Perdagangan yang Adil

Perdagangan bebas biasanya didukung kuat oleh sebagian besar negara yang berekonomi kuat, walau mereka terkadang melakukan proteksi selektif untuk industri-industri yang penting secara strategis seperti proteksi tarif untuk agrikultur oleh AS dan Eropa, Belanda dan Inggris.

Umumnya kepentingan agrikultur biasanya dalam koridor dari perdagangan bebas dan sektor manufaktur seringnya didukung oleh proteksi. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini terdapat perubahan kebijakan. Faktanya, lobi agrikultur, khususnya di Amerika Serikat, Eropa dan Jepang, merupakan penanggung jawab utama untuk peraturan tertentu pada perjanjian internasional besar yang memungkinkan proteksi lebih dalam agrikultur ketimbang produk dan jasa lainnya.

Sebelumnya tersiar berita, pemerintah Indonesia hanya memberi izin impor tujuh komoditas hortikultura, buah, dan sayur. Sedangkan 13 produk hortikultura lainnya dilarang masuk sementara yakni kentang, kubis, wortel, cabe, nanas, melon, pisang, mangga, pepaya, durian, krisan, anggrek, dan heliconia.

Kebijakan membatasi pelabuhan impor hortikultura itu prinsipnya tidak hanya ditujukan bagi produk AS, tapi juga terhadap negara lainnya. Lantas AS mempersoalkan pembatasan impor tersebut. Delegasi Kementerian Perdagangan AS dan Indonesia telah berunding di Jakarta, Februari lalu. Namun, pertemuan tersebut belum menemui titik terang, dan jika belum ada titik temu, kasus ini terancam benar-benar akan ditangani oleh WTO.

Pemerintah Indonesia tentunya berharap perselisihan pembatasan impor komoditas hortikultura dengan AS dapat dicarikan solusinya dengan baik. “Kita berharap bisa mencari solusinya dengan baik dengan menggunakan mekanisme bilateral atau melalui WTO,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berdiskusi dengan wartawan Indonesia di Budapest, Hungaria, Kamis (7/3).

Ini menjadi tantangan bagi WTO sebagai organisasi perdagangan dunia, bagaimana menghadapi problem namun harus tetap berlaku adil dalam perdagangan global. Yang penting tetap berusaha mencari skema baru demi harmonisasi hubungan internasional diantara anggota WTO. Kini badan dunia itu menjadi penting dan strategis untuk melahirkan gagasan penting untuk memberikan standing position terhadap dinamika global yang terjadi belakangan ini.

Menurut Joseph E.Stiglitz, pemenang Nobel Ekonomi, pengajuan gagasan mengenai perdagangan yang adil di pasar internasional memang sulit dicapai, terutama di era sekarang. Bahkan sebaliknya, justru yang mendekati kebenaran atas perkembangan zaman adalah semakin kuatnya setiap negara dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Jadi, yang terbaik tantangan bagi bangsa ini adalah bagaimana mewujudkan azas kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong dalam kemandirian ekonomi Indonesia ke depan.

Kita mengakui bahwa dalam perdagangan komoditas pangan dunia memang banyak distorsi. Dalam situasi seperti ini, kondisi pedagang (trader) diuntungkan secara sepihak, sementara petani umumnya dirugikan. Namun secara prinsip, Indonesia setuju perdagangan bebas (free trade), tapi negeri ini lebih suka perdagangan yang adil (fair trade). Semoga!

BERITA TERKAIT

Cara Mengetahui Kanker yang Tak Bisa Dideteksi Dini

Semakin cepat kanker terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh. Namun, sayangnya tak semua jenis kanker bisa dideteksi dini. Tercatat, hanya…

Stabilitas Perdagangan Butuh Aktivitas Impor

NERACA Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah Indonesia tetap perlu mengimpor komoditas dari luar negeri, sebagai penyeimbang kegiatan…

OJK Beri Sanksi Broker Yang Tidak Siap - Implementasi Transaksi T+2

NERACA Jakarta – Guna mendukung pelaksanaan penyelesaian transaksi dari T+3 menjadi T+2 pada 26 November, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Jaga APBN Tetap Sehat

Meski asumsi kurs rupiah terhadap dolar AS dalam APBN 2019 dipatok Rp 15.000 per US$, pos-pos pembelanjaan negara hendaknya tetap…

Usut Tuntas Impor Pangan

Maraknya dugaan korupsi impor pangan yang menjadi sorotan mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli kemudian berlanjut dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi…

Infrastruktur Dasar Ekonomi

Fakta pengalaman pembangunan di sejumlah negara yang berkembang pesat, pembuat kebijakan memahami bahwa pembangunan yang sukses memerlukan komitmen selama beberapa…