110 MW. Timor sebelah barat kekurangan listrik. Itu enggak Bagus. Minimal itu yang bisa kita berikan ke rakyat Indonesia yang sudah 70 tahun merdeka,” tandasnya.

Program kelistrikan tersebut, nantinya dijalankan oleh pemerintah dan swasta. Program melistriki daerah perbatasan hingga terpencil ini sejalan dengan program Presiden Jokowi. “Itu pemerintah dan swasta. Itu sama-sama,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Direktur Utama PLN, Nur Pamudji mengatakan, salah satu permasalahannya adalah tidak adanya jalan di wilayah perbatasan. “Pertama karena tidak ada jalan, pokoknya kita bersama nanti (Kementerian) PU dengan PLN. PU bangun jalannya, PLN bangun tiang-tiangnya, PLN tidak akan bangun listrik kalau jalannya tidak ada. Tidak mungkin kita menanam tower di tengah hutan, atau ladang penduduk kan tidak boleh. Harus di pinggir jalan,” tutur Nur.

Nur mengatakan, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), PLN akan meminta pembangunan jalan di daerah perbatasan. “Tidak harus aspal mulus, tapi jalan tanah batu diperkeras lebarnya dua mobil, kemudian di sampingnya akan kita tanam tiang listrik,” ujar Nur.

Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenaga Listrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jarman mengatakan, pemerintah sudah siap menerangi 47 wilayah perbatasan. Pembiayaan untuk menerangi 47 wilayah perbatasan berasal dari APBN. “Ya kita punya dana namanya APBN lisdes (listrik desa) dan punya PLN," kata Jarman.

Menurut Jarman, tak ada masalah untuk mewujudkan keinginan Presiden Joko Widodo tersebut. Lantaran, sudah ada rencana 90 persen pertumbuhan ke listrik sampai 2020. “Itu tidak masalah, pertumbuhan listrik sudah 90 persen termasuk perbatasan pada 2020,” tuturnya.

Jarman mengungkapkan, jenis pembangkit untuk menerangi 47 wilayah perbatasan akan disesuaikan dengan potensi wilayah. “Kalau energi baru terbarukan, gabungan. Kalau nggak ada pakai BBM tidak apa-apa yang penting terkendali,” kata Jarman.

Pemerintah mengalokasikan Rp 2,5 triliun untuk merealisasikan target sambungan listrik gratis ke 3,23 juta rumah tangga pada 2015. Rencana tersebut tersebut telah dicantumkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN). Jarman mengungkapkan, anggaran tersebut sudah meliputi pembanggunan infrastruktur kelistrikan seperti, jaringan distribusi listrik yang akan disalurkan ke rumah masyarakat. “Jaringan distirbusi listrik gratis. Itu mengikuti jaringan listrik pedesaan, transmisi, gardu induk, gardu distribusi," terang Jarman.

Listrik Impor

Beberapa wilayah perbatasan masih memanfaatkan aliran listrik dari negara tetangganya, salah satunya adalah wilayah Kalimantan Barat. Menurut General Manajer PLN Wilayah Kalbar, Daniel S Bangun, kini sudah ada beberapa daerah di perbatasan Kalbar-Sarawak yang sudah menikmati layanan listrik dari perusahaan asal Malaysia. “Daerah itu meliputi Sajingan, Kabupaten Sambas, dan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu,” kata Daniel.

Dia mengatakan, untuk Sajingan, pembelian energi listrik yang sudah dilakukan PLN itu sebesar 200 kilo Volt Ampere, sedangkan di Badau sebanyak 400 kilo Volt Ampere (kVA). Daniel menambahkan, pasokan listrik dari Sarawak untuk kedua daerah itu akan ditingkatkan kapasitasnya.