NERACA

Jakarta – Lantaran produksi garam dalam negeri tak mampu mencapai kandungan tertentu untuk garam industri, Indonesia mesti mengimpor sampai 2,1 juta ton garam yang dikhususkan oleh industri. Sejauh ini, setidaknya garam untuk industri digunakan untuk industri kertas, industri pertambangan, industri pakan dan farmasi. Hal itu seperti diungkapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Partogi Pangaribuan di Jakarta, Senin (8/12).

Partogi menjelaskan bahwa kebutuhan garam industri diserap oleh industri pulp and paper (bubur kertas dan kertas) sebesar 70%, industri pertambangan (CAP) 20% dan sisanya seperti farmasi dan aneka industri pakan sebesar 10%. “Termasuk di rakor tanggal Juni 2014 untuk garam aneka pangan seperti untuk bumbu dan mi instan itu butuh garam impor karena garam yang dibutuhkan harus mempunyai NaCl tinggi. Jadi ini masih boleh diimpor,” kata Partogi.

Ia menjelaskan bahwa industri-industri tersebut membutuhkan garam dengan kadar NaCl mencapai 97%. Sayangnya produksi garam dalam negeri yang biasa digunakan untuk konsumsi, kandungan NaCl hanya 94,7%. “Untuk garam konsumsi, kita masih surplus. Produksi garam konsumsi tahun ini menurut perkiraan sebesar 2,1 juta ton dengan nilai susut 15-20%, sedangkan kebutuhan hanya 1,7 juta ton. Sementara untuk industri memerlukan pasokan garam khusus pertahunnya sebesar 1,9-2,1 juta ton,” jelasnya.

Dengan kondisi tersebutlah yang membuat pemerintah membuka kran impor garam dalam hal memenuhi kebutuhan garam untuk industri. Namun begitu, ia meyakin para petani garam dalam negeri mampu membuat garam dengan kandungan tertentu. “Garam industri bukan tidak bisa dibikin. Kita mampu, hanya materialnya masih kurang,” tegas Partogi.

Berdasarkan data Kemendag, RI lebih suka mengimpor garam dari Australia dengan jumlah mencapai 1,5 juta ton atau senilai US$ 68,21 juta, dari India sebesar 235.624 ton (US$ 9,84 juta), Tiongkok sebesar 24.349 ton (US$ 1,99 juta), Selandia Baru sebesar 1.656 ton (US$ 656.784), Denmark sebesar 281,5 ton (US$ 116.071) dan dari Belanda sebesar 268,2 ton (US$ 69.347). “Australia (produksi garam) tidak terlalu besar tetapi karena jaraknya dekat. Itulah alasan yang membuat kita lebih banyak mengimpor dari Australia,” ucapnya.

Menurut Partogi urusan garam di dalam negeri ditangani oleh 3 kementerian yaitu kementerian kelautan dan perikanan (KKP), kementerian perindustrian (Kemenperin) dan kementerian perdagangan (Kemendag). KKP mengurusi produksi garam petani lokal, sementara Kemenperin menghitung kebutuhan industri, dan Kemendag mengeksekusi izin impor garam. "Jadi kita bukan suka mengimpor. Tetapi akan mengimpor apabila dibutuhkan sekali dan tidak ada spek-nya di sini atau gagal panen untuk garam konsumsi," jelasnya.

Ia menegaskan pihaknya tidak mudah memberikan izin rekomendasi impor garam. Partogi mengungkapkan importasi garam dilakukan karena produksi garam di dalam negeri tidak cukup dibandingkan jumlah kebutuhannya. “Kemendag tidak suka impor dan akan mengimpor kalau (kebutuhan) tidak cukup,” ungkapnya.

Minta Dihentikan

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti berencana untuk menghentikan impor garam dalam waktu dekat. Pasalnya selama ada garam impor, produk garam lokal tak mampu bersaing. “Impor garam akan kami hentikan. Saya sudah bicara dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan,” ujarnya.

Dia mengatakan, selama ini KKP telah mengeluarkan banyak anggaran melatih dan mendukung para petani garam lokal. Namun dengan kebijakan impor garam, upaya yang dilakukan kementerian ini seolah sia-sia. “Kami keluarkan banyak uang untuk latih dan support petani, tapi tidak ada hasilnya karena kalah dengan garam impor,” lanjutnya.

Untuk memenuhi kebutuhan garam dengan kualitas bagus bagi industri, Susi akan melatih produsen garam lokal agar menghasilkan garam dengan kualitas terbaik. “Kami akan buat garam yang bisa dipakai industri dan kualitas nomor 1. Kami sudah harus berubah menjadi subjek, bukan lagi objek. Kami tidak mau menjadi pasar, itu tantang besar. Tahun depan kita sudah bisa swasembada,” tandasnya.

Bahkan Susi sempat memberikan sindiran kepada kedua Kementerian yaitu Kemenperin dan Kemendag. Ia menyebutkan bahwa kedua kementerian ini disebut masih tertutup soal kebijakan impor garam yang merugikan rakyat kecil khususnya petani. Dalam pandangan Susi, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian seharusnya terbuka mengenai kebijakan ini dan menjelaskan alasan garam harus diimpor. Pasalnya, petani di dalam negeri selama ini kesulitan menjual garam mereka karena harus bersaing dengan garam impor.

Susi enggan menjelaskan importir yang bermain di balik derasnya keran impor garam. Dia menyebut importir garam dengan sebutan Samurai. “Itu kementerian perdagangan dan perindustrian harus buat penjelasan. Tidak boleh begitu seharusnya sebagai bisnis garam. Petani kita bisa susah terus dan tidak boleh begitu. Saya mau perdagangan, perindustrian buat data siapa itu Samurai 5 dan Samurai 7,” ucap Susi.