Bonus demografi yang disebut-sebut akan dinikmati Indonesia pada 2020-2030, di mana pada kurun waktu tersebut jumlah penduduk usia produktif yaitu di atas 15 tahun dan di bawah 65 tahun sangat besar. Sementara penduduk berusia tanggung,  yaitu penduduk berusia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun sangat sedikit. Jumlah ini tentu saja akan sangat menguntungkan bagi perekonomian Indonesia, karena mesin produksi ekonomi akan bekerja lebih optimal sementara mesin konsumsi melambat. 

Lantas benarkah bonus demografi ini secara otomatis akan menguntungkan perekonomian yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat? Tentu jawabannya belum tentu. Karena kondisi perekonomian nasional kini dihadapkan pada dualisme ekonomi, dimana terdapat ketimpangan yang lebar antar sektor terutama sektor pertanian dibandingkan sektor lainnya. Jumlah tenaga kerja yang banyak terserap di sektor pertanian yang berjumlah besar belum mampu sejahtera. Sementara tenaga kerja di jasa manufaktur dan pertambangan berpenghasilan tinggi. 

Tak hanya itu. Indikator lainnya yang menggambarkan ketimpangan yaitu gini rasio Indonesia yang sekarang berada di level 0,42. Angka ini menggambarkan bahwa distribusi kesejahteraan Indonesia mengalami ketimpangan. Pada tahun 1999 indeks rasio itu baru  mencapai 0,30 angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di negeri ini sangat rendah. Namun sejak 2010 trend kesenjangan pendapatan semakin melebar. Bahkan pada tahun 2011-2013 gini rasio naik menjadi 0,42. Ketimpangan yang semakin melebar dalam 10 tahun terakhir tidak dapat diabaikan, karena secara agregat justru akan menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia pada 2020-2030.

Kondisi seperti ini juga terjadi di New  York  yang saat ini dipimpin  oleh  Walikota  baru,  Bill  de  Blassio,  dari  Demokrat.  Bill  de  Blasio,  52,  menjadi  walikota  yang  ke  109.  Salah  satu  rencana  utama  adalah  mengatasi  ketimpangan  di  kota  New York.  Dia  akan  bekerja  selama  empat  tahun  dan  dapat  dipilih  kembali  untuk  dua  kali  masa  jabatan.

Mengapa ketimpangan bisa terjadi ?  Bukankah  AS merupakan  negara adidaya,  kaya, makmur  dan maju? Perlu diketahui, di New York adalah tempat berkumpul miliarder dan superkaya dunia, namun seperempat penduduk, kelompok pendapatan  terendah yang   tidak mengalami peningkatan pendapatan sejak 25 tahun terakhir. Sebaliknya kalangan 1% terkaya justru meningkat tiga kali, dan meraup 20% kekayaan nasional. Ternyata, kemajuan  teknologi  dan  globalisasi  (relokasi  industri  untuk  mencari  biaya  tenaga  murah  dan  lokasi industri  yang  murah)  di New York, turut  menyumbang  ketimpangan di negara adidaya itu.

Walikota baru Bill de Blasio telah berjanji akan mengatasi kisah “Dickensian Dua Kota” (Kaya‐Miskin) yang menjadi ciri kota New York selama ini. Perubahan  akan dilakukan sehingga “Warga New York akan merasa bahwa kota New York bukanlah hanya menjadi milik 1 % warga,  tetapi  kota semua warga untuk bekerja, hidup dan membina keluarga”.  

Perubahan  itu  antara  lain  adalah  rencana  menaikkan  pajak  untuk  dialokasikan  kepada perbaikan kualitas kehidupan golongan tidak mampu. Kenaikan pajak akan dilakukan kepada warga kaya,mereka yang berpendapatan US$500 ribu hingga US$1 juta per tahun. Perolehan dana akan digunakan untuk antara lain memajukan pendidikan anak usia dini, dan pengentasan kemiskinan warga di negara Paman Sam itu.  

Contoh perumusan solusi konkret pada perbaikan kesenjangan seperti di New York patut menjadi contoh bagi Indonesia. Pokok masalah ketimpangan adalah disalokasi sumberdaya finansial, tenaga kerja dan teknologi. Distorsi ini muncul karena etika ekonomi semakin pudar. Tidak sepenuhnya, perekonomian bergerak atas hukum mekanisme fair, namun banyak dipengaruhi oleh ekonomi pasar dan kekuasaan yang menjadi back-up.

Walhasil, ekonomi mikro banyak mengandung kerugian bobot mati dan tersebar merata di seluruh Indonesia. Karena itu, peran strategis pemerintahan Jokowi-JK untuk kembali meluruskan kembali proses ekonomi sadar bekerja secara fairness,  sangat penting sekali dinantikan. Bagaimanapun juga,  kekuasaan diskresi berada di tangan pemerintah.