Jakarta - Meski Indonesia  telah  melahirkan  kelompok  orang terkaya dari  hasil panen  ekonomi  dan  komoditas  seperti pertambangan, sawit, multimedia/IT dan jasa finansial, kalangan pemerintah dan pengamat mewaspadai masuknya virus “Arab Spring” di tengah  tingginya kesenjangan distribusi pendapatan antara orang kaya dan miskin, seperti diindikasikan dari makin melebarnya indeks gini ratio di negeri ini dari 0,33 (2004) menjadi 0,43 (2014).  

NERACA

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan, di tengah merebaknya perkembangan ekonomi Indonesia, ketimpangan ekonomi malah semakin melebar. Dia pun teringat dengan meledaknya revolusi di kawasan Arab (Arab Spring) yang salah satunya disebabkan karena ketimpangan ekonomi yang kian melebar.

"Bangsa ini sudah di penghujung, Rasio Gini 0,4. Arab Spring meledaknya di saat Rasio Gini mencapai 0,5,” ujar JK dalam sambutannya di rapat pimpinan Kadin di  Jakarta, Senin (8/12).

Menurut JK, bangsa Indonesia tidak boleh bangga dengan kemewahan hotel-hotel dan banyaknya gedung pencakar langit. Pasalnya di balik kemewahan itu masih terdapat masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan.

"Jangan bangga dengan hotel yang baik ini, tapi juga perhatikan petani, support kepada usaha kecil menengah (UKM)," ujarnya. Karena itulah, JK mengajak para pengusaha ikut berkontribusi membangun negeri ini agar ketimpangan ekonomi semakin mengecil.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago mengatakan, kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin menurut rasio Gini saat ini sudah mencapai 0,43. Hal itu menunjukan, kondisi kesenjangan antara si kaya dan si miskin sudah dalam situasi berbahaya yang bisa meledak.

"Rasio Gini ini sudah lampu kuning, sama dengan situasi sebelum meledaknya krisis 1997-1998," ujarnya saat menghadiri pembukaan Musrenbang Regional di Palu, seperti dikutip Antara, Sabtu (6/12). .

Menurut Andrinof, masih banyak daerah tingkat rasio Gini-nya lebih tinggi dari rata-rata nasional berada pada kisaran 0,44 dan 0,45.  Kondisi itu, kata dia, berbahaya ketika bertemu dengan faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi terjadinya gejolak. "Ini bahaya. Bisa meledak," ujarnya.

Rasio atau Koefisien Gini merupakan instrumen statistika yang dirumuskan ahli statistika sekaligus ahli sosiologi Italia, Corrado Gini, para 1912, dalam tulisan ilmiahnya berjudul “Variabilitas dan Mutabilitas”.

Andrinof mengatakan, dalam kondisi negara seperti itu dibutuhkan ketahanan nilai-nilai norma perilaku dalam berbangsa dan bernegara. Jadi, untuk merumuskan sasaran pembangunan salah satu yang dibutuhkan adalah penguatan norma untuk meningkatkan kaulitas hidup manusia dan masyarakat. "Mandat kita ke depan kita harus letakkan mental pembangunan manusia, setalah itu baru kita bangun kecerdasannya," ujarnya.

Pertumbuhan Berkualitas

Guru besar ekonomi UGM Sri Adiningsih PhD menilai, cara yang tepat dalam mengatasi kesenjangan pendapatan yang semakin melebar adalah dengan menggenjot pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkualitas dengan memajukan sektor produktif.

“Untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dalam masyarakat, pemerintah perlu mengusahakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkualitas dengan cara mendorong pertumbuhan sektor kerja formal, industri dan sektor-sektor yang menghasilkan nilai tambah,” ujarnya kepada Neraca, kemarin.

Menurut Sri, salah satu akar permasalahan kemiskinan di Indonesia yakni tingginya disparitas akibat tidak meratanya dsistribusi pendapatan, sehingga kesenjangan antara masyarakat kaya dan  miskin di Indonesia semakin melebar. Pemerintah selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ke tahun.  “Program-program pengentasan kemiskinan milik pemerintah tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat, karena itu efektivitasnya terbatas,” ujarnya.

Alat ukur ketimpangan yang umum digunakan Gini Ratio adalah, skala dari 0 (nol) hingga 1 (satu). Jika ukuran kesenjangan ekonomi semakin mendekati 0 menunjukkan kondisi distribusi pendapatan yang sempurna merata. Sebaliknya jika ukuran skala semakin mendekati ke angka 1, kondisi menunjukkan distribusi pendapatan sangat timpang.

Menurut dia, saat ini koefisien gini Indonesia berada di level 0,42. Dia menilai kondisi ini sudah harus diwaspadai. “Gini ratio kita sudah 0,42, itu kan sangat berbahaya. Kalau sampai 0,5 itu yang membuat terjadinya Arab Spring dan ini sangat kritis,” ujarnya.

Direktuf Indef Enny Sri Hartati mengatakan, ketimpangan pendapatan masyarakat Indonesia antara si kaya dan miskin bersumber dari struktur ekonomi nasional yang memang bukan bersumber pada ekonomi secara menyeluruh, melainkan ekonomi yang berkutat pada sektor-sektor tertentu saja. “Jika memang pemerintah baru ingin mengatasi ketimpangan antara si kaya dan miskin benahi dulu struktur ekonominya,” ujarnya.

Menurut Enny,  pemerataan pendapatan itu bisa dilakukan jika memang pemerintah focus pada pengembangan sektor rill yang selama ini belum digarap secara optimal. Selain itu kebijakan yang diambil juga harus komperehensif serta terstruktur jangan lagi-lagi arah kebijakannya parsial dan reaktif dengan kondisi yang terjadi, bahkan cenderung ditunggangi oleh muatan politik.

Pengamat ekonomi UI Eugenia Mardanugraha mengatakan pertumbuhan tinggi tetapi tidak merata lebih berbahaya daripada rendah tetapi distribusi pertumbuhannya merata. Saat ini, pertumbuhan tinggi hanya bisa dicapai melalui kapitalisme. Konsekuensinya, intervensi pemilik modal semakin dominan dalam menentukan arah kebijakan. 

"Sebenarnya, kehadiran kapitalis ini tidak selalu berdampak negatif asal perlu dibatasi. Pemerintah harus dapat menarik dana para kapitalis untuk memberi makan, pendidikan, dan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat. Dan ini yang tidak pernah dilakukan pemerintah selama ini," ujarnya.

Menurut pengamat ekonomi Hendri Saparini, pemerintah harus menambah anggaran pendidikan dari hasil pajak. Contohnya menggalakkan wajib belajar 9 tahun dengan menggratiskan SPP sekolah, memberikan beasiswa bagi pelajar kurang mampu dan berprestasi.

Hendri mengatakan, hingga saat ini ciri masyarakat tradisional adalah penggunaan teknologi sangat rendah, sehingga hasil produksi sangat minim. Hal ini dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Adapun dampak positifnya, adalah penyerapan tenaga kerja sangat banyak dapat mengurangi pengangguran, sedangkan dampak negatifnya adalah tingkat produksi sangat rendah.
iwan/agus/bari/mohar