Pemerintah Pangkas Dividen BUMN

Sikapi Banyak BUMN Rugi

Selasa, 09/12/2014

NERACA

Jakarta – Tahun 2014 menjadi tahun terberat bagi beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk bisa memenuhi target dividen kepada pemerintah sebesar Rp 40 triliun. Pasalnya, kinerja perusahaan masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Bahkan jangankan untuk memenuhi dividen, bisa untung saja sudah cukup karena sebagian BUMN malah membukukan rugi.

Merespon hal tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, akan menurunkan jumlah setoran deviden beberapa BUMN yang membutuhkan modal dan investasi besar. BUMN yang setoran dividennya berpotensi dipangkas, yakni PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN),”Jumlah devidennya diturunkan, ini tergantung dari perusahaan. Soal dividen ini sudah dibicarakan di sidang kabinet. Jadi, bapak Presiden sudah memberikan arahan kepada kita semua termasuk Menteri Keuangan bahwa dividen BUMN harus ditinjau kembali," ujarnya di Jakarta, Senin (8/12).

Dia menjelaskan, alasan akan dikuranginya jumlah setoran dividen perusahaan minyak dan gas (migas) plat merah tersebut karena membutuhkan modal dan investasi yang besar. "Saya mengatakan bahwa beberapa perusahaan memang membutuhkan deviden ini ditahan, sehingga modalnya tetap bertambah dan investasinya lebih banyak. Tetapi (BUMN) yang mana dan apa saja, berapa jumlahnya masih difinalisasikan," pungkasnya.

Sekadar informasi, Pertamina selama ini menjadi BUMN dengan setoran dividen terbesar ke pemerintah. Pada 2012, Pertamina menyetorkan dividen sebesar Rp7,2 triliun, pada 2013 sebeesar Rp7,74 triliun, dan pada 2014 mencapai Rp9,5 triliun.

Asal tahu saja, beberapa BUMN yang membukukan rugi besar diantaranya PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), dan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS). Kordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggara (Fitra) Uchok Sky Khadafi pernah bilang, BUMN yang tidak bisa mencapai target untuk setoran deviden maka manajemennya harus dicopot. “Saya rasa dengan kondisi ekonomi seperti ini dan setoran dividen tidak mencapai target, maka ada yang salah dengan jajaran menajemennya. Untuk BUMN yang setoran dividennya tidak mencapai target, layak untuk diganti,”tegasnya.

Menurut dia, saat ini beberapa jumlah direksi BUMN terlalu “gemuk” dan hal itu membuat kinerja BUMN menjadi tidak maksimal dan anggaran habis untuk menggaji direksi dan komisaris BUMN. “Banyak komisaris BUMN yang diambil bukan ahli dibidangnya. Lalu pekerjaan dia (komisaris) ngapain? Sudah jumlah direksi dan komisaris banyak, setoran dividen ke negara tidak mencapai target,” jelasnya.

Uchok mengatakan, seharusnya dengan meningkatkan penyertaan modal pemerintah ke BUMN, harusnya sebanding dengan setoran dividen kepada negara. “Dalam APBN 2015, pemerintah menganggarkan dana Rp11,54 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 248,9% dibandingkan APBN-P 2014 sebesar Rp3 triliun. Harusnya dengan meningkatnya penyertaan modal maka setoran dividen juga ikut naik, jangan sampai nanti turun,” ujarnya. (bani)