Oleh : Tumpal Sihombing

CEO – Bond Research Institute

Pemerintahan Jokowi kini bekerja dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi RI 7% periode 2014-2019. Tak perlu menunggu hingga 2019 agar bisa memastikan bahwa target pertumbuhan ekonomi tersebut adalah feasible dan reachable, cukup di 2-3 tahun pertama. 

Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan jumlah(nilai) barang dan jasa yang mampu diproduksi oleh suatu perekonomian. BondRI IPPC (Internal Production Possibility Curve) 2014 masih mengindikasikan bahwa perekonomian Indonesia masih berpotensi untuk beranjak dari figur pertumbuhan ekonomi 5% menjadi 7%. Hal itu tentunya sangat tergantung pada strategi dan implementasi Pemerintah di 2014-2019 dalam mengelola sumber daya perekonomian.

Sekedar masukan bagi Jokowi-JK, berikut ini adalah best practices teruji dalam ranah ekonomi terkait upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi : Genjot Investasi: paradigma ini sedang berjalan dan bisa dinilai dari upaya pemerintah dalam mempermudah izin investasi serta perpendekan masa perolehan izinnya. Hal terkait investasi yang juga urjen diperhatikan pemerintah adalah peningkatan nilai foreign direct investment (FDI); Intensifikasi Edukasi dan Pelatihan: inisiatif ini selalu memberikan dampak produktivitas lebih bagi komponen SDM perekonomian, termasuk lebih fleksibel dalam melakukan tugas serta menerima perubahan.; Stabilisasi Iklim politik dan ekonomi: Politik dan ekonomi selalu terkait. Fundamental ekonomi sangat sensitif terhadap kondisi politik yang memanas, dan cenderung stabil jika kondisi politik aman. Politik adalah ranah yang memberikan kontribusi minimum secara langsung bagi perekonomian, namun berdampak signifikan secara tak langsung, apalagi jika dikaitkan dengan tingkat sovereign risk serta willingness to save/invest di industri jasa keuangan/pasar modal domestik;

Peningkatan jumlah angkatan kerja produktif: Populasi Indonesia tercatat sudah lebih dari 247 juta jiwa. Figur ini menempati nomor 5 dunia setelah China, India, Eropa dan AS. Namun jika dibandingkan dengan ke-5 negara tersebut, kualitas SDM nusantara masih harus ditingkatkan lagi;  Pemberantasan praktik korupsi: Reduksi praktik korupsi berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi negara. Namun inisiatif ini mengharuskan Pemerintah meningkatkan transparansi terutama dalam hal pengukuran kinerja dan supremasi hukum.  Inisiatif ini wajib namun bukan tanpa risiko bagi negara. Total transparency risks country's stability; Optimalisasi “Land” dan “Ocean”: Disebut optimalisasi karena pertumbuhan ekonomi itu bagai pedang bermata dua. Di satu sisi berpotensi meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun di sisi lain berpotensi merusak lingkungan (tanah/air). Oleh karena itu, paradigma pengukuran dan pengelolaan lingkungan juga seharusnya dimasukkan dalam perspektif perekonomian secara makro. Ini harus dan urjen.

Pertumbuhan ekonomi selalu memiliki dampak positif dan negatif. Pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif seperti standar kehidupan yang lebih baik, berkurangnya tekanan dalam tatanan sosial, serta suatu keharusan dalam negara yang berpenduduk banyak dengan jumlah yang meningkat. Sementara, sisi negatif dari pertumbuhan ekonomi adalah timbulnya eksternalitas negatif yang sulit terkendali; berpotensi unsustainable karena pasti mengorbankan non-renewable resources; masyarakat menderita karena tekanan perubahan dan tingkat persaingan dalam perekonomian; investasi yang menyusut akibat meningkatnya pola konsumerisme dalam perekonomian. Mari tumbuh dengan sehat.