NERACA

Jakarta – Desakan reformasi PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis di sektor minyak dan gas (Migas) menjadi perhatian pemerintah. Hal bukan tanpa alasan, karena selama ini peredaran bisnis migas lebih banyak menguntungkan golongan tertentu ketimbang kepentingan rakyat.

Untuk menjawab kebutuhan itu, pemerintah memberikan poin penting untuk reformasi dan transformasi PT Pertamina agar bersih dan berdaya saing. Sayangnya, kebijakan pemerintah menggantikan direksi lama dengan direksi baru, termasuk direktur utama Pertamina dan perampingan direksi belum menyakinkan masyarakat luas. Bahkan, kali ini wacana privatisasi PT Pertamina (Persero) semakin mengemuka.

Pengamat energi yang juga merupakan Direktur Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menyambut baik hal tersebut. Menurut dia, dengan dibukanya saham perusahaan energi nasional tersebut kepada publik, akan membuat laporan keuangan perseroan yang dipimpin oleh Dwi Soetjipto itu lebih transparan,”Dengan listing atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) misalnya, laporan keuangannya akan dibuka oleh banyak pihak, kinerjanya akan diawasi oleh publik. Saya kira tujuan ke arah transparansinya benar,” ujarnya di Jakarta, Senin (8/12).

Dia menegaskan, keinginan untuk privatisasi dan menjadikan perusahaan pelat merah itu untuk lebih baik merupakan hal yang sangat positif.  Namun, tentu ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan, karena Pertamina sebagai BUMN terbesar yang dimiliki pemerintah, memiliki tugas, fungsi dan kedudukan untuk menguasai energi nasional untuk kepentingan hajat hidup masyarakat Indonesia, ”Segala sesuatunya harus kita lakukan secara hati-hati. Harus melakukan kajian, melihat dampak minusnya karena kadang-kadang kita hanya melihat positifnya saja tanpa melihat sisi negatifnya. Jadi kita perlu lebih komperhensif,”ujarnya.

Sebaliknya, pengamat pasar modal Alfred Nainggolan pernah mengatakan, PT Pertamina lebih baik tidak melepas sahamnya ke publik bila ingin mengejar soal transparansi perusahaan itu, ”Berbicara masalah transparansi, saya rasa Pertamina tidak perlu melepas sahamnya untuk bisa transparan. Karena hal itu bisa saja dilakukan oleh jajaran menejeman tanpa melepas sahamnya ke publik. Karena kalau Pertamina melepas sahamnya ke publik, maka Pertamina akan lebih profit oriented atau hanya mengejar keuntungan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, hajat hidup orang banyak berada di tangan Pertamina yaitu masalah BBM. “Ketika hajat hidup orang orang banyak yaitu BBM telah dilepas sahamnya ke publik, maka hal itu akan berdampak pada masyarakat dan pemerintah. Masyarakat akan semakin terpukul jika nantinya harga BBM sudah tidak keekonomian sehingga diperlukan kenaikan. Dari sisi pemerintah, maka anggaran subsidi bisa semakin membengkak dan itu tidak sehat bagi APBN,” jelasnya.

Alfred pun berharap agar Pertamina tetap dibawah kendali pemerintah. Namun jika mau transparan, tinggal menajemen Pertamina yang harus terbuka terhadap public. Hal senada juga disampaikan pengamat pasar modal Universitas Pancasila Agus Irfani. Dia menilai, wacana melepas kepemilikan saham pemerintah di PT Pertamina (Persero) kepada publik dinilai terlalu dini dan cepat dikarenakan perlu pemikiran yang matang.

Ironisnya, di tengah desakan publik untuk merampingkan direksi BUMN belum di respon baik oleh pemerintah. Karena pemerintah melalui Kementerian BUMN tetap menambah tiga direksi baru PT Pertamina (Persero) untuk melengkapi empat direksi yang sudah ditunjuk sebelumnya di bawah pimpinan Dirut Dwi Soetjipto, ”Tiga tambahan direksi yaitu Rachmad Hardadi, Dwi Wahyu Daryoto dan Syamsu Alam," kata Menteri BUMN Rini M Soemarno.

Dengan penambahan tiga direksi baru, maka saat ini Pertamina memiliki tujuh direksi yaitu Dirut Dwi Soetjipto dengan tiga direktur yang sudah diangkat sebelumnya Ahmad Bambang, Yenni Andayani, Arif Budiman. Padahal sebelumnya, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria pernah bilang, Menteri BUMN sebaiknya melakukan efisiensi di tubuh Pertamina dengan antara lain merampingkan jumlah direksi Pertamina. bani